Indonesia yang berada di pusaran arus globalisasi, mau tidak mau harus mengikuti gerak dinamika internasionalisasi. Ini yang membuat batas wilayah antar negara seakan tidak ada (borderless), bagaimanapun harus kita akui dapat memberikan manfaat berupa sistem produksi dan perdagangan yang lebih efisien yang memungkinkan masyarakat  menikmati barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik, dan sekaligus juga dengan harga yang lebih murah.

Karena itu, muncul persaingan yang sehat antar produsen lintas negara yang dapat mendorong mereka untuk melakukan sejumlah inovasi kreatif dan menghasilkan produk dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.  Dengan kata lain, kekayaan bangsa-bangsa (the wealth of nations) dan kepuasan konsumen warga dunia hanya dapat dimaksimalkan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi  yang terintegrasi secara global.

Namun permasalahnnya, globalisasi ibarat pisau bermata ganda. Karena globalisasi melahirkan the winners dan juga the losers. Celakanya, the winners pada umumnya adalah para pengusaha asing yang bermodal kuat, atau mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa. Sedangkan hampir semua yang termasuk the losers adalah para pengusaha kecil dan menengah serta para petani, yang menurut Prof. Mubyarto termasuk kelompok ekonomi rakyat yang harus dilindungi dan diberdayakan.

Globalisasi juga mendorong masyarakat ke arah gaya hidup konsumtif yang semakin menjauh dari harapan kita untuk menjadi bangsa yang unggul.  Selain itu, sebagaimana yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan oleh para tokoh nasionalis, globalisasi juga dijadikan pintu masuk bagi para pelaku bisnis negara adidaya Amerika untuk menekan negara-negara lemah dengan kekayaan alam melimpah seperti Indonesia agar mereka secara terpaksa atau sukarela bersedia “menggadaikan masa depan bangsa”nya.

Setelah melihat peluang dan tantangan globalisasi tersebut, lalu apa yang sekarang harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat? Kemana arah strategi pembangunan presiden baru terpilih pasca pengumuman KPU?

Apabila mengacu pada UUD 1945, maka secara jelas terlihat bahwa para pendiri negara kita ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan adalah negara yang menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya.  Negara dimana setiap warganya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Negara di mana kekayaan alamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dimana fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.

Agar supaya cita-cita bangsa tersebut tidak menjadi buku suci  peninggalan sejarah yang tidak boleh dijamah dan hanya menghiasi berbagai dokumen politik negara, pengertian standar hidup minimum atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut perlu dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran yang konkret, terukur dan dapat dicapai.  Misalnya sejauhmana layanan gratis di bidang kesehatan dan pendidikan akan diberikan kepada setiap warga negara, atau sejauhmana anggaran akan dialokasikan pada sektor-sektor tersebut.  

Kinerja pemerintah seharusnya tidak hanya diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga, ini yang lebih penting karena merupakan indikator sejauhmana tujuan bangsa telah tercapai, diukur dengan angka kesejahteraan sosial yang dinikmati oleh setiap warganya. Bagaimanapun, strategi pertumbuhan ekonomi dan strategi pembangunan lainnya harus dilihat sebagai cara untuk mencapai dan melampaui tingkat kesejahteraan sosial minimum tersebut.  Sebab itu, nilai tambah suatu strategi pembangunan ditentukan oleh sejauhmana ia berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah semakin dekat atau semakin jauh dari tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan negara melalui APBN.