NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut P. Hutagalung berjanji akan memberikan kemudahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perikanan yang akan membuat izin sertifikasi produk olahahnya. “Menyambut pasar bebas Asean 2015 nanti, siap tidak siap harus mempersiapkan diri, langkah yang harus dilakukan adalah sertifikasi produk olahan perikanan. Maka dari itu, kami siap memberikan kemudahan kepada UMKM yang akan mengurus sertifikasi produk olahannya,” kata Saut saat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (i8/7).

Karena apa, sambung Saut sertifikasi ini akan berperan dalam meningkatkan kemampuan industri (produk UMKM) dalam negeri untuk bersaing ditingkat global. Disamping itu, sertifikasi ini juga menjaga dan menekan masuknya produk dari luar. Kita ingin, pada pagelaran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 nanti sektor UMKM mampu mengisi pasar domestik, sehingga pentingnya UMKM mempunyai standar nasional. “Pasar Indonesia sangat besar, jangan sampai peluang besar ini diisi oleh negara tetangga, sejatinya potensi itu bisa diisi oleh produk-produk lokal,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut Saut lagi saat ini, telah menggelontorkan anggran sekitar Rp 6,5 milliar untuk pengujian sertifikasi, disamping itu juga memberikan bantuan kepada UMKM yang sudah mapan untuk pengurusan sertifikasinya. Meski tidak menyebutkan sudah berapa UMKM yang sudah mendapatkan bantuan pengurusan izin sertifikasi, namun dirinya mengungkapkan untuk biaya sertifikasi sebesar Rp 8 juta ditanggung. UMKM yang mendapatkan bantuan memang UMKM yang sudah bisa melakukan pemasaran Kabupaten maupun Propinsi tapi belum punya sertifkasinya.  “Orientasi kami memang pada UMKM yang sudah punya pemasaran bagus untuk kita bantu,” ungkapnya.

Adapun ke depan yang menjadi prioritas untuk disertifikasi adalah unit pengolahan pengalengan sarden, pemindangan disamping pengolahan produk perikanan yang lain. “Pengalengan sarden dan pemindangan lagi dikejar agar segera disetifikasi, disamping produk pengolahan yang lain,” ucapnya.

Pada kesempatan berbeda, Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan banyak hal yang akan diterima pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dari kebijakan yang dirancang menyongsong MEA. Salah satunya, menyediakan fasilitas perizinan skala nasional dan lintas Asean, yang dipastikan melalui proses mudah.

”Kami bahkan memfasilitasi UMKM mendapatkan sertifikasi produk yang dihasilkan mereka. Setifikasi dengan standar itu akan membantu mereka memasarkan produk ke pasar tunggal Asia Tenggara. Prosesnya juga dipermudah,” ungkap Agus.

Selain itu juga memberikan kemudahan  berupa dukungan permodalan usaha dengan proses akses yang lebih mudah seperti yang diberikan negara-negara Asia Tenggara lainnya kepada pelaku usaha sektor riil mereka.  Meski beban pembiayaan atau bunga kredit yang diberikan tidak semurah negara tetangga, tutur Agus, kemudahan atau prioritas terhadap akses ke lembaga keuangan terhadap UMKM, pada akhirnya bisa mendorong daya saing mereka dan lebih kompetitif.

Malaysia, misalnya, berani memberi beban bunga kredit di bawah 4% terhadap UMKM. Sebaliknya, di Indonesia beban bunga kredit pembiayaan termurah rata-rata 10%. Agar UMKM tidak terlalu dibebani proses pembiayaan, untuk sementara diberi kemudahan akses.Kemudahan lainnya yang rencananya dimulai menjelang akhir 2014, penyediaan informasi akurat tentang kondisi dan peluang bisnis di negara Asean lainnya.

Namun ada hal yang tidak kalah penting harus dimiliki UMKM menuju maupun setelah realisasi MEA, yakni peningkatan wawasan terhadap peluang yang bisa diraih. Hal itu dilaksanakan bersamaan dengan efisiensi proses produksi dan manajemen usaha. Ketika pasar tidak menerima produksi mereka, secepatnya bisa membaca situasi tentang kesalahan untuk diperbaiki. Itulah arti penting peningkatan wawasan terhadap UMKM. [agus]