NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik mengaku kesulitan mengendalikan dan menekan konsumsi BBM bersubsidi. Meskipun banyak wacana dan rencana yang akan dilakukan, namun pada kenyataannya implementasi pengendalian BBM di lapangan diakui sangat sulit diterapkan. "Kita masih mengkaji segala alternatif, ada pikiran tapi belum bisa dijalankan, seperti pengurangan nozzel BBM subsidi, pembelian secara non cash, penerapan pembelian BBM subsidi saat libur (Sabtu/Minggu)," kata Jero di Jakarta, Kamis (17/7).

Bagi Jero Wacik, tidak sulit membuat aturan pengurangan BBM subsidi. Persoalannya adalah implementasi di lapangan. Pemerintah beralibi, belum dijalankannya rencana-rencana pengendalian subsidi BBM karena dampak di lapangan bisa berbahaya. Menurutnya, ini selalu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum melakukan eksekusi di lapangan.

"Gampang bikin aturan bisa saja besok langsung diteken peraturannya, tapi begitu jalan bisa berkelahi itu antara sopir dan petugas SPBU. Si sopir bilang mobil ini kapasitas cc nya sekian, tapi petugas bilangnya cc nya sekian. Ribut itu. Maka kita kaji semua. Cari celah mana yang bisa kurangi subsidi," jelas Jero.

karena itu Jero mendorong penerapan Biodiesel 20% (B20) untuk kendaraan bermotor dan alat berat, pasalnya hal ini bisa mengurangi penggunaan BBM subsidi. "Ini naikkan biodiesel yang tadinya 10% menjadi 20%, dengan ini bisa mengurangi impor solar, bisa tingkatkan petani lokal, karena bahan bakunya asli dari Indonesia," tukasnya

Sedangkan pada kesempatan berebda pengamat ekonomi, Agustinus Prasetyantoko, mengatakan kenaikan harga merupakan opsi terbaik pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dibandingkan membatasi konsumsi. "Sepertinya memang opsi yang akan diambil pemerintah adalah melakukan pembatasan konsumsi secara masif. Tapi sebetulnya, menurut saya, yang paling efektif adalah kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Prasetyantoko.

Dia mengatakan apabila pemerintah ingin melakukan upaya pembatasan konsumsi BBM, diperlukan infrastruktur yang memadai, antara lain terkait supervisi dan pengendaliannya. "Saya khawatir kalau opsi pembatasan diambil pemerintah, infrastruktur kita tidak siap," kata dia.

Berbicara pengendalian BBM, kata dia, patut dipikirkan dampak yang paling signifikan dari seluruh opsi yang ada. Menurut dia, pembatasan dan kenaikan harga BBM sama-sama akan menggiring inflasi lebih tinggi, namun secara dampak pengendaliannya akan lebih signifikan jika pemerintah menaikkan harga BBM.

Prasetyantoko mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan secara moderat karena apa situasinya sudah kritikal, kalau masih memakai pembatasan-pembatasan konsumsi, belum tentu dampaknya signifikan, konsumsi akan tetap tinggi. karena konsumsi kita tinggi, tapi setidaknya alokasi APBN ke subsidi BBM tidak tinggi.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Joko Stidjowarno menilai pengendalian BBM bersubsidi hanya akan efektif jika pemerintah melarang mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Alasannya, jumlah mobil pribadi kini paling banyak mengonsumsi BBM untuk masyarakat miskin tersebut.

"Bagaimana BPH Migas berani tidak lebih frontal melarang kendaraan pribadi pakai BBM subsidi kita Rp 227 triliun untuk kendaraan pribadi, sedangkan minyak kita impor," pungkasnya. [agus]