Harga BBM Belum Pasti naik

TANTANGAN PEMERINTAHAN BARU

Jumat, 18/07/2014

Jakarta - Walau kondisi ekonomi nasional rentan risiko global dan domestik, pemerintahan baru dinilai belum pasti mau menaikkan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi berisiko meningkatkan inflasi di dalam negeri sehingga menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi.

NERACA

Pengamat ekonomi yang juga guru besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, jika pemerintah baru menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maka kebijakan tersebut mau tak mau akan memberikan dampak kenaikan inflasi. Dia memproyeksikan akan naik hingga 9%.

Hal ini merupakan asumsi dari target inflasi di 2014 yang mencapai 5,3% dengan implementasi pasca kenaikan BBM yang akan berkontribusi pada inflasi sebesar 3% lebih.

“Saya perkirakan bisa 9% dengan target inflasi tahun ini yang bisa mencapai 5% ditambah penetapan kenaikan BBM subsidi. Inflasi memang cukup meningkat pesat jika BBM dinaikkan. Dengan target inflasi yang dominan sekitar 9% maka akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang hanya di bawah 6% di tahun ini,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (17/7)

Menurut dia, pemerintah yang baru perlu membuat kalkulasi yang tepat dalam mengantisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Seperti pada 2005 dan 2008 saat pemerintah menaikan harga BBM, akibatnya inflasi pada 2005 mencapai 17,1% dan pada 2008 mencapai 11,6%. “Inflasi pada saat itu jauh lebih tinggi dari estimasi pemerintah.

Bahkan, saat itu pemerintah dengan percaya diri menyatakan bahwa kemiskinan akan turun karena diberikan BLT akan tetapi kenyataannya kemiskinan melambung dan BLT tidak sanggup mengkompensasi kenaikan inflasi,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengakui kondisi ekonomi global yang masih lemah serta penuh ketidakpastian, dan belum optimalnya upaya meningkatkan kapasitas (supply) produksi di dalam negeri mengakibatkan perekonomian nasonal saat ini rentan terhadap risiko baik eksternal maupun domestik.

Risiko tersebut terutama berasal dari normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS (The Fed), risiko membesarnya defisit transaksi berjalan (current account), peningkatan inflasi, risiko fiskal terkait upaya penghematan APBN serta risiko peningkatan utang luar negeri swasta.

Kenaikan inflasi, sambung Erani, bisa saja direspon oleh Bank Indonesia (BI) dengan menaikkan BI rate. Pasalnya enam bulan terakhir BI tidak mengutak atik besaran BI rate. “Jika BI rate naik maka tingkat suku bunga kredit ikut merangkak naik dan membuat pertumbuhan kredit bisa menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di luar itu, saat ini perbankan juga sedang dihantui dengan kredit macet dan kesulitan likuiditas. Dan dampaknya dari kenaikan bunga kredit adalah perlambatan investasi,” jelasnya.

“Pemerintah dapat memilih waktu yang tepat saat akan menaikkan harga subdisi BBM. Selain belajar dari tahun lalu yang betepatan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat di hari raya dan pergantian tahun ajaran baru, pembahasan seharusnya bisa lebih cepat,” kata dia.

Momentum Tepat

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah harus memilih momentum yang tepat saat mengambil langkah tersebut agar tidak terjadi kenaikan laju inflasi layaknya pada 2013 lalu. Sebenarnya dari beberapa penelitian, kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak yang signifikan pada inflasi, sekitar 5%. Namun, waktunya tidak tepat, barengan dengan hari raya dan liburan sekolah di saat demand tinggi. Kemudian seharusnya pemerintah tidak melempar wacana kenaikan harga BBM bersubsidi begitu saja. Pasalnya, wacana kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah sudah pasti membuat ekspektasi inflasi mengalami kenaikan.

“Pemerintah dapat memilih waktu yang tepat saat akan menaikkan harga subdisi BBM. Selain belajar dari tahun lalu yang betepatan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat di hari raya dan pergantian tahun ajaran baru, pembahasan seharusnya bisa lebih cepat,” kata dia.

Menurut Enny, kebijakan menaikkan subsidi BBM perlu dibarengi dengan langkah yang tepat dari pemerintrah supaya infasi tetap terkendali. Subsidi BBM dari APBN harus direalokasi dengan kegiatan produktif, seperti misalnya segera mengalokasikan anggaran yang kongkrit untuk pembangunan infrastruktur.

“Perlu juga ada antisipasi yang matang sebelum mengambil langkah kebijakan kenaikan harga BBM. Antisipasi bisa dilakukan dengan menyediakan pasokan energi alternatif baru, sehingga permintaan pada bbm bersubsidi akan menurun,” ujar Enny.

Enny juga menjelaskan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan, agar defisit neraca transaksi berjalan bisa diturunkan, dan tekanan terhadap rupiah mengendur. Subsidi BBM tersebut dinilai menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Subsidi BBM selama ini menyandera anggaran dan membuat neraca transaksi berjalan terus menuai defisit. Oleh karenanya, dengan mengurangi subsidi BBM maka akan bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan (current account) Indonesia,” ungkap dia.

Dia juga menambahkan pengalihan subsidi BBM dapat digunakan untuk pengerjaan infrastruktur yang dapat membantu ekonomi Indonesia. Dengan mengurangi subsidi BBM maka Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengurangi impor dan juga mengelola energi, khususnya BBM dengan lebih baik lagi.

“Salah satu penyebab dari defisit transaksi berjalan adalah tingginya impor pada minyak dan gas, bahan baku dan barang modal. Upaya untuk mengurangi impor migas sudah dilakukan pemerintah dengan menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi,” lanjut Enny.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)M. Riza Damanik mengatakan beban subsidi Bahan Bakar Minya (BBM) yang kini sudah sekitar Rp 320 trilliun memang sudah sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan jika dibiarkan tahun depan (2015) beban untuk subsidi BBM bisa menembus diangka Rp 400 trilliunan apalagi jika rupiah terus terdepresiasi. Maka dari itu perlu antisipasi ekstra terutama untuk pemerintah terpilih yang akan datang. “Tentu harus ada antisipasi khusus terkait dengan beban BBM subsidi yang sudah kian membengkak,” katanya saat berbincang kepada Neraca.

Namun begitu, sambung Riza jika pemerintah baru yang akan datang langsung menaikan subisdi BBM secara langsung dampaknya terhadap ekonomi akan sangat buruk inflasi bisa langsung naik signifikan. Jadi antisipasinya dengan kenaikan bertahap. “Sangat populis jika langsung menaikan drastis, dampaknya juga akan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama inflasi bisa naik signifikan,” imbuhnya.

Selain itu, arah yang harus dilakukan oleh pemerintah baru tentu kebijakan yang harus dikeluarkan adalah pembatasan pengguna BBM subsidi, seperti adanya penegasan kebijakan mobil pribadi tidak boleh menggunakan BBM subsidi. “Selama ini BBM subsidi dinikmati oleh orang yang salah, jadi pemerintah baru nanti harus tegas membatasi siapa yang berhak memakai BBM subsidi,” tegasnya.

Upaya lain yang harus dilakukan adalah, tentu saja optimalisasi bahan bakar alternative yang bisa didapatkan dari dalam negeri, seperti energi terbarukan. “Harus ada optimalisasi pemenfaatan energi alternative, terutama yang mampu diproduksi dalam negeri. Karena jangan sampai ada impor bahan bakar lagi,” ujarnya. bari/agus/mohar