NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Arminda Alisjahbana mengingatkan bahwa kondisi pemerintahan mendatang akan terbatasnya ruang gerak fiskal. Persoalannya masih sama, lantaran besarnya alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, dimana beban untuk energi sudah menembus angka sekitar Rp 450 trilliun. Oleh karenanya, penting pemerintah mendatang mampu mengurangi beban subsidi itu, salah satunya untuk menaikan harga BBM subsidi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang harga minyak sesuai keekonomian, membuat pemerintah mendatang harus berpikir keras. Dan untuk  jangka pendek tentu saja harus memikirkan beban subsidi energi," katanya di Jakarta, Selasa (22/7).

Dia menuturkan, ada beberapa skenario yang bisa dijalankan. Salah satunya menaikkan harga BBM subsidi sampai Rp 2.000 per liter secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Paling tidak, jika BBM dinaikan Rp 500 per liter, kontribusi inflasi hanya 0,6%. "Jika 2.000 langsung tinggal kali saja, sekitar 2,4 persen," ujarnya.

Tentu saja kebijakan tersebut berdampak langsung ke masyarakat. Yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga, memberikan bantuan langsung tunai.

Program semacam ini sudah dijalankan pemerintahan SBY ketika menaikkan harga BBM. "Tapi itu tergantung pemerintah mendatang. Menkeu kan punya usul subsidi tetap," ucapnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indef  Enny Sri Hartati mengatakan Beban subsidi untuk energi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik memang sudah sangat mengkhawatirkan. Total angka subsidi energi telah menembus Rp 450 trilliun. Selain karena volume yang terus membengkak, tingginya beban subsidi tersebut juga disebabkan meroketnya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Apabila tidak ada penanganan serius, bukan tidak mungkin pada 2015, beban subsidi energi bisa mencapai lebih dari Rp 500 trilliun.

 “Energi perlu antisipasi khusus dari pemerintah, terutama pemerintah terpilih mendatang. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan subsidi yang nantinya anggran APBN akan habis terkuras oleh subsidi energi,” kata

Itu sebabnya, sambung Enny, kepala negara terpilih mendatang punya beberapa alternatif guna menekan tinggginya anggaran subsidi itu. Pertama, pemerintah harus menghapus secara berkala subsidi BBM karena jika tidak akan terjadi disparitas harga yang tinggi antara BBM subsidi dan non subsidi. Disparitas harga ini mendatangkan keuntungan bagi mafia minyak dan penyelundup BBM. 

Kedua, pemerintah harus melakukan impor minyak secara langsung, bukan melalui broker. Dengan skema kerjasama langsung sehingga lebih transparan dan meminimalisir kebocoran itu. “Jika memang tidak mau menaikan harga atau mencabut subsidi, skema impor harus berubah jangan melalui broker lagi,” imbuhnya.

Langkah berikutnya adalah pemanfaatan energi alternatif karena Indonesia mempunyai cadangan energi alternatif yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak lagi ketergantungan terhadap minyak. “Sudah seharusnya pemerintah fokus untuk mengembangkan energi alternatif yang memang potensinya masih tinggi, hanya saja memang pemerintah harus fokus menjalankannya. Karena ke depan jika memang energi alternatif sudah berjalan, Indonesia tidak lagi ketergantungan dengan BBM secara langsung akan menghemat anggaran,” ujarnya.

Namun, Enny meragukan implementasi dari usulan solusi permasalahan energi tersebut. Karena itu, presiden terpilih harus benar-benar menjalankan. “Untuk masalah energi saya rasa semua calon tahu arahnya, hanya saja apakah mereka serius menanganinya atau hanya wacana saja. Harapannya pemimpin terpilih mendatang tidak lagi terbelenggu oleh kepentingan politiknya dan mampu mewujudkan kedaulatan energi dan menjauhkan Indoneisa dari jurang krisis energi yang sudah membayangi di depan mata,” tegasnya. [agus]