Pemerintah Baru Diminta Benahi Tata Ruang dan Infrastruktur di Wilayah Timur

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi isu penting yang harus segera dituntaskan permasalahannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur, Annar Salahuddin Sampetoding mengatakan bahwa saat ini RTRW ketentuan yang sudah ditetapkan sudah tidak sinkron lagi dengan fakta yang ada di lapangan. “Pembagian hutan produksi, hutan konversi dan hutan lindung sudah tidak jelas. Padahal kita mengharapkan ada zona ekonomi yang jelas supaya para pengusaha dan investor bisa menentukan langkah yang tepat untuk ikut memajukan usaha di kawasan timur,” ungkap Annar dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, kemarin (23/7).

Menurut Annar, kehutanan merupakan induk dari penentuan tata ruang. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah lebih serius mengatur tata ruang kehutanan karena akan sangat berpengaruh terhadap ketentuan tata ruang sektor lainnya, misalkan untuk pertambangan, agribisnis dan lainnya. Dia menilai, sektor kehutanan merupakan sentral perekonomian wilayah timur yang ada di darat.

“Induknya itu kehutanan, jadi kalau penetapan kehutanannya salah maka ke bawahnya pun akan salah karena sebenarnya sektor-sektor lain bergantung pada tata ruang hutan. Jika kondisinya terus seperti ini, ekonomi timur akan lambat tumbuhnya dan investor pun akan ragu,” kata Annar di Menara Kadin (23/7/2014).

Di sisi lain, Annar juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan fungsi hutan antara lain fungsi lindung, fungsi sosial dan fungsi ekonomi. “Pemerintah jangan sampai salah mengatur untuk menjaga keseimbangan hasil alam. Inilah mengapa kita ingin agar tata ruang itu jelas,” ujarnya.

Lebih jauh, Kadin Koordinator Wilayah Timur juga menghimbau agar Jokowi dan JK lebih memperhatikan percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Annar, otonomi daerah memang sudah berjalan akan tetapi masih banyak urusan-urusan yang belum sepenuhnya diberikan terhadap daerah.

“Sekarang saja ada istilah jalan negara, jalan provinsi dan jalan daerah, kurang jelas pula itu menjadi kewenangan siapa. Kalau itu ada di daerah, seharusnya menjadi wewenang daerah. Hal-hal seperti ini yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat, sehingga harus ada pengaturan kembali” kata dia.

Pembangunan jalan, lanjut dia, pelabuhan hingga airport di kawasan timur masih belum sebaik dengan yang ada di kawasan Jawa. Oleh karenanya, untuk pemerataan ekonomi pihaknya mengharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan konsep MP3EI yang sudah digagas pemerintah. “Kita ingin agar MP3EI itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tandas Annar.

Menurutnya, Jokowi-JK bisa menjadi harapan baru bagi pengembangan dunia usaha di tanah air. Pihaknya meminta agar politik dan ekonomi bisa dipisahkan dan dikelola oleh orang-orang yang profesional. Selain itu, terhadap pemerintahan baru pihaknya juga meminta agar mereka dapat memenuhi komitmen untuk memangkas hambatan-hambatan dunia usaha.

“Jokowi-JK dua-duanya pengusaha dan memiliki kemampuan yang mumpuni karena mereka ahli di bidangnya dan tahu juga rasanya menjadi pengusaha seperti apa. Kami optimis mereka bisa memangkas hambatan yang ditemui dunia usaha,” ungkap Annar.

Dia memaparkan, tahun 1989 hingga 2000 JK memimpin Kadin Sulawesi Selatan, sehingga komitmen JK untuk memajukan wilayah timur sangat diharapkan oleh segenap masyarakat. “Beliau yang mencetuskan pertama kali untuk terus mengembangkan ekonomi Indonesia timur dan sekarang dukungan sangat berarti bagi kami yang meneruskan perjuangan beliau,” tutup Annar.

Perlu Keseriusan

Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan perlu usaha serius untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur dan ketersediaan listrik di timur Indonesia. Sehingga, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. “Ini hanya dibutuhkan keseriusan kita, bagaimana menyiapkan infrastruktur dan listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur, seperti Ternate dan Ambon,” katanya saat mengunjungi wilayah di Indonesia Timur, beberapa waktu lalu.

Ia mengunjungi pelabuhan Dufa-dufa untuk melihat dari dekat proses bongkar muat hasil ikan nelayan. Itu dilakukan sebagai bagian untuk menjaring aspirasi masyarakat. Menurutnya, kekayaan laut yang begitu besar di kawasan timur tidak bisa ditingkatkan produksinya. Ini terkendala penyimpanan karena tidak adanya gudang. “Hasilnya banyak dan masyarakatnya punya etos kerja yang baik, tapi nggak bisa banyak-banyak karena tidak ada gudang penyimpanan,” kata JK.

Karena itu, tambah dia, perlu ada pembangunan gudang penyimpanan ikan di wilayah timur. Sehingga bisa menampung hasil tangkapan para nelayan. “Setidaknya perlu dibangun lima gudang penyimpanan ikan di kawasan timur ini. Ini harus dibangun sistim di wilayah timur ini,” kata Jusuf Kalla. Jika hal itu dilakukan dengan serius, paparnya, maka tidak perlu waktu lama untuk membangun. Ia memperkirakan hanya perlu waktu satu tahun untuk membangunnya.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dorong Pembentukan Koperasi di Pondok Pesantren - Wirausaha Baru

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif melaksanakan berbagai program dalam upaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah satu langkah strategisnya adalah…

Layanan BOLT Hadir di Serang dan Cilegon

Dalam rangka perluas penetrasi pasar, BOLT sebagai pionir operator 4G-LTE di Indonesia kembali memperluas jangkauan jaringannya ke kota-kota baru. Dua…

Pengawasan Perbankan dan Teknologi Nano

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan di…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…