Pengusaha Berharap Sentimen Positif

INDONESIA HADAPI PILIHAN KEBIJAKAN SULIT

Selasa, 22/07/2014

Jakarta – Presiden baru akan menghadapi pilihan kebijakan sulit menghadapi defisit fiskal dan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan, sementara kalangan pengusaha berharap pasca pengumuman Pilpres 2014 oleh KPU hari ini (22/7) situasi ekonomi nasional akan lebih bergairah dengan fokus pembangunan infrastruktur yang memadai.

NERACA

Laporan utama Bank Dunia edisi Juli 2014 bertema Indonesia Economic Quarterly mengungkapkan, salah satu pilihan sulit pemerintahan baru adalah mengatasi kerentanan fiskal. Depresiasi rupiah dan naiknya harga minyak telah memperbesar defisit fiskal, karena peningkatan biaya subsidi energi. Melemahnya perolehan pendapatan negara juga memperbesar defisit fiskal. Total pendapatan negara terhadap PDB telah turun dari 16,3% pada 2011, menjadi 15,3% pada 2013.

"Membatasi defisit fiskal 2,4% dari PDB, seperti yang diproyeksikan dalam APBN-P 2014, akan sulit dilakukan terutama jika harga minyak terus meningkat. Langkah-langkah yang dapat memperbaiki kualitas belanja melalui pengurangan subsidi BBM dan mencegah penurunan lebih lanjut dalam pendapatan pajak dan non-pajak akan dapat mengurangi tekanan defisit," kata Ndiame Diop, ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Neraca, Senin (21/7).

Laporan Bank Dunia juga menyebukan, pemerintahan baru juga akan menghadapi tantangan jangka panjang dalam mengatasi peningkatan ketimpangan. Tingkat kemiskinan yang tinggi telah berhasil ditekan selama dekade terakhir, namun terjadi peningkatan kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Pada 2002, tingkat konsumsi dari 10% rumah tangga paling kaya adalah 6,6 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi 10% rumah tangga termiskin. Namun pada 2013, perbandingan ini meningkat, kelompok terkaya mengkonsumsi 10 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok termiskin. Bahkan setelah bertahun-tahun, banyak pekerja belum berhasil meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka terancam jatuh kembali dalam kemiskinan.

Peningkatan kesenjangan merupakan keprihatinan yang sangat serius. "Meningkatnya kesenjangan membawa risiko bagi pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial. Kebijakan-kebijakan pro-masyarakat miskin, seperti perbaikan infrastruktur di pedesaan, perluasan akses ke pendidikan yang berkualitas dan mobilitas pasar tenaga kerja,akan mampu meningkatkan pendapatan keluarga yang miskin dan rentan, serta membantu memerangi ketidaksetaraan, " jelas Ndiame Diop.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 diproyeksikan sekitar 5,2%, sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan pada Maret 2014, yakni 5,3%.

Bank Dunia menilai, melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan kredit merupakan faktor utama yang dapat membatasi pertumbuhan PDB dalam waktu dekat. Defisit fiskal yang kian membesar menambah tantangan bagi pemerintahan baru yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang. Mengurangi risiko-risiko perlambatan pertumbuhan yang berkepanjangan akan membutuhkan pelaksanaan reformasi-reformasi yang mendesak, kata laporan tersebut.

"Indonesia akan memulai babak baru dari sejarahnya dan menghadapi berbagai pilihan kebijakan yang sulit. Dalam waktu dekat, mengatasi peningkatan tekanan fiskal dan menjaga keberlangsungan defisit transaksi berjalan sangat penting. Namun untuk mewujudkan tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan di atas 6% dan pengurangan kesenjangan, reformasi struktural yang lebih dalam seperti reformasi kebijakan subsidi BBM dan investasi lebih banyak di bidang infrastruktur,sangat penting. Reformasi tersebut akan membantu pemerataan kemakmuran di negara yang besar ini,” kata Rodrigo A. Chaves, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia.

Infrastruktur Titik Lemah

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, dunia usaha akan bergairah setelah pengumuman dari KPU mengenai pemilihan presiden, dimana dampaknya positif pada situasi makroekonomi, sekaligus memberi kepastian pada pelaku usaha. Indikator pendorong atas gairah dunia usaha adalah mengenai program-program di bidang ekonomi dari siapa pun pemenang pilpres nanti, dimana fokus para calon presiden pada pembangunan infrastruktur menjadi sentimen positif bagi investor. Pasalnya, infrastruktur selama ini selalu menjadi titik lemah ekonomi Indonesia.

"Oleh karena itu, usai Pilpres, ekonomi dan investasi akan bangkit. Proses Pilpres yang lancar tentu mendapat penilaian positif investor. Namun, hal yang terpenting adalah apabila pasangan capres dan cawapres yang terpilih nanti, perlu lebih mempertajam program-program kerjanya, terutama yang menyangkut perkembangan ekonomi,” kata dia.

Menurut dia, dengan pelaksanaan pilpres yang aman maka hal tersebut merupakan berita yang bagus secara politik sehingga memberikan kepastian yang tepat, begitu pula dunia usaha akan ada kepastian yang diperoleh dalam menjalankan keputusan-keputusan bisnis. Indikator politik yang aman menjadi sesuatu hal yang penting dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia pasca pengumuman pilpres nanti, sehingga para investor yang semula wait and see akan mulai berinvestasi kembali.

“Melalui indikator politik yang aman, perekonomian Indonesia pasca pilpres akan mulai membaik. Namun, solidnya kinerja perekonomian tidak lantas membuat Indonesia bebas risiko. Pemerintah harus terus mewaspadai risiko internal maupun eksternal yang berpotensi mendera perekonomian Indonesia,” ujar Erani.

Dia menjelaskan, presiden terpilih nanti memang harus pro pasar, meskipun pasar juga punya kepentingan dimana kepentingan pasar tentu saja beragam, bergantung siapa yang dimaksud pemain pasar tersebut. Masyarakat kecil, seperti halnya kaum tani atau nelayan yang mengharapkan kebijakan calon presiden yang memihak kepentingan mereka sehingga hal ini akan mempengaruhi respon pasar.

Dia menambahkan respon pasar itu biasanya hanya bekerja dalam jangka pendek. Begitu pilpres rampung, pasar akan kembali ke titik keseimbangan. Oleh karenanya, pada saat pilpres usai, hal yang jauh lebih penting diperhatikan adalah agar siapa pun yang terpilih nanti menyantuni seluruh kepentingan publik, bukan hanya menafkahi pasar yang hanya sedikit pelakunya.

“Implementasi yang penting terhadap dunia usaha adalah presiden baru dengan pemerintahan baru harus segera menata diri untuk menempatkan orang-orang terbaiknya dan itu ditunggu di dunia usaha. Dengan penempatan orang-orang yang tepat dalam pemerintahan maka dunia usaha dan pasar akan merespons positif sehingga menumbuhkan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani menilai iklim usaha pasca pengumuman Pilpres bisa berdampak positif dan juga sebaliknya bisa berdampak negatif terhadap dunia usaha nasional. Jika setelah pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan aman maka akan baik bagi pengusaha, tapi jika setelah pengumuman terjadi kerusuhan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional tentu akan berdampak buruk bagi pengusaha.

Apalagi dilihat dari penghitungan cepat (quick count), selisih antara kedua pasangan tidak berbeda jauh, jika selisih real count-nya nanti hanya 1-2%, tidak menuntut kemungkinan berpotensi ada kerusuhan. Karena bisa saja pasangan yang kalah tidak menerima kekalahan. Jika itu terjadi, jelas dampaknya akan mengganggu kinerja dan kelangsungan dunia usaha. "Semuanya menghendaki apa pun hasil pengumuman dari KPU nanti bisa berjalan aman, sehingga dunia usaha bisa berjalan normal," ujarnya.

Oleh karenanya dia melihat akan terus melihat perkembangannya sampai dengan perhitungan resmi dari KPU keluar. "Siapa pun yang terpilih, dan apa pun yang terjadi nanti, dunia usaha pasar, maupun investasi akan merespon," ujarnya.

Ada pun disinggung, harapan dunia usaha terhadap pemimpin baru nanti. Menurut dia, intinya tetap ada perbaikan dari pemimpin mendatang, kalau dari sisi pengusaha pasti ada perbaikan dari infrastruktur nasional, agar distribusi barang lebih baik, logistik bisa lebih murah, sehingga cost produksi bisa ditekan dengan begitu produk lokal punya daya saing yang lebih baik.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang pemberdayaan otonomi daerah Natsir Mansyur berharap agar setiap pasangan calon presiden (capres) dapat menjaga situasi yang kondusif pada saat pengumuman KPU (hari ini). Dia meminta agar pendukung pasangan yang tidak terpilih, jangan sampai melakukan kerusuhan pasalnya hal itu dapat mengganggu kegiatan ekonomi. “Bisa saja nanti kalau rusuh, para investor melarikan diri ke luar negeri karena Indonesia dinilai sudah tidak kondusif lagi,” ujarnya.

Natsir pun mengungkapkan harapannya kepada capres yang terpilih agar lebih pro terhadap dunia usaha. Karena dunia usaha adalah salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara. Jika roda tersebut diganggu maka jalannya akan terganggu. agus/mohar/bari/fba