Kadin Minta Nelayan dan Pembudidaya Dilibatkan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Selasa, 22/07/2014

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pembangunan kelautan harus melibatkan nelayan dan pembudidaya dan mereka bisa mendapatkan harga yang baik. Selain itu, proses industrialisasinya pun harus tetap berjalan mulai dari penangkapan atau budi daya hingga ke pabrik-pabrik pengalengan ikan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan peta ajalan (road map) pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang telah disusun para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.

"Usulan dari Kadin konkret dan dibutuhkan lapangan. Bukan rencana yang tidak realistis,” kata kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto dalam siaran pers di Jakarta, Senin (21/7).

Menurut dia, pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 lebih serius mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan yang potensinya sangat besar. "Pengembangan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas. Budidaya belum optimal, 'illegal fishing' masih tinggi, pelaku industri perikanan pun belum begitu banyak," ujarnya.

Hal yang menjadi salah satu usulan Kadin adalah membangun sentra-sentra perikanan yang dilengkapi dengan "cold storage". "Kuncinya di 'cold storage' dengan 'supply' listrik dan air bersih yang memadai. Sebaiknya sentra-sentra perikanan itu tersebar di seluruh Indonesia," kata Yugi.

Dia mengharapkan kemudahan permodalan juga lebih diperhatikan. Menurut dia, akan lebih baik lagi bila ada Bulog perikanan yang membeli hasil nelayan dengan harga pasar agar tidak lagi harus melalui rentenir. Yugi juga mengharapkan pemerintah dapat membantu masalah mesin-mesin motor yang usianya sudah menua, hingga 10-15 tahun.

Dalam rilis sebelumnya, Kadin Indonesia meminta agar Presiden terpilih dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 untuk menjalankan roadmap di sektor perikanan dan kelautan nasional. Pasalnya, hingga saat ini pengembangan sektor kelautan dan perikanan masih belum dioptimalkan padahal potensi di sektor tersebut cukup besar dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto menjelaskan bahwa pihaknya masih terus merancang peta jalan (roadmap) yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan mendatang. “Semua upaya yang dilakukan sudah baik, hanya memang belum optimal karena potensi perikanan nasional itu besar. Road Map ini akan kita sampaikan nanti kepada Presiden terpilih,” kata Yugi.

Menurut dia, sejauh ini ada beberapa persoalan yang tak kunjung diselesaikan antara lain mengenai persoalan subsidi solar, pemberdayaan pelaku perikanan, kesejahteraan dari nelayan, iklim ivestasi perikanan, kendala infrastruktur yang belum memadai hingga potensi perikanan dan kelautan yang belum termanfaatkan secara optimal. “Produktivitas kita masih rendah jika dibandingkan Tiongkok atau Amerika, padahal garis pantai kita luas dan potensi ekonominya bisa mencapai Rp 255 trilun per tahun,” ungkap Yugi.

Dalam perdagangan hasil perikanan dunia pada 2012 Indonesia menempati posisi ke-7. Sementara hasil perikanan 2013 meningkat sebesar 8,9% dibanding dengan 2012, dengan nilai ekspor tertinggi pada komoditas udang. “Sebagai produsen, kita mungkin salah satu yang terbesar di dunia, namun sayangnya nilai ekonomis produksi perikanan kita belum begitu naik. Perikanan itu bukan sebatas hasil penangkapan saja, tetapi ada juga budidaya dan lainnya. Ke depan kita juga harus mengenbangkan industrialisasi perikananya,” papar Yugi.

Selama ini, kata dia, pembangunan ekonomi masih terpaku pada sektor yang ada di darat dan perhatiannya belum mengarah ke sektor perikanan dan kelautan. Pihaknya berharap agar Road Map Perikanan dapat menjadi acuan bagi pemerintah ke depan untuk lebih mengembangkan sektor Perikanan dan Kelautan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto sempat menyampaikan bahwa laut adalah kekayaan alam yang sangat besar dan potensial. Namun sejauh ini, eksploitasi dan pengelolaan laut di Indonesia, terutama perikanan belum dilakukan secara maksimal dan bahkan banyak kasus pencurian ikan. Di mana, Angkatan Laut (AL) tampaknya tidak mampu mengawasi laut nusantara yang luas. “Bahkan ada indikasi oknum aparat dimanfaatkan atau bekerja sama dengan pencuri ikan di laut kita,” kata dia.

Suryo menjelaskan, untuk mengatasi masalah ini, seharusnya pemerintah mengambil tindakan-tindakan atau upaya-upaya tegas secara terbuka untuk menghukum berat para aparat yang kedapatan melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, kata Suryo, potensi yang terdapat di laut dapat dieksplorasi dan dikelola secara baik dan maksimal, agar memberikan manfaat sebesar-besarnya pada kesejahteraan rakyat Indonesia. “Lalu industrilisasi di bidang kelautan dan perikanan harus ditingkatkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian,” tukasnya.

Diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo bahwa potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah belum seluruhnya dimanfaatkan. Padahal potensinya bisa melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per tahun.

Sharif mengungkapkan, besaran potensi hasil laut dan perikanan di Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun per tahun, sedangkan yang sudah dimanfaatkan Rp 225 triliun atau sekitar 7,5% saja. “Itu seluruhnya, Rp 3.000 triliun itu seluruhnya mulai dari di atas laut, dasar. Ini kita bicara potensi di laut maupun pulau-pulau kecil. Secara economic size baru Rp 225 triliun,” kata Sharif.