Abaikan Hasutan dan Provokasi Pasca Pilpres - Oleh: Hastomo, Peneliti Lembaga Studi Infirmasi Strategis

Pasca pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu, seperti biasanya media massa diantaranya televisi serentak menayangkan  hasil penghitungan cepat  (quick count)  terhadap masing-masing pasangan capres-cawapres 2014. Beda dengan pilpres sebelumnya,  pertarungan pilpres 2014 bukan hanya terjadi pada  pasangan capres-cawapres  tetapi  juga melibatkan  media yang bersikap partisan untuk  mendukung masing-masing pasang capres-cawapres.

Dua media pemberitaan televisi  yang selama ini cukup dikenal publik yaitu TV One  dan Metro TV saling berlomba menayangkan hasil quick count, hasilnya  bertolak belakang. TV One sudah dipahami publik sebagai media pendukung pasangan Prabowo-Hata  menampilkan quick count dari lembaga survei cenderung mengunggulkan kedua pasangan tersebut, begitu juga sebaliknya Metro TV sebagai media pendukung pasangan Jokowi-JK  cenderenung menggulkan pasangan ini.

Masyarakat  pun bingung dan resah dengan perbedaan ini  dan semakin bertambah resah ketika kemudian masing-masing pasangan capres-cawapres mendeklarasikan kemenangan  berdasarkan hasil quick count dari lembaga seurvei.  Suasana perpolitikan semakin panas ketika muncul pernyataan blunder oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin  Muhtadi  bahwa hasil KPU harus sama dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga surveinya dengan indikator menunjukkan kemenangan Jokowi-JK 52,95 % dan Prabowo-Hata 47,05%.

“Kecil sekali kemungkinan perbedaan hasil quick count dengan real count yang akan diumumkan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang, jika  ada  perbedaan  dengan  Populi Center, Indikator, SMRC, dan Cyrus, saya percaya KPU yang salah”, ujar Burhanudi Muhtadi, saat konferensi pers di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta, Kamis malam (10/7). 

Pernyataan  seperti ini, menurut penulis dapat memicu konflik di masyarakat. Siapapun bebas berpendapat  dan bertindak  tetapi berpendap dan bertindaklah  dengan bijak bukan   membuat resah masyarakat dengan pernyataan yang  begitu kentara  mendukung salah satu calon. Sehingga terkesan menghasut  dan  mengadu domba masyarakat.

Belum lama ini juga beredar short message service (SMS) gelap di masyarakat  memberisikan   hasutan akan terjadi kerusuhan pasca Pengumuman KPU terkait hasil Pilpres 2014. SMS  yang dikirim oleh pihak yang tak bertanggungjawab dengan mengatanamakan Berita Telegram (Bratel) BIN menyebutkan diantaranya bahwa potensi kerusuhan Pilpres membesar karena surve tertutup  yang menyatakan Jokowi kalah telak secara nasional dari Prabowo. Kemudian juga disebutkan adanya skenario kekacauan dan kerusuhan massal  terkait rencana penembakan  di sejumlah tempat di pulau jawa terhadap Kader PDIP untuk menimbulkan kesan dilakukan oleh pihak Prabowo dengan orang-orang suruhannya.

SMS gelap  seperti  ini  adalah suatu upaya  untuk menghasut masyarakat agar terpedaya dan terpengaruh melakukan tindakan-tindakan diatas kewajaran di tahun politik ini. Penulis menilai jika masyarakat begitu terpedaya dengan berbagai isu atau opini  hasutan atau provokasi  maka bangsa Indonesia  mudah dipecah belah. Penulis, berharap  masyarakat untuk mewaspadai dan jangan terpedaya dan percaya dengan berita-berita bohong berisikan hasutan dan provokasi   yang muncul melalui layanan sosial media, BlackBerry Messenger (BBM), dan SMS.

Maraknya isu-isu hasutan telah disikapi dengan tegas oleh Panglima TNI agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tak jelas “"Saya mengimbau, agar masyarakat tidak memproduksi hal-hal negatif atau membangunkan emosi," ujar Moeldoko di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/) 

Selajutnya Moeldoko mengaskan bahwa Sebagai seorang prajurit, kepentingan negara di atas segalanya. Melindungi dan mengamankan masyarakat di atas segalanya, "Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, menjaga kesiapan dengan posisi tertinggi".

Seiring dengan TNI, Institusi kepolisian juga berharap masyarakat tidak terpedaya oleh hasutan yang meresahkan ,  “Masyarakat agar tak terpancing pada isu provo0kasi apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan” , ujar Kapolri Jendral Sutarman usai  Sertijab Kapolda DIY dan Yogyakarat, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/7).

Jika terjadi hal-hal di luar dugaan, polisi siap mengatisipasi dalamm upaya  mencegah terjadinya kerusuhan, mulai dari persuasib hingga penggunaan senjata atau tembak di tempat, jelas Kapolri. Sebenaranya Secara umum Keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di dalam negeri  pasca pencoblosan Pilpres 2014 relatif cukup aman. Namun memang suhu Suhu politik terasa agak panas ketika ada perbedaan hasil quick count antara dua kubu yang bertarung di Pilpres yang disiarakan oleh media.

Bertambah panas adanya opini-opini berkembang  baik di media sosia, media ceta, online atau televisi dan radio  yang cenderung memprovokasi masyarakat atas perbedaan quick count sehingga berpotensi konflik di masyarakat.

Potensi kemungkinan terjadinya konflik sebaiknya dihilangkan atau paling tidak diminimalisir. Konflik harus segera diselesaikan, karena apabila dibiarkan akan menciptakan mereka-mereka yang siap melakukan teror dan siap mati. Inilah bahaya yang penulis khawatirkan. Kunci dari semua ini adalah bagaimana KPU harus bekerja secara profesional, jujur dan terbuka, maksudnya hindari tindak kecurangan sekecil apapun.

Penulis juga berharap kepada pihak kepolisian, TNI atau institusi lainya untuk  meningkatkan kepekaannya mengahadapi situasi yang dapat menggganggu stabilitas Kamtibmas. Selain itu juga masyarakat juga harus bertanggungjawab bersama lembaga-lembaga tersebut untuk berperan serta menjaga kamtibmas, dengan melaporkan segera bila ada tindakan-tindakan dari individu atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat lainnya.

Hindari tindakan main hakim sendiri, karena tindakan ini mudah dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk ajang adu domba dengan tujuan terjadinya konflik kekerasan di masyarakat.***

BERITA TERKAIT

Pembangunan IKN Terus Berlanjut Pasca Pemilu 2024

  Oleh: Nana Gunawan, Pengamat Ekonomi   Pemungutan suara Pemilu baru saja dilakukan dan masyarakat Indonesia kini sedang menunggu hasil…

Ramadhan Momentum Rekonsiliasi Pasca Pemilu

Oleh : Davina G, Pegiat Forum Literasi Batavia   Merayakan bulan suci Ramadhan  di tahun politik bisa menjadi momentum yang…

Percepatan Pembangunan Efektif Wujudkan Transformasi Ekonomi Papua

  Oleh : Yowar Matulessy, Mahasiswa PTS di Bogor   Pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Papua. Dengan…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pemerintah Gencarkan Pembangunan Demi Kesejahteraan Masyarakat Papua

Oleh : Saby Kossay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta   Pemerintah terus menggencarkan pembangunan untuk terciptanya Papua yang jauh lebih…

Pemerintah Jamin Stok Beras di Tengah Ketidakpastian Situasi Global

  Oleh: Julia Andini, Mahasiswi Univ. Pakuan Bogor   Ketidakstabilan kondisi global, terutama dalam hal distribusi dan produksi pangan, telah…

Implementasi UU Ciptaker Wujudkan Peningkatan Ekonomi

Oleh : Febri Saputra, Pengamat Ekonomi   Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah kebijakan reformasi struktural di Indonesia yang bertujuan untuk…