Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Indonesia sejatinya sudah terdampak oleh situasi buruk yang oleh Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2001, disebut sebagai menderita "paradox of planty", yaitu negara yang kaya sumber daya alam, dengan pertumbuhan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi, dibandingkan dengan negara lain yang tidak mempunyai sumber daya alam.

Globalisasi memang telah menjadi sebuah keniscayaan,tetapi jangan lupa bahwa globalisasi selain bisa mendatangkan manfaat, pada saat yang bersmaan bisa mendatangkan petaka. Karena itu, Indonesia harus  punya sikap politik yang jelas dalam memandang globalisasi. Jangan pernah  mudah menyderhanakan dan membuat pragmatis atas  isu yang terkait dengan persoalan globalisasi dan perdagangan bebas ini karena dibalik itu semua melekat kepentingan bercokol para pemegang kendali sistem kapitalisme global yang salah satu misinya adalah menjarah aset negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia.

Para pemimpin politik ke depan yang bekerja di lingkungan pemerintah maupun di lembaga legislatif untuk selalu bersikap waspada terhadap upaya asing untuk melakukan "Internasionalisasi Indonesia" yang biasanya akan menempuh dengan menggunakan dua jalur, yaitu proses politik, dan proses globalisasi dan perdagangan bebas.

Pemerintah dan lembaga legislatif harus bersikap hati-hati, dan jangan pernah bersikap pragmatis dalam menyikapi seluruh fenomena yang sudah dijelaskan karena memang pada satu musim, ekonomi bisa booming, dan pada musim yang lain bisa membuat bangkrut. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa juga harus punya sikap yang sama terhadap anncaman dan tantangan terhadap persoalan "Internasionalisasi Indonesia" oleh asing yang bisa masuk melalui dua pintu gerbang utama, yaitu proses politik, dan globalisasi.

Yang justru harus kita lakukan adalah melakukan "Nasionalisasi Indonesia" dalam pengertian membangun kedaulatan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan agar bangsa ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang hasilnya lebih banyak mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kerjasama internasional tetap harus dilakukan oleh para pemimpin politik ke depan, namun sikap politiknya harus berada pada koridor untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan politik Indonesia yaitu, "Me-nasionalisasikan Indonesia" atau "Meng-Indonesiakan Indonesia" agar tidak menjadi bangsa yang "terjajah" kembali karena sikap politik pemimpinnya sangat pragmatis dan lembek.

Pemerintah dan DPR ke depan kita harapkan memainkan peranan yang lebih aktif dalam memajukan pembangunan dan melindungi segenap bangsa,disertai dengan suatu tindakan nyata untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia.

Catatan terakhir yang perlu disampaikan adalah bahwa rakyat adalah jantungnya pembangunan. Karena itu agenda pembangunan yang paling utama sejatinya adalah mengubah kehidupan masyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian semata.