Neraca. Keberhasilan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), membutuhkan keikutsertaan sejumlah pihak, termasuk swasta nasional. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto pun menyatakan komitmen pihak swasta nasional dalam suksesnya program MP3EI.

“Pihak swasta nasional telah berkomitmen untuk berinvestasi senilai Rp1.350 triliun (setara US$ 150 miliar) dalam MP3EI,” ungkap Suryo. Ia menjelaskan bahwa, angka tersebut merupakan hasil inventarisasi dari komitmen yang disampaikan oleh pelbagai asosiasi pengusaha yang bernaung dibawah KADIN, antara lain Apindo, Gapensi, Gaikindo, REI, Asosiasi Batu Bara, dan HIPMI.

Komitmen investasi senilai Rp 1.350 triliun oleh kalangan swasta nasional, jelas Suryo, hanya meliputi proyek yang nilainya lebih dari Rp1 triliun atau sebagian besar sektor pertanian dan pertambangan, “Angka ini bisa saja menjadi lebih besar apabila kendala-kendala birokrasi, regulasi, dan bottleneck dapat diatasi, sehingga semua rencana investasi dapat diimplementasikan tanpa hambatan," ujar Suryo di Jakarta.

Ia juga menekankan seputar pentingnya proyek pembangunan infrastruktur. Karena menurut Suryo, proyek infrastruktur memerlukan dukungan pendanaan pinjaman jangka panjang dengan bunga yang relatif rendah. Untuk itu, dunia usaha berharap pemerintah dapat merealisasikan kebijakan untuk mendukung pendanaan tersebut.

“Dukungan pemerintah,” kata Suryo, dapat dilakukan dengan mempercepat berdirinya Bank Pembangunan Indonesia. Dan Kadin tengah menyiapkan konsep pendirian bank itu, yang akan disampaikan dalam waktu dekat kepada pemerintah,” Kami akan menyampikan pada pemerintah. Kita harapkan Bank Pembangunan Indonesia akan menjadi solusi pendanaan jangka panjang dalam proyek MP3EI,” ungkapnya.

Kadin pun berharap, agar pemerintah dapat mendorong dan mengarahkan agar institutional investor dalam negeri, seperti asuransi, pengelola dana pensiun, dan jaminan sosial untuk memulai penempatan dana pada deposito maupun instrumen investasi jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) dan tidak dalam jangka pendek (1 tahun) seperti kebiasaan saat ini.

"Hal ini akan lebih menjamin ketersediaannya dana-dana untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat jangka menengah/panjang seperti proyek-proyek infrastruktur,” ujar dia. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula alternatif pembiayaan lain, seperti development bond yang khusus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Suryo, kalangan dunia usaha, membutuhkan sebuah paradigma baru pada pemerintah dalam kebijakan perpajakan, sehingga tidak semata bertujuan meningkatkan penerimaan negera, namun juga memiliki misi pengembangan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, telah menyambut baik usulan Kadin untuk membentuk Bank Pembangunan Indonesia yang khusus menyediakan pendanaan untuk pembangunan proyek infrastruktur. Bahkan Presiden telah mempersilahkan Kadin untuk melakukan studi kelayakan dan mengajukan proposal tentang usulan pembentukan bank tersebut. "Usulan perlu dibentuk bank baru, bisa saja pemerintah mendirikan bank baru tetapi studi kelayakan harus bagus," ujar Presiden dalam sebuah rapat terbatas kabinet.

Menurut  Presiden, ia belum bisa memberikan jawaban atas usulan tersebut karena keputusan pemerintah tentunya bergantung pada hasil studi kelayakan. “Saya tidak bisa mengiyakan sekarang, tetapi saya terbuka dengan usulan itu. Silakan ajukan proposal dan pihak perbankan juga mengkaji dengan obyektif pula. Kalau baik bisa didirikan, kalau tidak kenapa alasannya,” jelas Presiden.

Dunia usaha, kata Suryo, berharap agar pemerintah dapat merealisasikan pembentukan Bank Pembangunan Indonesia guna mendukung pendanaan proyek pembangunan. "Saat ini Kadin sedang mempersiapkan konsep pendirian bank tersebut, yang akan kami sampaikan dalam waktu dekat kepada pemerintah,” tutur dia.

Melalui langkah MP3EI akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara US$ 14.250-US$ 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara US$ 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5% pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0% pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut seiring penurunan inflasi dari sebesar 6,5% pada periode 2011-2014 menjadi 3,0% pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.