Subsisi PLN Hanya Rp45 Triliun - Tahun Depan Tarif Listrik Naikkan 10%

NERACA

 Jakarta – Dalam RAPBN 2012 ternyata pemerintah mengurangi subsidi terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).  Bahkan penurunan  subsidi itu dinilai cukup signifikan dari Rp 65 triliun di 2011 menjadi Rp 45 triliun di 2012. Buntutnya tariff dasar listrik (TDL) akan naik sekitar 10% pada April 2012. “Listrik itu subsidi turun. Untuk itu akan ada kenaikan TTL (Tarif Tenaga Listrik) sebesar 10%. Ini akan dilakukan April 2012,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,17/8

 Meski ada penurunan subsidi PLN, kata Agus, namun pemerintah tetap takkan menaikan TDL terhadap pelanggan Rumah Tangga Miskin (RTM). “Tapi Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak akan naikkan," tegasnya

 Selain menaikkan TDL, Agus Marto menyatakan pemerintah akan mengupayakan diversifikasi energi sehingga bisa meningkatkan ketersediaan gas dan batubara untuk PLN. Serta mengurangi margin PLN dari 8% menjadi 7%. "Margin dari 8% jadi 7% mengoptimalisasi diversifikasi bahan bakar," ujarnya.

 Sementara untuk BBM bersubsidi, Agus Marto menyatakan pemerintah akan melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui sistem tertutup dan bertahap sehingga kuota BBM bisa terjaga pada 40 juta kiloliter hingga akhir tahun mendatang. "Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui tertutup dan bertahap," ujarnya.

 Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menambahkan pengurangan subsidi itu juga terkait dengan dengan kesinambungan konversi minyak tanah ke gas. “(Tahun ini) kita lanjutkan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg.," jelasnya

 Agus menambahkan, kenaikan TDL itu juga akan diikuti dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan energi listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. "Di listrik juga akan jaga energi mix agar ada basis energi batubara dan gas," tandasnya

 Selain itu hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga agar subsidi yang telah dianggarkan oleh pemerintah akan dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2012. "Menjaga penerimaan listrik yang efesien, itu terkait dengan subsidi," tukas Agus.

 Sementara Menteri ESDM Darwin Z Shaleh menyatakan pihaknya akan menjalankan UU No.30 tahun 2007 untuk memastikan subsidi diterima bagi golongan tidak mampu. "Pemerintah menyediakan subsidi bagi golongan tidak mampu. Kita masih melakukan aturan yang ada, yaitu untuk golongan tidak mampu," jelasnya.

 Selain golongan itu, tidak diberikan subsidi, termasuk industri, pertambangan, dan perkebunan. Guna menjalankan aturan tersebut, Darwin menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemda guna melakukan pengawasan sehingga tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan. "Kita mengawasi distribusi BBM bersama Pemda, sejauh ini Pemda sudah berperan tapi belum cukup optimal dalam mengawasi subsidi BBM tersebut," imbuhnya

 Ditempat terpisah, Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan mengaku tidak keberatan meskipun anggaran subsidi listrik untuk PLN diturunkan menjadi Rp 45 triliun di 2012. Padahal dalam APBN-P 2011 subsidi listrik PLN mencapai angka Rp 66 triliun. "Kalau harga minyak dan harga batubara stabil maka itu cukup," ujarnya

Namun Dahlan mengatakan, jika terjadi kenaikan harga minyak dunia sebesar US$ 1 per barel, maka akan ada kenaikan beban subsidi hingga Rp 1 triliun. "Kemarin kan diagnosanya karena harga minyak di atas US$ 100 per barel. Ini naik US$ 1 per barel itu bisa naik Rp 1 triliun," jelasnya.

 Seperti diketahui, dalam pidato Presiden SBY hari ini, disampaikan pemerintah berencana menurunkan alokasi anggaran subsidi tahun depan menjadi Rp 208,9 triliun. Dari jumlah itu subsidi BBM akan disiapkan sebesar Rp 123,6 triliun, subsidi listrik Rp 45 triliun, dan subsidi non-energi Rp 40, 3 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…