Harus Komit Reformasi Struktural

PRESIDEN BARU HASIL REKAPITULASI KPU

Rabu, 23/07/2014

Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi menilai pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus komit dan konsisten mereformasi struktural agar mampu mengimplementasikan saran Bank Dunia, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% dan meredam defisit fiskal yang mendekati 3% dari produk domestik bruto (PDB).

NERACA

Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, presiden baru terpilih berdasarkan rekapitulasi KPU itu memang dihadapkan pada situasi ekonomi yang tidak bagus, tentu saja akan dihadapkan pada kerja keras membangun fundamental ekonomi yang lebih kokoh. Dengan potensi yang ada, sebenarnya Indonesia mampu menuju negara dengan ekonomi yang lebih baik, hanya perlu ada komitmen mengimplementasikan janji platform ekonomi yang sudah dibuat ketika masa kampanye.

“Jika pemimpin yang baru memang benar-benar komitmen, konsisten dalam mengambil kebijakan sesuai dengan platform ekonomi yang sudah dijanjikan, maka Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (22/7).

Karena apa, masalah selama ini yang membelenggu ekonomi Indonesia tidak tumbuh dengan bagus karena memang tersandera oleh kemampuan fiskal yang terbatas, birokrasi , dan perizinan yang berbelit-belit menjadikan di mata investor tidak menarik. Padahal dengan segala potensi kekayaan alam yang ada, Indonesia sebenarnya mampu berdiri sendiri membangun ekonomi yang kokoh.

“Ke depan, tentu pemerintah baru harus mampu mereformasi kebijakan fiskal yang lebih lebar, adanya efisiensi birokrasi, dan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi sehingga memberikan magnet tersendiri bagi para investor,” ujarnya.

Mengingat selama ini di era kepemimpinan sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut dia, ada ketidakkonsistenan dan komitmen terhadap kebijakan yang ada, sehingga tidak mampu membangun ekonomi nasional yang kokoh. “Masalahnya klasik, jika pemerintah baru bisa merestrukturisasi semuanya yang menjadi kendala selama ini, maka semuanya bisa berjalan lebih baik,” tegasnya.

Dan untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan, diharapkan para calon presiden siap legowo dengan hasil keputusan KPU atas kemenangan salah satu pasangan kandidat lainnya, yang belakangan sempat memanas dalam kampanye, yang kemudian dapat menerima kekalahan secara arif. Tim kabinet baru harus segera sigap bekerja ekstra untuk dapat memupuk perekonomian dan membangun fundamental ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. “Intinya pasca pengumuman pemenang ada kedamaian, jika itu terjadi maka ekonomi akan berjalan lebih baik,” paparnya.

Risiko Gangguan

Sebelumnya Bank Dunia dalam laporan terbarunya (Juli 2014), meminta agar Indonesia dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan di atas 6% dan mengurangi ketidaksetaraan, perlunya reformasi struktural yang lebih dalam seperti reformasi subsidi BBM dan investasi infrastruktur yang lebih besar akan menjadi sangat penting dan akan membantu agar kesejahteraan terdistribusi secara lebih luas. Apabila tidak ada tindakan kebijakan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan produktivitas tersebut, akan meningkatkan risiko gangguan struktural yang lebih besar.

Gangguan struktural itu adalah pertumbuhan pemasukan yang melemah, dan naiknya biaya subsidi energi telah meningkatkan tekanan fiskal, sehingga membawa revisi anggaran tahun 2014, yang menaikkan angka defisit fiskal menjadi 2,4% PDB dari 1,7%. Posisi fiskal masih tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak atau melemahnya rupiah. Karena itu, perbaikan lanjut mutu belanja dan peningkatan mobilisasi pemasukan sangat penting.

Salah satu prioritas penting reformasi kebijakan fiskal menurut Bank Dunia, adalah mendukung pertumbuhan di masa depan agar dirasakan lebih banyak masyarakat, sehingga mengurangi tren naiknya ketidaksetaraan yang terlihat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.Melalui tindakan bersama, Indonesia bisa menahan laju ketidaksetaraan, termasuk melalui kebijakan yang tidak hanya akan melawan ketidaksetaraan tapi juga mendukung pengentasan kemiskinan, seperti meningkatkan infrastruktur desa, memperluas akses pendidikan yang bermutu, dan meningkatkan pergerakan pasar tenaga kerja.

Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FEUI Telisa Aulia Falianty menilai, reformasi struktural belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Pasalnya struktur ekonomi Indonesia hanya berpatokan atas produk bahan mentah saja yang tidak terlalu berdampak luas atas menyelesaikan suatu krisis ekonomi. “Kemudian Indonesia belum berada dalam jalur reformasi struktural yang benar sehingga diperlukan upaya meningkatkan produktivitas kualitas pendidikan, sumber daya manusia, serta standar hidup yang baik,” ujarnya, kemarin.

Dia menegaskan, reformasi struktural dapat mengatasi masalah fundamental dan menjaga prospek positif ekonomi jangka menengah. Tantangan fundamental antara lain kondisi struktur pembiayaan di Indonesia, di mana pasar keuangan domestik masih dangkal sementara sumber dana jangka panjang juga terbatas. Tantangan lain adalah struktur produksi domestik yang perlu peningkatan sisi penawaran dalam memenuhi permintaan yang makin kompleks, dan modal dasar pembangunan berupa pengembangan SDM.

Menurut Telisa, melalui reformasi struktural diharapkan mampu mengeluarkan Indonesia dari jeratan middle income trap. Reformasi yang dimaksudnya adalah seperti pertumbuhan yang merata, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM. “Kalau mau mencontoh negara mana yang berhasil adalah Korea Selatan, karena negara tersebut telah keluar dari jebakan middle income trap lantaran menjalankan reformasi struktural. Hasilnya Korsel telah memproduksi barang-barang elektronik yang di ekspor hampir ke semua negara,” ujarnya.

Karena tu, dia menyarankan agar pemerintah baru harus melakukan reformasi struktural untuk bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang maksimal. “Reformasi itu harus berjalan, tidak hanya reformasi struktural tetapi juga reformasi birokrasi. Karena dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih berkualitas,” ujarnya.

Pengamat ekonomi lannya Eko Listiyanto mengatakan saran yang diberikan oleh Bank Dunia mengenai reformasi struktural seperti reformasi subsidi BBM dan investasi infrastruktur merupakan kesempatan bagi pemerintahan baru nanti untuk melakukan perubahan yang besar dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dua saran yang diberikan oleh Bank Dunia ini, juga banyak disarankan oleh pengamat ekonomi maupun yang lainnya dikarenakan selama ini dua permasalahan ini merupakan keluhan dari masyarakat dimana tingkat infrastruktur di Indonesia sangat terbatas.

“Pemerintahan baru ini memang akan dihadapkan oleh kendala membengkaknya subsidi BBM dan tingkat infrastruktur yang terbatas. Oleh karenanya, reformasi struktural subsidi BBM dengan cara mengurangi subsidi BBM harus dijalankan dengan baik dan realokasi subsidi ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Mengenai mampu atau tidaknya pemerintahan baru untuk menjalankan saran dari Bank Dunia, lanjut dia, hal ini tergantung kerja keras dan komitmen oleh pemerintahan baru untuk menjalankan kebijakan yang disarankan tersebut. Namun, biasanya kebijakan reformasi struktural yang dijalankan oleh pemerintahan selama ini tidak berjalan lancar.

“Oleh karenanya, pemerintah baru harus menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan dijalankan ini,” ujar Eko.

Menurut dia, pemerintahan akan mengalami kendala yang akan dihadapi sehingga reformasi struktural tidak berjalan dengan baik, seperti kendala biaya politis. Dimana biaya politis dimaksudkan adalah pemerintah tidak berani mengeluarkan kebijakan yang tidak populis atau populer di mata masyarakat, seperti kebijakan pengurangan subsidi BBM, dikarenakan kebijakan ini akan menurunkan elektabilitas pemerintahan di mata masyarakat.

Dia pun menjelaskan implementasi yang tidak tepat sasaran merupakan kendala yang terjadi sehingga reformasi struktural tidak berjalan dengan benar. Implementasi ini merupakan keluhan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak menjalankan kebijakan dengan optimal dan tidak menjalankan kebijakan secara nyata. agus/mohar/bari