Ditengah suara sumbang pelaksanaan MP3EI, pemerintah optimis keberhasilan dapat dicapai, terlebih keterlibatan pemerintah daerah, swasta nasional dan asing melebur dalam kesatuan visi pembangunan nasional

NERACA – Peristiwa pada Jum’at 27 Mei 2011 lalu di ruang Plenary Hall Jakarta Convention Centre (JCC)-Jakarta, memang berbeda.  Tepat Pukul 09.00 WIB, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025,  sebuah langkah besar yang akan mengubah wajah republik ini dalam 15 tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan optimismenya keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan MP3EI. " MP3EI bukan kertas kosong, tetapi ada bukti dan ada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dari rencana ini," ungkapnya. Dengan tumbuhnya ekonomi dengan kuat, kata Presiden, kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang, "Yang akhirnya, kesejahteraan rakyat akan terus meningkat," ujarnya optimis.

Pemerintah pun harus berperan proaktif dan aktif dalam melakukan percepatan dan perluasan pembangunan. “Pemerintah tidak boleh menyerahkan proses ekonomi sepenuhnya kepada pasar. Peran pemerintah tetap diperlukan agar ekonomi berjalan lebih adil dan berimbang," tegas Presiden.

Usai peluncuran MP3EI, Presiden segera membentuk tim pelaksana yang akan diketuai langsung olehnya. Kelak tim akan menyusun rencana aksi hingga tahun 2014, dengan elemen yang dikembangkan dari komitmen yang tertuang dalam materi MP3EI. “Proses penyusunan dan siapa yang menyusun MP3EI, termasuk rencana investasi oleh pemerintah, BUMN dan swasta nasional akan tertuang dalam komitmen bersama," ungkap Presiden.

Pelaksanaan MP3EI ditandai dengan pembangunan proyek tertentu sebanyak 17 proyek di enam koridor. Proyek-proyek tersebut akan dilaporkan langsung oleh empat gubernur, yaitu Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur Sumatera Utara, via telekonferensi.

Dalam kesempatan selanjutnya, kepada jajaran menteri, Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite Inovasi Nasional (KIN), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), presiden menyampaikan sembilan arahan dalam pelaksanaan MP3EI. Seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada para wartawan.

Pertama, Presiden mengatakan agar tak boleh ada hambatan apa pun dalam merealisasikan implementasi MP3EI. Kedua, Presiden meminta proyek yang berkaitan dengan MP3EI direalisasikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Ketiga, Presiden meminta implementasi program MP3EI harus diselaraskan antara sektor dan regional.

Keempat, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan MP3EI, seperti RUU Pengadaan Tanah, harus dituntaskan secepat mungkin. Kelima, Presiden meminta adanya perbaikan dan penyelesaian hambatan di dalam proses tender. Keenam, Presiden meminta KIN mendorong pihak swasta untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Ketujuh, Presiden meminta agar proyek jembatan Selat Sunda dapat menjadi ikon Indonesia.

Kedelapan, Presiden menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi program MP3EI. Dan kesembilan, Presiden meminta pejabat terkait melakukan sosialisasi MP3EI ke seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat koordinasi dengan 22 pejabat pemerintahan terkait MP3EI  Juni lalu di Jakarta, menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tiga tugas pokok komite MP3EI, pemerintah telah mempersiapkan struktur organisasinya yang menyangkut kesekratariatan dan adanya tim kerja atau pokja.

Program kerja ini, jelas Hatta, merefleksikan tiga tugas pokok. “Sehingga akan ada tiga pokja untuk mengaplikasikan tugas tersebut,” ungkapnya. Pertama Pokja terkait dengan beberapa hal sinkronisasi dan regulasi yang perlu perbaikan, “Pokja akan langsung dipimpin oleh Kemenko dan diketuai bersama-sama oleh Sekretariat Negara, Kementrian Hukum dan HAM, Sekretaris Kabinet, dan sejumlah menteri,” ujar Menko.

Hatta menguraikan, bahwa hal yang berkaitan regulasi dan dirasakan menghambat akan diperbaiki dengan matrik dan time frame yang jelas. “Salah satunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan UU Pengadaan Lahan,” tuturnya mencontohkan.

Pokja kedua berkaitan dengan pembangunan konektivitas. Pokja kedua akan berada dibawah Kemenko, Bappenas, dan sejumlah kementerian terkait. "Tugas pokoknya adalah melakukan percepatan pembangunan connectivity, baik pada 2011-2014 maupun merumuskan program lima tahunan 2015-2025," jelas Hatta. Dan Pokja ketiga terkait dengan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat MP3EI ini sifatnya sektoral, Hatta menyebutkan, bila masterplan MP3EI akan melibatkan enam koridor dengan para gubernur dan menteri yang memimpin setiap koridor. Komite akan diketuai langsung oleh Presiden, sedangkan Wakil Presiden Boediono sebagai wakil ketua. Sementara Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjabat sebagai ketua harian yang didampingi Menteri PPN Armida Alisjahbana dan Ketua Komite Ekonomi Nasional, bersama Chairul Tanjung, sebagai Wakil Ketua Harian.

Menebar Proyek

Program MP3EI yang akan menyerap investasi hingga Rp 4.000 triliun selama periode 2011-2025 menjadi program dengan investasi terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri. Program dengan pendanaan yang bersumber dari BUMN, swasta, foreign direct investment (FDI), dan APBN, akan diawali dengan pemancangan perdana (ground breaking) di empat wilayah, yakni  Sei Mangke, Sumatra Utara; Cilegon, Jawa Barat; Lombok, Timur Nusa Tenggara Barat; dan Timika, Papua.

Kepala Badan Percepatan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan bila pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 544 triliun dalam program MP3EI, “Angka ini merupakan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia sebesar Rp 755 triliun,” terang Armida.

Selain dari alokasi pemerintah sebesar Rp 544 triliun, tambah Armida, pendanaan juga diperoleh dari kerjasama pemerintah swasta (public private partnership/PPP) sebesar Rp 211 triliun. Kelak dana itu akan dialokasikan di pelbagai proyek pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Diantaranya untuk pembangunan jalan Rp 143 triliun, rel kereta api Rp 138 triliun, pelabuhan Rp 49 triliun, bandar udara Rp 14 triliun, energi Rp 288 triliun, utilitas Rp 8 triliun, telematika Rp 102 triliun, dan untuk infrastruktur lainnya sebesar Rp 13 triliun.

Pembangunan infrastruktur direncanakan terbagi disetiap koridor ekonomi nasional. Untuk koridor Jawa mendapatkan 28% atau Rp 213 triliun dari dana pembangunan infrastruktur. Sedangkan sisanya sebanyak 72% atau Rp 542 triliun, akan disebar dikoridor ekonomi lainnya, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

“Pemerintah juga akan meningkatkan investasi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Ini sangat mendukung kelanjutan ekonomi," ujarnya. MP3EI, kata Arminda, bukanlah dokumen untuk menggantikan rencana pembangunan yang ada. Namun, terintegrasi dengan rencana pembangunan yang sudah ada. "MP3EI adalah dokumen penting yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ungkap dia menegaskan.

Masterplan dan ‘Masterinvestasi’

Ditengah gaung optimisme pemerintah dalam pelaksanaan program MP3EI, suara sumbang implementasi MP3EI tak surut terlantun. Seperti diungkap pengamat ekonomi, Hendri Saparini. Ia sangsi bila MP3EI merupakan sebuah jawaban dari segudang persoalan perekonomian bangsa ini. “MP3EI belum menjamin peningkatan pembangunan ekonomi,” ujarnya. Ia menilai, bahwa apa pun  masterplan yang dibuat pemerintah, harus melibatkan masyarakat agar dapat turut menikmati hasil pembangunan.

Hendri memandang, Indonesia memiliki strategi pembangunan nasional, terutama berkaitan dengan visi perekonomian nasional untuk jangka panjang, maka ini akan menjadi referensi. “Namun kenyataannya Indonesia saat ini tidak mempunyai acuan strategi pembangunan nasional yang jelas,” ujarnya.

MP3EI akan Tingkatkan Kepemilikan Asing

Pengamat ekonomi dari Econit Dr Hendri Saparini mengatakan, pencanangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hanya akan mengeksploitasi Indonesia, jika tidak diikuti dengan strategi ekonomi nasional.

Indonesia membuat koridor seperti dalam masterplan tersebut, kata Hendri, sangat mungkin, namun perlu ditelaah juga bagaimana pengelolaan masing-masing koridor. Masalahnya bukan apakah MP3EI ini harus berlanjut, tapi saat ini yang paling penting adalah apakah masterplan ini akan mengatasi masalah struktural di Indonesia, tegas Hendri Saparini menjawab pertanyaan Pelita, Kamis (2/6).

Sebelum membicarakan bagaimana program tersebut dapat berlanjut, pemerintah perlu memiliki strategi ekonomi nasional. Strategi tersebut membahas hal-hal prinsip, seperti seberapa besar asing berperan dalam meningkatkan sumber daya di masing-masing koridor. Jika tidak, kata Hendri, rencana pembangunan ekonomi itu hanya akan meningkatkan kepemilikan asing tanpa diketahui seberapa besar manfaat yang diperoleh industri dalam negeri.

Oleh karena itu, Hendri menyarankan, pemerintah harus mengatur mana yang boleh dikelola oleh asing dan mana yang boleh dikelola dalam negeri. Tanpa itu, masterplan ini hanya untuk mengekploitasi Indonesia bukan rencana untuk membangun Indonesia. Menurutnya, mengesahkan MP3EI ke dalam undang-undang bisa saja dilakukan. Namun, undang-undang hanya merupakan turunan karena tidak ada roh pembangunan di dalamnya.

Membuat undang-undang bukan inti dari masterplan pembangunan ekonomi Indonesia. Jika pemerintah yang selanjutnya tidak setuju dengan undang-undang tersebut, bisa saja undang-undang diganti, tegasnya.

Kurangi Kemiskinan

Namun, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, mengatakan, MP3EI dapat  mengurangi kemiskinan. Karena dapat membuka kesenjangan ekonomi antar wilayah yang terjadi selama ini. Dengan membuka ketertutupan dan terjalinnya konektivitas, atau keterhubungan antara wilayah, maka kemiskinan diharapkan dapat diatasi.

Saya optimistis program itu dapat memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun, memang butuh kerja keras dan totalitas dari seluruh elemen bangsa, kata Emil Salim yang juga pakar ekonomi pembangunan.

Program MP3EI, kata Emil, sangat penting dan bagus karena dapat membuka isolasi, sekaligus menjembatani daerah yang kaya dan miskin. Karena diakuinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, misalnya antara Indonesia bagian timur dan barat, masih sangat tinggi.

Namun, peran pemerintah daerah tidak boleh dipandang remeh sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah. Mengenai proyek infrastruktur yang menjadi salah satu Program MP3EI, Emil mengatakan, sangat penting karena infrastruktur menjadi salah satu penghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menyinggung pembukaan enam koridor ekonomi, Emil Salim juga memandangnya sebagai hal yang positif. Pembukaan titik ekonomi di enam kawasan itu, dapat menciptakan keterhubungan ekonomi antara wilayah. Pemerintah diminta segera mempercepat pembangunan konektivitas antara wilayah Indonesia Barat dan Timur guna menciptakan pemerataan ekonomi di Tanah Air.

Dia memberi contoh minat pengusaha bekerja dan berinvestasi di Indonesia Timur masih kecil, karena masih tidak ekonomisnya biaya angkutan dari Timur ke Barat. Karena itu, dalam melaksanakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) perlu intervensi aktif pemerintah untuk menempuh kebijakan pembangunan holistik mengembangkan lima jalur pembangunan sekaligus, juga fokus pada pemberantasan kemiskinan, tutur Emil. Lima langkah yang harus segera dilakukan pemerintah untuk mempercepat konektivitas di antaranya membangun infrastruktur konektivitas.

Seperti penyedian listrik-energi, air minum, dan sarana lainnya di Indonesia wilayah Timur untuk menaikkan daya tampung produk pembangunan dari luar dengan dukungan dana publik.  Selain itu, kebijakan afirmatif yang berpihak pada daerah terbelakang di Indonesia Timur, perlu menjadi ukuran keberhasilan bagi perbankan sehingga kredit ke kawasan itu lebih tinggi. Sekaligus mengoreksi pola saluran kredit perbankan yang mengalir sebanyak 75 persen terutama ke koridor dua, yaitu Jawa, ujar Emil Salim.