NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan volume Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang telah ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2014 sebanyak 46 juta kiloliter, sudah final dan tidak mungkin lagi dilakukan penambahan kuota.

"Sekarang apa pun yang terjadi tidak ada pilihan, harus 46 juta kiloliter, karena tidak mungkin dilakukan penambahan, apapun yang terjadi," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan kelebihan konsumsi BBM bersubsidi menjelang akhir tahun, namun DPR menolak mencantumkan klausul dalam UU APBN-Perubahan, yang memudahkan penambahan kuota apabila dibutuhkan. "Pada saat pembahasan APBN-Perubahan) di DPR sudah berhati-hati, karena pemerintahan baru bisa mempunyai masalah soal ini. Makanya saya buat nota keberatan, bahwa pemerintahan sekarang sudah mengingatkan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan salah satu solusi yang bisa diupayakan untuk menjaga kuota BBM tetap 46 juta kiloliter adalah dengan mulai membatasi alokasi premium dan solar bersubsidi di wilayah tertentu. "Alokasi disesuaikan agar di kawasan timur (Indonesia) tidak terjadi kekurangan, jadi di timur kemungkinan tidak terjadi perubahan. Perubahan akan terjadi di (Indonesia) barat, terutama di Jawa, Sumatera dan Bali," katanya.

Ungkapan senada dikatakan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas M. Hidayat, Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan, dalam Undang-Undang APBN telah ditetapkan, pemerintah tidak bisa mengajukan penambahan kuota BBM jika kuota yang telah ditetapkan habis sebelum pergantian tahun. "Di Undang-Undang APBN-P di tulis kalau kelebihan kuota tidak dibayar pemerintah. Sekarang tidak bisa (nambah kuota). Kalau kelebihan tidak bisa," kata Hidayat.

Dia mengakui, keputusan tersebut sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah saat ini akan melakukan berbagai upaya untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. "Kami sadar itu sangat berat, tapi berbagai upaya akan kami lakukan untuk menjaga itu. Kami harus menjaga itu karena tidak bisa di carry over ke pemerintah," tuturnya.

Sedangkan PT Pertamina (Persero) sendiri memastikan akan mengurangi jatah bahan bakar minyak subsidi jenis solar dan premium di SPBU mulai Agustus 2014, agar kuota BBM bersubsidi tidak melebihi volume sebesar 46 juta kiloliter.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya saat buka puasa di Jakarta, Kamis (17/7), mengatakan jatah solar subsidi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan dikurangi 20 persen dan premium 10 persen.

Sehingga apabila biasanya satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) mendapat jatah 20 kiloliter solar subsidi, maka dikurangi 20 persen, menjadi 16 kiloliter.

Menurut Hanung, apabila upaya pengurangan penjatahan BBM bersubsidi tidak dilakukan, maka kuota solar tahun ini diprediksi akan habis pada 30 November dan premium habis pada 19 Desember 2014. [agus]