NERACA

Jakarta - Pemerintah yakin siap melaksanakan Performance Based Regulatory (PBR) terkait subsidi listrik pada tahun anggaran 2015. Ini adalah model pemberian subsidi yang tak lagi menggunakan metode Biaya Pokok Produksi (BPP).

Dari data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, model pemberian subsidi listrik membuat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak terpacu menjalankan penghematan biaya operasional. Bahkan, Setiap ada kenaikan penjualan Rp 100 per Kilowatt Hour (KwH), EBITDA perseroan malah naik Rp 2,5 triliun. "Artinya kalau terjadi kenaikan BPP, kalau dibiarkan subsidi listrik terus naik," kata Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF, Freddy R. Saragih di Jakarta, Selasa (22/7).

Penerapan sistem PBR ini sudah disepakati dalam rapat kantor wakil presiden tahun lalu. Disepakati karena belum bisa diterapkan dalam APBN 2014, maka model subsidi anyar itu dipakai untuk APBN 2015."Ini sesuai rapat di kantor wakil presiden dalam membahas target service level agreement kelistrikan," imbuh Freddy.

Mekanisme pemberian subsidi yang berbeda tersebut telah dipakai di banyak negara, misalnya Inggris, Spanyol, dan Prancis. Di ASEAN, Malaysia, Thailand, dan Filipina juga sudah memakai PBR kepada perusahaan penyedia listrik di negara masing-masing.

Freddy menggambarkan PBR ini artinya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 4 tahun, PLN harus menjamin adanya pengurangan heat rate di pembangkit, biaya operasi bukan bahan bakar, serta ada peningkatan penghematan secara keseluruhan. Jika target itu bisa dicapai, maka pengurangan ongkos produksi itu akan dinikmati PLN langsung tanpa dianggap sebagai pengurang subsidi.

"PBR ini nanti tujuannya ada kesepakatan antara pemerintah dan PLN, bahwa PLN harus meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksinya," kata Freddy.

Sehingga, subsidi tahunan listrik akan dipatok tetap, sesuai kesepakatan pemerintah dan PLN terkait Kebutuhan Pendapatan operasi. Ini berbeda dari kondisi saat ini, ketika subsidi listrik ikut naik seiring kenaikan bahan bakar. Dalam APBN-P 2014, subsidi listrik mencapai Rp 107,1 triliun. Naik dari nominal awal sebesar Rp 103,8 triliun.

Freddy menambahkan, skema anyar pemberian subsidi listrik ini diakui tidak serta merta memberikan dampak langsung pada penghematan anggaran negara. Menurutnya, industri kelistrikan adalah industri elektrifikasi besar, untuk penghematan sebesar Rp 100 triliun butuh lima tahun ke depan. "Apakah bisa menurunkan jangka pendek tidak bisa, tapi kita bisa menjanjikan akan ada kenaikan transparansi subsidi listrik, jangka ke depan, baru bisa kita bicara," ucapnya.

Kepala Divisi Keuangan Korporasi PLN Rawan Insani mengakui, sistem susidi anyar akan memaksa BUMN listrik itu bekerja lebih keras. Dia berharap pemerintah bisa menetapkan target efisiensi yang masuk akal.

Misalnya, efisiensi pembangkit dia harap jangan disamaratakan. Sebab, sebagian pembangkit listrik PLN sudah berusia puluhan tahun, sehingga efektivitasnya tidak sama dengan mesin yang baru. "Tentu pemerintah tidak akan membuat target yang dari langit, pasti ada perhitungan industri normal berapa, PLN juga akan menyampaikan PLN di lapangan seperti ini," kata Rawan.

Dan seperti diketahui bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan tarif tenaga listrik. Menurut Kepala Humas PLN Bambang Dwiyanto, hal ini dilakukan agar beban subsidi pemerintah berkurang. "Kenaikan merupakan kebijakan dari pemerintah atas persetujuan DPR. Mengapa? Karena saat ini beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah sudah demikian besar. Setahun mencapai Rp 100 triliun," ujar Bambang. [agus]