NERACA

Jakarta – Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanangkan Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), guna menyiapkan diri dalam proda pembangunan ekonomi 5 tahun mendatang, Setidaknya ada 4 poin utama untuk disiapkan oleh presiden terpilih.  "Ada 4 fokus Pak Jokowi di bidang ekonomi, yaitu maritim, pangan, energi, dan infrastruktur," kata pengamat ekonomi Iman Sugema, di Jakarta, Rabu (23/7).

Setidaknya empat fokus itu yang harus menjadi dasar rencana kerja Jokowi-JK guna pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik untuk 5 tahun mendatang. "Untuk bidang maritim, Pak Jokowi sudah jelas sekali sangat mendukung dunia maritim kita agar bisa berjaya kembali, untuk bidang pangan terutama ternak dan pertanian, rencananya bagaimana agar kita tidak perlu tergantung import lagi," ucap Iman.

Menurut Iman, di pemerintahan mendatang yang menjadi fokus penting yaitu adalah masalah energi. Rencananya pemerintahan Jokowi-JK akan mengupayakan peralihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke gas. "Dalam 3 tahun ke depan, Jokowi-JK menargetkan adanya peralihan BBM ke gas untuk sektor transportasi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi dari Economic Intelligent (EL) Sunarsip menambahkan selain itu, fokus pemerintah yang baru ini pada infrastruktur, Jokowi akan memperhatikan dan memperbaiki pasar rakyat yang ada di Indonesia Selain persoalan tadi, ada juga beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jokowi-JK. "Banyak persoalan yang harus diatasi oleh pemerintahan baru yang akan datang nanti, salah satunya adalah Jokowi nanti harus mampu mengatasi daya beli di masyarakat, terutama kelas menengah," katanya.

Menurut Sunarsip komposisi angka masyarakat kelas menengah sejak 2004 terus bertambah dan akan menjadi masalah apabila daya beli masyarakat tersebut tidak diimbangi dari sisi penawaran (supply).

"Masyarakat middle class itu punya needs atau kebutuhan yang tinggi tapi Indonesia masih keteteran dalam sisi supply jadi tidak semua kebutuhan terpenuhi akhirnya malah impor," paparnya.

Sunarsip mencontohkan permasalahan permintaan BBM di Indonesia yang melebih dari penawarannya.
"Produksi minyak kita sudah minus dari tahun 2003, tapi konsumsi saat ini setiap hari kita butuh 300 ribu barel/hari (impor)," terangnya.

Sunarsip juga mengatakan bahwa politik anggaran Indonesia terlalu berorientasi ke arah konsumsi. "Kita harapkan pemerintahan nanti berani ngurangin daya beli untuk konsumsi yang 54% dari APBD itu,” jelasnya.

Sedangkan pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Chatib Basri menyambut baik tanggapan positif para pelaku ekonomi terhadap hasil pemilihan presiden (pilpres) 2014. Menurut dia, kondisi yang baik ini akan memudahkan pemerintahan baru ke depan yang nantinya hanya akan berfokus pada penguatan sisi fundamental ekonomi nasional.

Salah satu unsur fundamental yang dimaksud adalah keadaan fiskal ekonomi nasional yang masih memiliki beban subsidi yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Chatib memperkirakan ruang fiskal ke depannya akan semakin sempit jika pemerintah ke depannya tidak menyelesaikan persoalan subsidi dalam APBN.

"Ruang fiskal itu bisa ada kalau subsidi BBM dikurangi. Jadi kalau saya ditanya apa yang musti dilakukan, regardless pemerintahan sekarang atau depan, jawaban saya cuma satu, naikin harga BBM. Itu aja," paparnya.

Jika dimungkinkan dilakukan, lanjut Chatib, opsi menaikan harga BBM seharusnya dilakukan segera guna langka pengendalian untuk meminimalisir dampak dari kebijakan tersebut. "Kalau ada kenaikan inflasi itu bisa berpotensi membuat tekanan pada penduduk miskin meningkat berarti musti ada mitigasi," imbuhnya. [agus]