Abaikan  Hasutan dan Provokasi Pasca Pilpres - Oleh:  Hastomo, Peneliti Lembaga Studi Infirmasi Strategis

Pasca pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu, sepertibiasanya media massa diantaranya televisi serentak menayangkan hasilpenghitungan cepat (quick count) terhadap masing-masing pasangancapres-cawapres 2014. Beda dengan pilpres sebelumnya, pertarungan pilpres2014 bukan hanya terjadi pada pasangan capres-cawapres tetapi jugamelibatkan media yang bersikap partisan untuk mendukung masing-masingpasang capres-cawapres.

Dua media pemberitaan televisi yang selama ini cukup dikenal publik yaituTV One dan Metro TV saling berlomba menayangkan hasil quick count,hasilnya bertolak belakang. TV One sudah dipahami publik sebagai mediapendukung pasangan Prabowo-Hata menampilkan quick count dari lembaga survei cenderung mengunggulkan kedua pasangan tersebut, begitu juga sebaliknyaMetro TV sebagai media pendukung pasangan Jokowi-JK cenderenung menggulkan pasangan ini.

Masyarakat pun bingung dan resah dengan perbedaan ini dan semakinbertambah resah ketika kemudian masing-masing pasangan capres-cawapresmendeklarasikan kemenangan berdasarkan hasil quick count dari lembagaseurvei. Suasana perpolitikan semakin panas ketika muncul pernyataanblunder oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi bahwa hasilKPU harus sama dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga surveinyadengan indikator menunjukkan kemenangan Jokowi-JK 52,95 % dan Prabowo-Hata47,05%.

“Kecil sekali kemungkinan perbedaan hasil quick count dengan real countyang akan diumumkan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang,jika ada perbedaan dengan Populi Center, Indikator, SMRC, dan Cyrus,saya percaya KPU yang salah”, ujar Burhanudi Muhtadi, saat konferensi persdi Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta, Kamis malam (10/7).

Pernyataan seperti ini, menurut penulis dapat memicu konflik dimasyarakat. Siapapun bebas berpendapat dan bertindak tetapi berpendap danbertindaklah dengan bijak bukan membuat resah masyarakat denganpernyataan yang begitu kentara mendukung salah satu calon. Sehinggaterkesan menghasut dan mengadu domba masyarakat.

Belum lama ini juga beredar short message service (SMS) gelap dimasyarakat memberisikan hasutan akan terjadi kerusuhan pasca PengumumanKPU terkait hasil Pilpres 2014. SMS yang dikirim oleh pihak yang takbertanggungjawab dengan mengatanamakan Berita Telegram (Bratel) BINmenyebutkan diantaranya bahwa potensi kerusuhan Pilpres membesar karenasurve tertutup yang menyatakan Jokowi kalah telak secara nasional dariPrabowo. Kemudian juga disebutkan adanya skenario kekacauan dan kerusuhanmassal terkait rencana penembakan di sejumlah tempat di pulau jawaterhadap Kader PDIP untuk menimbulkan kesan dilakukan oleh pihak Prabowodengan orang-orang suruhannya.

SMS gelap seperti ini adalah suatu upaya untuk menghasut masyarakatagar terpedaya dan terpengaruh melakukan tindakan-tindakan diatas kewajarandi tahun politik ini. Penulis menilai jika masyarakat begitu terpedayadengan berbagai isu atau opini hasutan atau provokasi maka bangsaIndonesia mudah dipecah belah. Penulis, berharap masyarakat untukmewaspadai dan jangan terpedaya dan percaya dengan berita-berita bohongberisikan hasutan dan provokasi yang muncul melalui layanan sosialmedia, BlackBerryMessenger (BBM), dan SMS.

Maraknya isu-isu hasutan telah disikapi dengan tegas oleh Panglima TNI agarmasyarakat tidak menyebarkan informasi yang tak jelas “"Saya mengimbau,agar masyarakat tidak memproduksi hal-hal negatif atau membangunkan emosi,"ujar Moeldoko di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat(Makostrad), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/)

Selajutnya Moeldoko mengaskan bahwa Sebagai seorang prajurit, kepentingannegara di atas segalanya. Melindungi dan mengamankan masyarakat di atassegalanya, "Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, menjaga kesiapandengan posisi tertinggi".

Seiring dengan TNI, Institusi kepolisian juga berharap masyarakat tidakterpedaya oleh hasutan yang meresahkan , “Masyarakat agar tak terpancingpada isu provo0kasi apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan” , ujarKapolri Jendral Sutarman usai Sertijab Kapolda DIY dan Yogyakarat, diMabes Polri, Jakarta, Rabu (16/7).

Jika terjadi hal-hal di luar dugaan, polisi siap mengatisipasi dalammupaya mencegah terjadinya kerusuhan, mulai dari persuasib hinggapenggunaan senjata atau tembak di tempat, jelas Kapolri.Sebenaranya Secara umum Keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di dalamnegeri pasca pencoblosan Pilpres 2014 relatif cukup aman. Namun memangsuhu Suhu politik terasa agak panas ketika ada perbedaan hasil quick countantara dua kubu yang bertarung di Pilpres yang disiarakan oleh media.

Bertambah panas adanya opini-opini berkembang baik di media sosia, mediaceta, online atau televisi dan radio yang cenderung memprovokasimasyarakat atas perbedaan quick count sehingga berpotensi konflik dimasyarakat.

Potensi kemungkinan terjadinya konflik sebaiknya dihilangkan atau palingtidak diminimalisir. Konflik harus segera diselesaikan, karena apabiladibiarkan akan menciptakan mereka-mereka yang siap melakukan teror dan siapmati. Inilah bahaya yang penulis khawatirkan. Kunci dari semua ini adalahbagaimana KPU harus bekerja secara profesional, jujur dan terbuka,maksudnya hindari tindak kecurangan sekecil apapun.

Penulis juga berharap kepada pihak kepolisian, TNI atau institusi lainyauntuk meningkatkan kepekaannya mengahadapi situasi yang dapat menggganggustabilitas Kamtibmas. Selain itu juga masyarakat juga harusbertanggungjawab bersama lembaga-lembaga tersebut untuk berperan sertamenjaga kamtibmas, dengan melaporkan segera bila ada tindakan-tindakan dariindividu atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat lainnya.

Hindari tindakan main hakim sendiri, karena tindakan ini mudah dimanfaatkanpihak-pihak tak bertanggungjawab untuk ajang adu domba dengan tujuanterjadinya konflik kekerasan di masyarakat.***

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol NERACA Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Krisis Ekonomi 10 Tahunan di Depan Mata?

Oleh: Sarwani Aksioma sejarah berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu…

Membatasi Mobilitas Sepeda Motor

Oleh: Joko Setijowarno,  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan…

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Indonesia

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Masyarakat Indonesia…