Menanti Kenegarawanan Capres Sikapi Putusan Hasil Pilpres

Oleh: Arif Baskoro Wongso, Pewarta Masyarakat, Voluntir pada Perhimpunan Kerukunan Anak Bangsa untuk Indonesia Bermartabat

Jumat, 25/07/2014

Perhitungan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 masih terus berlangsung. Saat ini perhitungan hasil pilpres 2014 telah sampai di tingkat KPU Kabupaten/ kota dan akan terus berlangsung hingga keputusan final di tingkat KPU RI. Akan tetapi, proses perhitungan rekapitulasi hasil pilpres tersebut seperti sedang ternodai oleh sikap dan tindakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut tampak dari berbagai persepsi tentang adanya potensi chaos pada 22 Juli 2014 mendatang.

Menurut Munarman, SH seorang aktivis Ormas Islam dan mantan Ketua YLBHI bahwa menyambut keputusan KPU atas hasil Pilpres 2014 terdapat potensi kericuhan di enam daerah, yaitu Jakarta, Jatim, Jabar, Sumsel dan Solo Raya serta Makasar,” jelasnya, saat memberikan keterangan pers pada acara Diskusi bersama Media VOA-Islam, yang bertajuk 'Mengantisipasi Skenario Chaos Kubu Merah' di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/7).

Berbagai persepsi ini terus berhamburan dengan mempertanyakan netralitas aparat keamanan (TNI/ Polri) dan BIN. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya SMS, BBM, Facebook, Twitter ataupun komentar-komentar diberbagai media sosial yang terasa mendiskreditkan aparat keamanan, BIN atau pun KPU. Upaya ini tampak seperti adanya berita atau laporan bahwa akan terjadi kerusuhan yang dibiayai oleh intelijen asing dengan modus tertembaknya kader PDIP ketika KPU mengumumkan hasil perhitungan suara dan memenangkan Prabowo-Hatta. Salah satu contoh isi pesan SMS liar tersebut yaitu “Tercium rencana penembakan disejumlah tempat di pulau jawa, thp kader pdip untuk menimbulkan kesan dilakukan pihak prabowo dgn org2 suruhannya shgga terjadi kerusuhan massal dan kekacauan” dan “Kekacauan di setting masif agar pihak asing intervensi dan masuk ke Indonesia. Ingat, pihak asing sgt mendukung jokowi utk bisa kuasai tambang dan refrendum merdeka papua”.

Tindakan tersebut tentu sangat menciderai proses Demokrasi yang telah terbentuk di Indonesia. Berita dan informasi-informasi liar yang beredar di tengah masyarakat melalui SMS atau BBM serta Media sosial tentu tidak benar adanya, tidak dapat dipertanggung jawabkan dan hanya pembodohan publik belaka. Masyarakat sudah cerdas dalam berpolitik, tidak mudah terprovokasi oleh asumsi-asumsi negatif tanpa dasar dan data valid.

Terkait hal ini Kepala BIN Marciano Norman di Kantor Presiden Jakarta, Senin (14/7/2014) kemarin berharap agar para elit politik dan pemangku jabatan publik menjadi teladan dalam sikap politik mereka dan tidak membuat pernyataan yang meresahkan masyarakat. BIN berharap semua pihak dapat bersikap tenang dan nantinya menerima hasil keputusan KPU dengan lapang dada. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi untuk melakukan hal-hal kekerasan yang dapat mencoreng proses demokrasi di negara kita ini. Marciano Norman pun meminta media massa membuat pemberitaan yang obyektif dan tidak membingungkan masyarakat dengan keberpihakannya pada kandidat capres nomor urut tertentu. Dirinya menyayangkan media massa yang saat ini sudah terbelah menjadi pendukung salah satu capres.

Selain itu, menyikapi berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya atas kemungkinan terjadinya chaos pada 22 Juli 2014 mendatang. Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta masyarakat, terutama warga Sumatera Barat tidak terprovokasi adanya pesan berantai (Broadcast) via BlackBerry Messenger tentang potensi kerusuhan pasca pemilu presiden. "Hati-hati dengan banyaknya bentuk provokasi untuk menciptakan chaos. Yang diuntungkan tentu pihak yang menyebarkan dan tidak bertanggung jawab. Saya mengimbau kepada seluruh pihak, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terprovokasi," kata Poempida Hidayatulloh menjawab JPNN, Kamis (10/7) malam.

Dikatakan, proses demokrasi yang dibangun bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi suatu ujian. Wakil rakyat asal Sumatera Barat itupun yakin masyarakat masih mempunyai nalar yang rasional. Sebab, kehidupan berbangsa di Indonesia tidak habis di Pilpres 2014, artinya perbedaan dukungan Pilpres bukan kiamat bagi bangsa Indonesia. "Negara ini harus dapat diwariskan keberadaannya sampai jauh ke masa depan. Kita harus bangga Negarawan-negarawan seperti Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK akan menunjukkan sikap mulianya pada tanggal 22 Juli 2014," ujarnya. Karena itu Poempida mengajak semua pihak mengawal proses perhitungan hasil pilpres 2014 dan menjadikan politik membangun mental bangsa yang obyektif, santun, adil, bijaksana dan berwibawa. Dia juga meminta aparat kepolisian mengusut adanya pesan berantai via BBM maupun SMS tersebut tanpa harus menunggu laporan masyarakat. "Sebenarnya Polri harus segera bertindak. Kan arahan Presiden SBY jelas sekali untuk mengamankan hal-hal seperti ini," tandasnya.

Untuk itu, sudah menjadi tugas semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di bumi Indonesia. Masyarakat harus berfikir jernih dan rasional. Indonesia telah memiliki pondasi demokrasi yang kokoh, maka bangunannya pun harus tercipta dengan indah dan megah. Hal ini hanya akan terbentuk ketika masyarakat mampu menghargai perbedaan dan menerima keputusan rakyat atas Pilpres 2014 dengan bijaksana. Dengan demikian, harapan akan terciptanya Indonesia baru yang lebih baik dan solid dapat segera terwujud.***