Obligasi Presiden Baru

Selasa, 22/07/2014

Oleh : Tumpal Sihombing

Indonesia Bonds Strategist - BondRI

Your word is your bond, kata Melvyn Douglas, aktor AS. Artinya, perkataan adalah obligasi bagi pengucapnya atau Lidahmu adalah Harimaumu. Obligasi adalah suatu janji yang harus ditepati. Jika tidak, wanprestasi. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Prinsip ini berlaku di manapun, termasuk di dalam dinamika pemerintahan dan perekonomian suatu negara.

Revolusi mental telah mengembalikan semangat reformasi bangsa. Selamat datang Indonesia Hebat. Tugas Presiden baru telah menanti, suatu bentuk obligasi yang menjadi tanggung jawab bersama oleh sang pemimpin baru dan seluruh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Per kondisi ekonomi terkini, kinerja ekonomi Indonesia belum efisien. Mari hitungan bisnis sederhana. Secara bruto total kewajiban pemerintah tertanggung adalah akumulasi nilai kewajiban berjalan di perekonomian, industri jasa keuangan dan pasar modal. Uang beredar yang diterbitkan BI di pasar uang merupakan bentuk notes, dimana total nilainya saat ini (M2) adalah Rp 3.785 T. Sementara total utang luar negeri (ULN) pemerintah (surat berharga + bentuk obligasi lainnya) adalah senilai US$ 264 Miliar, setara dengan Rp 3.084 T (asumsi nilai US$/Rp = 11683). Untuk kedua bentuk kewajiban ini saja, minimum tanggungan berjalan pemerintah baru nantinya adalah sebesar Rp 6.869T. Pertanyaan yang relevan, berapa penerimaan tahunan negara serta total output yang mampu dihasilkan untuk total kewajiban berjalan sebesar itu?

Penerimaan negara di APBN adalah Rp1.500T, sementara PDB nominal Indonesia terhitung senilai Rp 9.500 T. Saat ini tabungan cadangan devisa (cadev) RI di BI tercatat senilai US$108 Miliar atau setara Rp 1.261T. Dalam hitungan bisnis dengan output senilai Rp 9.500T dimana total revenue Rp 1.500T, maka kondisi pengelolaan keuangan negara masih tervaluasi inefisien jika dibandingkan dengan figur tanggungan berjalan sebesar Rp 6.869T. Dalam kalkulasi sederhana untuk indikator BondRI Debt Critical Point (DCP), figur beban kewajiban negara dibanding total revenue yang mampu dihasilkan telah mendekati ambang batas warning (4,5-5,0 kali). Perlu dicermati, ini belum termasuk total kewajiban swasta, khususnya yang berdenominasi US$.

Pertanyaan lanjut yang relevan, masih perlukah kita menerbitkan obligasi (plus notes di pasar uang) negara dengan pertumbuhan lebih besar daripada tahun sebelumnya? Jawabannya sederhana. Selama ini pemerintah sangat tergantung pada indikator Debt to GDP Ratio dalam kebijakan volume emisi surat berharga. Ukuran tersebut semata sudah tak cukup handal lagi. Intinya, jika pertumbuhan revenue mengalahkan pertumbuhan biaya, maka perusahaan terancam gulung tikar. Tentu pengelolaan ekonomi negara jauh lebih rumit daripada manajemen perusahaan, namun prinsip yang mendasarinya identik. Jika pertumbuhan penerimaan negara lebih kecil daripada pertumbuhan pengeluaran plus beban tanggungan, maka negara berada dalam peta ranah sovereign berisiko tinggi. Obligasi Presiden baru: meningkatkan posisi dan daya saing perekonomian Indonesia di kancah global!