Jakarta – Pemerintahan baru sebaiknya memiliki program penurunan utang luar negeri, mengingat tingkat debt to service ratio (DSR) sekarang hampir mendekati 50%, sementara penerimaan ekspor diperkirakan belum maksimal untuk mengurangi beban utang luar negeri pemerintah yang sekarang mencapai Rp 2.507,5 triliun.

NERACA

Menurut data Kemenkeu, total utang pemerintah sudah menembus Rp 2.507,5 triliun dengan rasio sebesar 25,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara rasio pembayaran utang dan bunga terhadap penerimaan ekspor atau debt to service Ratio (DSR) pada triwulan I-2014 mencapai 46,31%, lebih tinggi dari triwulan IV-2013 sebesar 43,38%.

Walau rasio utang terhadap PDB masih rendah (25,5%), sejumlah pengamat mengingatkan bahwa pemerintahan baru perlu mewaspadai mengingat kecenderungan utang luar negeri yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi tahun ini pemerintah bakal menambah utang baru untuk menutup defisit anggaran, meski sumber utang tersebut diperoleh dari penjualan Surat Utang Negara (SUN).

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menilai, rasio utang terhadap PDB yang dalam kategori mengkhawatirkan berada di kisaran 30%. “Berdasarkan teori, rasio utang terhadap PDB yang berbahaya berada di kisaran 30%. jika semakin besar beban utangnya maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan melambat di generasi mendatang,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (23/7).

Dia menjelaskan rasio utang yang tinggi itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama rasio utang luar negeri diiringi dengan impor yang meningkat. Kedua, rasio utang yang tinggi dibarengi dengan pendapatan yang tidak meningkat. “Yang lebih berbahaya adalah ketika impor semakin merajalela namun disisi lain, pendapatan ekspor juga tidak meningkat,” katanya.

Eugenia menyatakan bahwa jangan samakan rasio utang Indonesia dengan rasio utang negara-negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 52% dan Thailand yang 41%. Pasalnya pengelolaan utang luar negeri di Indonesia kurang maksimal sehingga dampaknya tidak terlihat. “Pengelolaan utang di luar negeri itu lebih baik dibandingkan di Indonesia. Misalnya Indonesia meminta pinjaman untuk membangun proyek, akan tetapi proyeknya tidak berjalan padahal uangnya sudah diterima. Alhasil bunga nya jadi tanggungjawab juga,” ujarnya.

Maka dari itu, dia berharap agar pemerintahan  mendatang untuk lebih serius memperhatikan utang. “Jangan sampai rasio utang terhadap PDB diatas 35% namun juga jangan sampai kita tidak berutang. Karena ketika mengandalkan modal sendiri maka kemampuan terbatas dan akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat,” tambahnya.

Di sisi lain, ia juga meminta agar presiden baru dapat meminimalisir impor yang selama ini terus menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi. “Saya kira dengan terpilihnya presiden yang baru ini, diharapkan bisa meminimalisir impor dan menggenjot investasi karena dengan investasi diharapkan bisa mengurangi impor,” pungkasnya.

Pengalaman masa lalu ketika Indonesia pernah terlilit beban utang luar negeri Indonesia  yang makin besar. Sejak 2006 hingga 2012, posisi utang luar negeri Indonesia menunjukkan tren yang terus menanjak. Secara keseluruhan utang luar negeri pemerintah, bank sentral, dan swasta sudah mencapai US$252,36 hingga 2012 lalu. Dengan kata lain, sejak 2006 hingga 2012 utang luar negeri melonjak 90,3%.

Dengan melonjaknya utang Indo­nesia tersebut, perbankan juga harus lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri swasta. Namun. cara untuk mengatasinya lebih mudah karena kondisi saat ini berbeda dengan keadaan krisis pada 1998 silam.

Salah satu indikator yang membuat resah saat ini,  adalah angka DSR yang mencerminkan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor negara. DSR (rasio pembayaran utang) Indonesia pada kuartal II-2013 sudah mencapai 41,4%, padahal pada kuartal I-2013 hanya 34,8% dan meningkat menjadi 46,31% pada triwulan I-2014. Angka ini merupakan yang terbesar sejak 2008.

Batas Kewajaran

Pengamat ekonomi yang juga Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr  Anthony Budiawan mengatakan,  berdasarkan level internasional bahwa rasio utang sebesar 25,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam batas kewajaran, kecuali jika melebihi 60% terhadap PDB maka hal ini sudah mengkhawatirkan. Rasio utang 25,5% ini masih dianggap aman, namun perlu melakukan pengereman yang tepat sehingga rasio utang tidak terus meningkat dan membengkak. 

“Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan utang luar negeri yang bisa mendukung perekonomian, dimana utang ini harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif,” kata dia.

Menurut dia, utang luar negeri harus digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, bahkan Indonesia masih dibilang kurang utang dikarenakan pembangunan infrastruktur belum maksimal. Meski utang Indonesia masih dianggap kurang, namun penambahan utang tidak perlu banyak nominalnya melainkan perlu implementasi yang tepat dalam penggunaannya.

“Dengan manajemen utang luar negeri yang tepat oleh pemerintah maka utang ini akan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia,” ujar anthony.

Anthony juga menambahkan pemerintah yang baru nanti harus mengingatkan kepada pemerintahannya dan pihak swasta untuk berhati-hati dalam mengambil utang luar negeri dengan melihat risiko yang akan dihadapi. Dalam berutang harus memikirkan cara membayarkannya, jangan sampai nanti jatuh tempo tidak punya untuk membayar utang.

“Memang rasio utang luar negeri Indonesia masih terbilang aman, namun perlu juga kebijakan yang bijak dalam menggerem utang luar negeri ini sehingga tidak akan bertambah besar dan membuat Indonesia terlena dengan utang,” lanjut dia.

Dia pun menjelaskan pemerintah baru harus punya solusi untuk menekan utang luar negeri, kemudian apabila berhutang maka utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi. Jangan sampai pemanfaatan utang ini tidak tepat sasaran dan dikorupsi, hal ini merupakan tugas penting bagi pemerintahan baru nanti.

“Hal yang terpenting adalah pemerintahan baru nanti harus mengelola utang dengan baik dengan menajemen utang yang transparan sehingga pemanfaatan utang dapat digunakan untuk sektor-sektor produktif dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia,” ungkap Anthony.

Pengamat keuangan lainnya Budi Frensidy mengatakan, jelang akhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyo (SBY), kurang lebih setahun belakangan ini utang Indonesia terhadap luar negeri meningkat tajam meskipun secara rasio utang baru 25,5% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan terbilang aman tapi harus menjadi perhatian untuk pemimpin baru sekarang. “Hutang Indonesia terhadap luar secara rasio hanya 25,5% terhadap PDB, meski aman tapi perlu dapat perhatian dari pemerintah baru,” katanya.

Walau memang, secara rasio PDB jika negara maju di atas 50% masih terbilang aman atau mengkhawatirkan di level 75%. Tapi, untuk negara berkembang jika sudah 45% sudah sangat mengkhawatirkan dan patut diwaspadai. “Batas amannya jangan sampai hutang nasional lebih dari 45% dari PDB nasional,” imbuhnya.

Maka dari itu, untuk pemimpin baru ini harus mampu meredam hutang terutama hutang dalam bentuk dollar, diupayakan kalau memang hutang dalam bentuk rupiah atau hutang dalam negeri. “Dikhawatirkan jika menggunakan hutang luar negeri jika terjadi depresiasi terhadap rupiah maka akan terasa bebannya, makanya upayakan jangan sampai hutang lagi. Kalau pun terpaksa hutang dalam bentuk rupiah,” tegasnya.

Harapannya, untuk pemerintah baru mampu membatasi hutang dan kalau perlu jangan lagi menambah hutang, tapi dengan cara mencari potensi alternatif lain guna menambah pendapatan negara. Bisa melalui peningkatan ekspor atau yang lain, intinya tidak menambah hutang baik dalam negari maupun luar negeri. “Orientasi pemimpin baru harus menciptakan iklim pendapatan negara lebih, sehingga terhindar dari hutang,” ujarnya. mohar/agus/bari