Pasca pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu, seperti biasanya media massa diantaranya televisi serentak menayangkan hasil penghitungan cepat (quick count) terhadap masing-masing pasangan capres-cawapres 2014. Beda dengan pilpres sebelumnya, pertarungan pilpres 2014 bukan hanya terjadi pada pasangan capres-cawapres tetapi juga melibatkan media yang bersikap partisan untuk mendukung masing-masing pasang capres-cawapres.
Dua media pemberitaan televisi yang selama ini cukup dikenal publik yaitu TV One dan Metro TV saling berlomba menayangkan hasil quick count, hasilnya bertolak belakang. TV One sudah dipahami publik sebagai media pendukung pasangan Prabowo-Hata menampilkan quick count dari lembaga survei cenderung mengunggulkan kedua pasangan tersebut, begitu juga sebaliknya Metro TV sebagai media pendukung pasangan Jokowi-JK cenderenung menggulkan pasangan ini.
Masyarakat pun bingung dan resah dengan perbedaan ini dan semakin bertambah resah ketika kemudian masing-masing pasangan capres-cawapres mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hasil quick count dari lembaga seurvei. Suasana perpolitikan semakin panas ketika muncul pernyataan blunder oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi bahwa hasil KPU harus sama dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga surveinya dengan indikator menunjukkan kemenangan Jokowi-JK 52,95 % dan Prabowo-Hata 47,05%.
“Kecil sekali kemungkinan perbedaan hasil quick count dengan real count yang akan diumumkan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang, jika ada perbedaan dengan Populi Center, Indikator, SMRC, dan Cyrus, saya percaya KPU yang salah”, ujar Burhanudi Muhtadi, saat konferensi pers di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta, Kamis malam (10/7).
Pernyataan seperti ini, menurut penulis dapat memicu konflik di masyarakat. Siapapun bebas berpendapat dan bertindak tetapi berpendap dan bertindaklah dengan bijak bukan membuat resah masyarakat dengan pernyataan yang begitu kentara mendukung salah satu calon. Sehingga terkesan menghasut dan mengadu domba masyarakat.
Belum lama ini juga beredar short message service (SMS) gelap di masyarakat memberisikan hasutan akan terjadi kerusuhan pasca Pengumuman KPU terkait hasil Pilpres 2014. SMS yang dikirim oleh pihak yang tak bertanggungjawab dengan mengatanamakan Berita Telegram (Bratel) BIN menyebutkan diantaranya bahwa potensi kerusuhan Pilpres membesar karena surve tertutup yang menyatakan Jokowi kalah telak secara nasional dari Prabowo. Kemudian juga disebutkan adanya skenario kekacauan dan kerusuhan massal terkait rencana penembakan di sejumlah tempat di pulau jawa terhadap Kader PDIP untuk menimbulkan kesan dilakukan oleh pihak Prabowo dengan orang-orang suruhannya.
SMS gelap seperti ini adalah suatu upaya untuk menghasut masyarakat agar terpedaya dan terpengaruh melakukan tindakan-tindakan diatas kewajaran di tahun politik ini. Penulis menilai jika masyarakat begitu terpedaya dengan berbagai isu atau opini hasutan atau provokasi maka bangsa Indonesia mudah dipecah belah. Penulis, berharap masyarakat untuk mewaspadai dan jangan terpedaya dan percaya dengan berita-berita bohong berisikan hasutan dan provokasi yang muncul melalui layanan sosial media, BlackBerry Messenger (BBM), dan SMS.
Maraknya isu-isu hasutan telah disikapi dengan tegas oleh Panglima TNI agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tak jelas “"Saya mengimbau, agar masyarakat tidak memproduksi hal-hal negatif atau membangunkan emosi," ujar Moeldoko di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/)
Selajutnya Moeldoko mengaskan bahwa Sebagai seorang prajurit, kepentingan negara di atas segalanya. Melindungi dan mengamankan masyarakat di atas segalanya, "Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, menjaga kesiapan dengan posisi tertinggi".
Seiring dengan TNI, Institusi kepolisian juga berharap masyarakat tidak terpedaya oleh hasutan yang meresahkan , “Masyarakat agar tak terpancing pada isu provo0kasi apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan” , ujar Kapolri Jendral Sutarman usai Sertijab Kapolda DIY dan Yogyakarat, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/7).
Jika terjadi hal-hal di luar dugaan, polisi siap mengatisipasi dalamm upaya mencegah terjadinya kerusuhan, mulai dari persuasib hingga penggunaan senjata atau tembak di tempat, jelas Kapolri. Sebenaranya Secara umum Keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di dalam negeri pasca pencoblosan Pilpres 2014 relatif cukup aman. Namun memang suhu Suhu politik terasa agak panas ketika ada perbedaan hasil quick count antara dua kubu yang bertarung di Pilpres yang disiarakan oleh media.
Bertambah panas adanya opini-opini berkembang baik di media sosia, media ceta, online atau televisi dan radio yang cenderung memprovokasi masyarakat atas perbedaan quick count sehingga berpotensi konflik di masyarakat.
Potensi kemungkinan terjadinya konflik sebaiknya dihilangkan atau paling tidak diminimalisir. Konflik harus segera diselesaikan, karena apabila dibiarkan akan menciptakan mereka-mereka yang siap melakukan teror dan siap mati. Inilah bahaya yang penulis khawatirkan. Kunci dari semua ini adalah bagaimana KPU harus bekerja secara profesional, jujur dan terbuka, maksudnya hindari tindak kecurangan sekecil apapun.
Penulis juga berharap kepada pihak kepolisian, TNI atau institusi lainya untuk meningkatkan kepekaannya mengahadapi situasi yang dapat menggganggu stabilitas Kamtibmas. Selain itu juga masyarakat juga harus bertanggungjawab bersama lembaga-lembaga tersebut untuk berperan serta menjaga kamtibmas, dengan melaporkan segera bila ada tindakan-tindakan dari individu atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat lainnya.
Hindari tindakan main hakim sendiri, karena tindakan ini mudah dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk ajang adu domba dengan tujuan terjadinya konflik kekerasan di masyarakat.***
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…
Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…
Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…
Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…
Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…