NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin meminta calon presiden dan calon wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 untuk dapat menciptakan iklim investasi yang positif guna menciptakan dunia usaha yang lebih baik. Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto menuturkan, hasil rekapitulasi suara telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tadi malam, secara keseluruhan respon pasar cukup positif menanggapi hasil rekapitulasi tersebut.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk saat ini respon investor dalam melakukan investasi di Indonesia masih relatif stabil. Dia pun tidak menampik sejumlah investor masih bersikap wait and see lantaran menunggu rampungnya pesta demokrasi di Indonesia.

"Memang ada (investor yang masih melihat-lihat). Tetapi menurut saya tidak perlu wait and see-lah. Kalau terlalu lama (menunggu) justru berisiko karena peluangnya bakal hilang. Potensi bisnis di sini (Indonesia) tetap besar," jelasnya.

Suryo juga meminta kepada dunia usaha untuk mengembangkan peluang bisnisnya agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar di dalam negeri. Dia menilai salah satu upaya menggenjot ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan lapangan kerja.

"Saya sangat mengharapkan dunia usaha bekerja sama untuk membangun ekonomi nasional. Kita harus tingkatkan lapangan pekerjaan agar peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diakomodasi dengan baik," paparnya.

Pada kesempatan terpisah, Sekertaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Franky Sibarani, senada dengan Kadin. Dia berharap iklim usaha pasca pengumuman pemilihan presiden (pilpres) bisa berdampak positif. Pasalnya, menurut Franky, apabila situasi aman tentu akan baik bagi iklim dunia usaha. Begitu pula sebaliknya. Jika terjadi kerusuhan otomatis berdampak negatif.

Namun dirinya mengakui adanya jarak (gap) yang tidak terlalu jauh dari kedua pasangan capres ini tidak menuntut kemungkinan berpotensi ada kerusuhan. Karena bisa saja pasangan yang kalah tidak menerima kekalahan. Jika itu terjadi, jelas dampaknya akan mengganggu kinerja dan kelangsungan dunia usaha. "Semuanya menghendaki apa pun hasil pengumuman dari KPU nanti bisa berjalan aman, sehingga dunia usaha bisa berjalan normal," ujarnya, berharap.

Oleh karena itu, dirinya dan Gapmmi akan terus melihat perkembangannya sampai dengan perhitungan resmi dari KPU keluar. "Siapa pun yang terpilih dan apapun yang terjadi nanti, dunia usaha, baik pasar maupun investor, akan langsung merespon,” tukas Franky.

Ketika disinggung mengenai harapan dunia usaha terhadap pemimpin baru nanti. Franky berujar intinya tetap ada perbaikan dari pemimpin mendatang. Kalau dari sisi pengusaha pasti ada perbaikan dari infrastruktur nasional agar distribusi barang lebih baik, logistik bisa lebih murah.

Dengan demikian, ongkos produksi bisa ditekan dengan begitu produk lokal punya daya saing yang lebih baik. "Harapannya tentu ada perbaikan dari pemimpin baru nanti, yaitu mampu membawa ekonomi Indonesia lebih baik dan stabil," tandasnya.

Tak Berdampak

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa hasil pemilihan presiden tidak akan berdampak terhadap laju investasi langsung (direct investment), terlebih apalagi pilpres tersebut berjalan aman . "Kalau direct investment, saya tak mendengar mereka ambil posisi wait and see," imbuhnya, belum lama ini.

Menurut dia, laju investasi langsung hanya akan dipengaruhi oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, dan lainnya.  "Selama jawabannya membaik, tidak ada persoalan bagi mereka, jalan terus. Masalah pemerintah ganti wajar-wajar saja,” kata Mahendra.

Berdasarkan data BKPM, investasi asing langsung bakal masuk ke Indonesia sebesar US$ 35 miliar, dan mengalir ke sektor pertambangan. Syaratnya, renegosiasi seluruh kontrak pertambangan bisa selesai sesuai target, yakni September 2014 mendatang.

"Dalam artiannya, konsekuensi bagaimana kami menyelesaikan renegosiasi ini bisa menarik investasi sekitar itu. Tapi tentu bukan satu tahun," kata Mahendra. Saat ini, tersisa 67 dari 107 pemegang kontrak karya pertambangan dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang belum menyepakati kontrak baru yang disodorkan pemerintah. agus/ardhi