Hutang Untuk Pembangunan: NO!!

Neraca. Terkait investasi program MP3EI yang fantastis, Ketua LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, mendesak pemerintah tidak lagi mengandalkan dana yang berasal dari utang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. “Semakin besar kita mengandalkan utang, maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional,” jelas Dani Setiawan di Jakarta.

Ia mengingatkan, bahwa Indonesia harus belajar dari kekisruhan dalam penentuan pagu utang AS yang sempat menjadi perdebatan negeri ‘paman sam’ tersebut. Di AS, kata Dani, mereka terlilit utang dan menjadi krusial. Tetapi di Indonesia, isu utang masih belum menjadi debat politik yang panas.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Didi A Johansyah menilai, total utang luar negeri Indonesia, baik pemerintah maupun swasta yang terus meningkat hingga kwartal I tahun ini patut terus dicermati. “Meski ekonomi kita stabil dan fundamental ekonomi bagus, tetapi utang luar negeri harus terus dicermati dengan mengingatkan pelaku bisnis untuk mengelola utang luar negerinya secara berhati-hati,” jelas Didi akhir Juni lalu.

Sampai kwartal I 2011, jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 214,5 miliar, atau meningkat US$ 10 miliar dibanding posisi akhir 2010. Jumlah tersebut terdiri atas utang pemerintah sebesar US$ 128,6 miliar dan utang swasta US$ 85,9 miliar. Sedangkan rasio utang dibanding PDB saat ini, sebesar 28,2% lebih baik dibanding 1997/1998, sebesar 151,2%. Sementara rasio utang jangka pendek dibanding cadangan devisa saat ini, mencapai 42,6% lebih baik dibanding posisi 1997/1998 sebesar 142,7%.

Anggota DPD RI, Dr. H. Rahmat Shah lebih jauh mengingtkan, bahwa bukan hanya hutang untuk pembangunan, namun pentingnya melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaan sebuah pembangunan di daerah, termasuk dalam program MP3EI yang dicanangkan pemerintah pada Mei 2011 lalu.

Dengan keterlibatan nyata dan aktif dari masyarakat, kata Rahmat, maka pembangunan akan mendapat dukungan dan tujuannya akan lebih mudah dicapai. “Jangan biarkan rakyat hanya menjadi penonton dari sebuah proses pembangunan,” ungkapnya menekankan.

BERITA TERKAIT

Hary Tanoesoedibjo & Jokowi Bicarakan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan 7%-8%

JAKARTA, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bertemu Presiden RI Joko Widodo membahas pembangunan ekonomi Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.…

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa - KOTA SUKABUMI

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa KOTA SUKABUMI NERACA Sukabumi - Penolakan terhadap aksi people power…

Peduli Masyarakat Kurang Mampu - ACT Bagikan Paket Makanan Untuk Pemulung

Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) DIY melalui program Humanity Food Truck membagikan ratusan paket makanan berbuka puasa gratis kepada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ibukota Pindah Kemana?

Kaltim sangat layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional…

2024, Target Pindah Ibukota Negara

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti ibukota bisa dipindahkan menuju kota baru. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ini akan…

Cari Skema Khusus Danai Pemindahan Ibukota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan tiga alternatif daerah untuk pemindahan ibu kota. Ada yang 80.000 hektare, 120.000…