Menteri Ekonomi Market Friendly

HARAPAN KABINET BARU DI MATA PENGUSAHA

Jumat, 25/07/2014

Jakarta – Kalangan pengusaha mengingatkan presiden terpilih 2014-2019 menyiapkan tim menteri ekonomi yang profesional, market friendly dan kompeten di bidangnya, serta memiliki rekam jejak (track record) yang mumpuni sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya di mata rakyat Indonesia.

NERACA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, presiden dan wakil presiden beserta menteri-menterinya yang terpilih harus bisa bekerjasama dengan pengusaha dalam meningkatkan investasi guna meningkatkan daya saing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pihak pengusaha berharap agar presiden terpilih bisa menempati tim ekonomi atau menteri-menterinya yang profesional.

“Pemerintahan baru harus memiliki tim ekonomi yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Saya yakin pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bisa memilih orang-orang yang terbaik. Jangan sampai, lebih mementingkan ketua umum partai dibandingkan kompetensi. Memang sulit memenuhi apa yang dibutuhkan, tetapi kami yakin Jokowi dan Jusuf Kalla bisa mencari yang terbaik,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (24/7).

Dia juga menjelaskan menteri-menteri terpilih yang berasal dari partai politik (parpol) harus bisa menanggalkan baju parpolnya ketika mengemban tugas dalam kementerian. Fokus mengurus negara harus menjadi tugas utama dan pertama dijalankan oleh menteri terpilih mendatang.

“Presiden terpilih harus berani mengambil keputusan untuk memilih anggota kabinet bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan partai politik pengusung. Tapi, Presiden terpilih akan lebih berpikir dan menempatkan banyak tokoh profesional untuk mendukungnya mengerjakan tugas negara dan mensejahterakan rakyat,” ujar Sofjan.

Menurut dia, menteri-menteri yang akan terpilih harus memiliki integritas yang tinggi, apalagi mengingat seorang menteri menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan oleh presiden. Salah satunya adalah dimana apabila diketahui korupsi maka otomatis mundur dari jabatannya dan kemudian integritas ini harus dipegang teguh.

“Menteri-menteri yang terpilih nanti jangan terindikasi terlibat tindak korupsi. Selain integritas, maka diperlukan menteri wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai bidang atau sektor yang ditanganinya maka hal ini akan membantu kredibilitas menteri menjadi baik,” ujarnya.

Dia pun mengungkapkan bahwa presiden terpilih ini dapat membentuk kabinet yang benar-benar market friendly atau dapat diterima oleh pasar. Kemudian mengenai menteri ekonomi sebaiknya diberikan oleh kalangan profesional, namun didalam tubuh parpol terdapat juga kalangan profesional, oleh karenanya tidak akan menjadi permasalahan asalkan menteri ekonomi ini bisa memahami kebijakan ekonomi dan menjalaninya dengan baik dan benar.

“Memilih menteri ekonomi dari kalangan profesional merupakan hal yang tepat, namun tidak menutup kemungkinan menteri ekonomi diisi oleh orang yang selama ini berada di jajaran partai politik. Banyak pemegang jabatan di partai politik yang punya track record bagus. Hal yang terpenting adalah menteri ekonomi yang terpilih bisa bekerjasama dengan pihak pengusaha sehingga tingkat investasi untuk menjalankan usaha daoat dijalankan dengan baik,” jelas Sofjan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi Sukamdani mengatakan, setelah KPU mengumumkan pemenang presiden dan wakil Presiden berarti kini kita tingga menunggu keputusan pengumuman para menterinya. “Dalam menjalankan roda pemerintahan tentu saja presiden butuh menteri untuk membantu pembangunan negara ke depan. Hanya saja kita lihat saja nanti, siapa saja yang akan dipilih oleh pemenang pilpres Jokowi-Jusuf Kalla,” katanya.

Namun begitu Hariyadi memaparkan, siapa pun nanti menterinya dari partai atau non partai sama saja yang terpenting mempunyai berkompeten, mempunyai kredibilitas atau integritas tinggi, dan mampu berkomunikasi dengan baik. “Partai atau non partai sama saja yang terpenting memang dia mampu,” ujarnya.

Tapi memang, biasanya kalau menteri dari partai lebih banyak ditunggangi oleh partainya sehingga kinerjanya kurang maksimal. Sebaiknya memang menteri itu mampu, dan tidak punya kepentingan lain benar-benar kerja mengabdikan pada negara. “Sebaiknya Menteri itu jauh dari kepentingan, apalagi kementerian vital yang menyangkut masalah pembangunan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Selama ini, sambung Hariyadi lagi pasangan Jokowi – Jusuf Kalla selalu mengatakan koalisi tanpa syarat, harapannya dengan begitu pasangan ini bisa leluasa memilih kandidat menterinya berdasarkan kemampuannya tidak ditunggangi oleh kepentingan partai atau koalisi. “Selama kepemimpinan SBY tersansera oleh koalisi, meski banyak menteri yang kurang mampu tapi dipaksakan dan tidak bisa memberhentikannya. Harapannya presiden yang baru sekarang tidak demikian,” ujarnya.

Kalangan Profesional

Menurut presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) kepada pers, di Balai Kota, Rabu (23/7), kabinetnya akan diisi oleh kalangan profesional. Sementara wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menambahkan bahwa opsi profesional akan siap menduduki Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN.

Mengingat waktu pelantikan presiden dan wapres baru tinggal 2,5 bulan lagi (Oktober 2014), Jokowi mengakui sedang membentuk tim khusus untuk menyiapkan calon menteri dalam kabinet di pemerintahannya. "Yang banyak adalah kalangan profesional, masih ada waktu sekitar dua setengah bulan lagi," kata Jokowi.

Menurut dia, sekarang ada sebuah tim yang bertugas untuk menyiapkan perencanaan detil mengenai personel kabinet. Tim ini, kata dia, tengah menyiapkan dan membuat perencanaan mengenai siapa saja yang cocok menempati posisi menteri.

"Tim baru menyiapkan, melihat persoalan siapa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kita baru konsentrasi pada perencanaan detil. Personel siapa saja, kalau sudah final baru ke saya," katanya. Jokowi juga membantah bahwa partai penyokongnya nanti akan mendapat jatah menteri sebesar 20%.

Mengenai perampingan kementerian atau kemungkinan adanya kementerian baru, Jokowi mengatakan belum membahas detil mengenai persoalan tersebut. Selama masa transisi, Jokowi tengah menyiapkan sebuah kantor transisi. Kantor transisi ini akan menjadi kantornya selama menangani seluruh masalah terkait dengan urusan kepresidenan termasuk masalah kabinet.

Menurut Eko B. Supriyanto, CEO The Finance, terpilihnya presiden baru 2014-2019 diharapkan mampu membentuk kabinet yang benar-benar market friendly -- yang dapat diterima oleh pasar -- karena kapabilitasnya, integritas dan punya rekam jejak yang baik, bukan sekadar mengisi jatah dari partai pendukung yang tidak punya kemampuan dan pengalaman.

Pernyataan JK tentang opsi Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Meneg BUMN bukan berasal dari partai dan dari kalangan profesional dapat memberi sentimen positif, seperti penyataan Jokowi sebelumnya yang menegaskan koalisi tanpa syarat.

Pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, bahwa jika kabinet baru diisi oleh orang-orang profesional hal itu dirasa sulit. Menurut dia, dalam kabinet diperlukan diferensiasi antara profesional dan politisi. “Dalam kabinet, tentunya perlu dukungan dari partai, maka dari itu politisi ikut terlibat dalam susunan kabinet. Namun yang perlu diperhatikan kabinet yang diisi oleh orang politisi adalah mencari politisi yang profesional,” ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan idealnya dalam susunan kabinet, lebih banyak diisi oleh orang-orang yang profesional. Karena, jika dominasi diisi oleh orang-orang politisi maka akan terjadi ketimpangan dalam kebijakan. Telisa mengatakan ada beberapa pos menteri yang layak diisi oleh orang-orang profesional seperti menteri keuangan, menteri kordinator perekonomian, menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri ESDM dan menteri pendidikan dan kebudayaan.

“Tak bisa dipungkiri lagi, Indonesia masih menganut sistem politik dagang sapi. Akan tetapi pos-pos yang krusial seperti pos di sektor ekonomi dan pendidikan perlu diisi oleh orang-orang profesional. Apalagi untuk pendidikan, aloaksi dari dana APBN cukup besar yaitu 20% dari APBN. Jika diisi oleh kalangan politisi, bisa bahaya. Maka dari itu, dalam menyusun kabinet perlu dikawal,” ujarnya.

Menurut dia, banyak program-program pemerintah bagus dan manfaatnya banyak akan tetapi program tersebut justru tidak berjalan. Hal ini, kata dia, adalah pengaruh dari kepemimpinan atau figur dari lembaga pemerintah tersebut. “Idealnya susunan kabinet itu 75% dari kalangan profesional dan 25% dari kalangan politisi. Karena seperti menteri luar negeri itukan butuh politisi yang handal dalam negosiator,” katanya. agus/bari/mohar