Hutang Untuk Pembangunan: NO!!

Neraca. Terkait investasi program MP3EI yang fantastis, Ketua LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, mendesak pemerintah tidak lagi mengandalkan dana yang berasal dari utang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. “Semakin besar kita mengandalkan utang, maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional,” jelas Dani Setiawan di Jakarta.

Ia mengingatkan, bahwa Indonesia harus belajar dari kekisruhan dalam penentuan pagu utang AS yang sempat menjadi perdebatan negeri ‘paman sam’ tersebut. Di AS, kata Dani, mereka terlilit utang dan menjadi krusial. Tetapi di Indonesia, isu utang masih belum menjadi debat politik yang panas.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Didi A Johansyah menilai, total utang luar negeri Indonesia, baik pemerintah maupun swasta yang terus meningkat hingga kwartal I tahun ini patut terus dicermati. “Meski ekonomi kita stabil dan fundamental ekonomi bagus, tetapi utang luar negeri harus terus dicermati dengan mengingatkan pelaku bisnis untuk mengelola utang luar negerinya secara berhati-hati,” jelas Didi akhir Juni lalu.

Sampai kwartal I 2011, jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 214,5 miliar, atau meningkat US$ 10 miliar dibanding posisi akhir 2010. Jumlah tersebut terdiri atas utang pemerintah sebesar US$ 128,6 miliar dan utang swasta US$ 85,9 miliar. Sedangkan rasio utang dibanding PDB saat ini, sebesar 28,2% lebih baik dibanding 1997/1998, sebesar 151,2%. Sementara rasio utang jangka pendek dibanding cadangan devisa saat ini, mencapai 42,6% lebih baik dibanding posisi 1997/1998 sebesar 142,7%.

Anggota DPD RI, Dr. H. Rahmat Shah lebih jauh mengingtkan, bahwa bukan hanya hutang untuk pembangunan, namun pentingnya melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaan sebuah pembangunan di daerah, termasuk dalam program MP3EI yang dicanangkan pemerintah pada Mei 2011 lalu.

Dengan keterlibatan nyata dan aktif dari masyarakat, kata Rahmat, maka pembangunan akan mendapat dukungan dan tujuannya akan lebih mudah dicapai. “Jangan biarkan rakyat hanya menjadi penonton dari sebuah proses pembangunan,” ungkapnya menekankan.

BERITA TERKAIT

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…

Kadin akan Tambah Fasilitas untuk OSS

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menambah fasilitas meja bantuan (help desk)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jangan Ada Lagi Duka di Lautan

Kecelakaan beruntun tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an…

Presiden: Kita Perlu Jaga Keselamatan Penumpang

Presiden Joko Widodo menyatakan akan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan para kepala dinas perhubungan di daerah untuk segera menyikapi peristiwa…

DPR: Kemenhub Harus Tingkatkan Pengawasan ASDP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau,…