Utang Luar Negeri Swasta Dibatasi 30%

NERACA

Jakarta – Tingginya utang luar negeri swasta yang kian membengkan menjadikan Bank Indonesia terus memantau perkembangannya. Menurut rencana, BI akan memberikan batasan agar ULN swasta baru maksimal 30%.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, utang luar negeri swasta maksimal 30%. "Tentang utang luar negeri, masih persiapan BI, juga siapkan kerja sama dengan otoritas lain. Indonesia waspadai utang luar negeri perbankan. Diatur tidak, boleh melebihi 30%," kata Agus di Jakarta, Jumat (18/7) pekan lalu.

Untuk menekan utang luar negeri baik swasta dan BUMN, BI akan mengeluarkan aturan baru. "Kita lihat korporasi nonBUMN dan nonbank. Kita akan keluarkan aturan utang luar negeri," katanya.

Agus menjelaskan, perbankan dan korporasi swasta yang melakukan pinjaman luar negeri harus dapat menggunkan dana tersebut ke arah yang produktif. "Kita yakin akan prospek risk mangemen yang baik. Itu antara lain meyakinkan tidak ada risiko, menjaga likuiditas arah pinjaman ke pinjaman produktif," ujarnya.

Sedangkan menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan ULN Indonesia meningkat karena belum adanya aturan yang melarang pihak swasta berutang ke luar negeri yang mestinya diperlukan.

"Belum ada aturan yang melarang pihak swasta untuk berutang dari luar negeri. Tapi kita concern adanya peningkatan debit to ratio kita," katanya.

Seperti yang diketahui, selama ini ULN Indonesia lebih didominasi oleh ULN swasta ketimbang pemerintah. Berdasarkan data terakhir yang dirilis Bank Indonesia pada Juni lalu, utang luar negeri hingga April 2014 mencapai US$ 276,6 miliar. Swasta berkontribusi dengan utang sebesar US$145,6 miliar dan pemerintah sebanyak US$131 miliar.

Namun, menurut Chairul, meningkatnya ULN bukan hanya disebabkan oleh ULN swasta, namun juga keterlambatan pemerintah melakukan pembayaran Public Service obligation (PSO) kepada PT Pertamina (Persero).

"Tapi itu dikarenakan bukan hanya karena masalah ULN swasta tapi itu juga karena ada keterlambatan pembayaran dari pemerintah kepada pertamina pada posisi akhir tahun sehingga akibatnya terjadi peningkatan, itu terjadi mulai tahun kemarin," ucapnya.

Chairul belum mengetahui apakah Kementerian Keuangan membayar hal-hal yang menjadi PSO pada Pertamina tahun ini. Ia menilai jika hal tersebut dibayarkan oleh Kemenkeu, besaran utang kemungkinan akan turun.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah terus memantau ULN, salah satunya dengan melakukan rapat yang membahas tren peningkatan utang. Chairul pun mengingatkan, peningkatan utang swasta lndonesia mesti dilihat karena loan to deposit ratio (LDR) bank di Indonesia sudah 94%."Kalau nanti uang bank lokal tidak ada, bank luar negeri tidak ada, pompa darahnya dari mana untuk pertumbuhan ekonomi kita," tandasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Persatuan Insinyur : 6 Turbin Dipulihkan Itu Luar Biasa

      NERACA   Jakarta - Chairman Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI) Raswari, mengapresiasi kinerja cepat PLN dalam mengatasi…

Menanggung Beban Utang - GZCO Divestasi Anak Usaha Rp 350 Miliar

NERACA Jakarta – Lantaran bisnis komoditas sawit belum pulih menjadi alasan bagi PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) resmi menjual entitas…

Wapres Ingin Swasta Kontribusi 80% ke Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap swasta dapat berperan sedikitnya 80 persen dalam pembangunan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

LG Catatkan 1.000 Unit Penjualan Mesin Cuci Laundry

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia berhasil mencatatkan penjualan 1.000 unit mesin cuci laundry sejak dimulai…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…