NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menilai panjangnya rantai distribusi membuat harga pangan melonjak hingga empat kali lipat. Oleh karena itu, dirinya mendesak Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk memotong mata rantai distribusi produk pertanian, sehingga harga bisa ditekan. 

"Saya meminta kepada Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Menteri Pertanian Suswono untuk memotong mata rantai untuk mengatasi hal ini, karena harganya bisa empat kali lipat lebih tinggi," katanya, saat membuka acara Pengadaan Sentra Promosi dan Pemasaran Produk Pertanian Nusantara Pasar di Jakarta, Kamis (24/7).

Mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini mengungkapkan, mata rantai distribusi membuat hasil petani menjadi lebih kecil dan harga di masyarakat akan semakin mahal.  Secara khusus, dirinya juga meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyediakan pupuk dan bibit unggul. Kedua kementerian ini, sambung dia, harus meningkatkan hasil kerja pertanian dengan memotong mata rantai panjang tersebut.

"Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus benar-benar melaksanakan hal ini (potong rantai panjang) agar petani dan konsumen dapat hidup lebih sejahtera dan baik pula. Jadi, semuanya tidak ada yang merasa dicurangi. Semuanya adil merata," pinta Chairul.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, masalah harga pangan semestinya diselesaikan dengan sistem pencadangan dan distribusi yang baik. Jika selama ini masih terdapat hambatan dalam distribusi, maka pemerintah harus segera memperbaiki sistemnya. “Begitu pula kalau ada permainan di tingkat pedagang atau perantaranya, harus ditindak,” ujar dia.

Dari sisi produksi, komoditas pangan sangat rentan perubahan musim, areal pertanian juga berkurang akibat pertumbuhan kebutuhan lahan perumahan dan industri, permasalahan infrastruktur pendukung pertanian juga masih menjadi persoalan.

Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Logistik Kamar Dagang dan Industri, Carmelia Hertoto menambahkan, ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi kelancaran aktivitas distribusi dan logistik termasuk bahan pangan. Diantaranya kondisi lalu lintas dan produktivitas dari kota atau pelabuhan setempat.

“Produktivitasnya berbeda-beda. Kecepatan proses bongkar muat di pelabuhan pun berbeda-beda. Artinya, kita balik lagi ke infrastruktur yang harus diperbaiki. Apalagi, wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua itu banyak barang yang harus didistribusikan ke pelosok dengan menggunakan helikopter sehingga biaya angkutnya menjadi mahal,” jelasnya.

Sedangkan sisi distribusi, lanjut Carmelita, kondisi infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan, khususnya luar Pulau Jawa nasibnya sama, belum memadai. Rantai distribusi dan struktur pasar juga dinilai masih panjang dan oligopolistik sehingga pembentukan harga tidak efisien.

Adapun informasi mengenai pasokan dan harga yang terkini, akurat, terpercaya dan terintegrasi menyebabkan pedagang lebih dominan dalam penetapan harga. Di sisi kebijakan pusat, peta surplus defisit dalam penentuan pintu masuk impor komoditas masih perlu diperhatikan.

Selain itu, peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai stabilitator harga pangan perlu ditingkatkan serta pembiayaan sektor pertanian juga masih perlu dukungan. Benar saja, Pemerintah sejatinya harus mengembalikan fungsi Bulog seperti semula guna menanggulangi fluktuasi harga pangan.

Direktur Institute for Development of Economics dan Finance, Enny Sri Hartati mengungkapkan, seharusnya Bulog memiliki dua fungsi strategis, yakni penyangga stok kebutuhan dalam negeri dan stabilisasi harga. “Kalau hanya memikirkan harga tanpa ada stok, akhirnya juga timpang,” paparnya.

Saat ini pasar memainkan perannya sendiri. Pasalnya, pasar tidak memiliki penengah antara produsen dengan konsumen dalam kebijakan penentuan harga. Penguatan posisi atau bargaining power antara produsen dengan distributor juga tidak berbanding lurus. agus/ardi