Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jadi Pekerjaan Rumah - Presiden Baru

NERACA

Jakarta – Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya hanya sisa sekitar 3 bulan, kurang lebih masa kerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II  100 hari lagi akan usai. Dan untuk sektor kelautan dan perikanan nasional setidaknya ada beberapa capaian keberhasilan dan masih ada beberapa ganjalan yang harus menjadi perhatian pemimpin baru mendatang.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo mengatakan sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis untuk ke depan, salah satu yang masih mengganjal dari 2,5 tahun memipin adalah pada masalah pengawasan terutama di laut. Dimana wilayah Indonesia terdiri dari 5.8 juta km persegi tidak semuanya bisa diawasi dengan kapal dan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan yang terbatas. “Banyak capaian-capaian selama memimpin, hanya saja saat ini masih terus mengganjal pada pengawasan terutama di laut,” kata Sharif saat menghadiri acara Nuzulul Quran di Jakarta, Rabu (16/7)

Selain itu, sambung Sharif sektor perikanan laut dan budidaya digadang sebagai ketahanan pangan dan komoditas ekspor sebagai penambah devisa negara namun begitu anggran yang dikeluarkan pemerintah sangat kecil yang hanya sekitar Rp 5,6 trilliun harusnya jika memang ingin lebih berkembang lagi anggrannya diperbesar. “Pemerintah mendatang harapannya mampu memberikan anggaran lebih besar dari sekarang,” ujarnya.

Maka dari itu Pekerjaan Rumah  (PR) bagi pemimpin mendatang jika menjadikan sektor perikanan menjadi ketahanan pangan maka untuk perikanan laut tentu saja adanya pengawasan yang intensif guna adanya pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk perikanan budidaya, lebih pada optimalisasi dan pengembangan aplikasi  tekhnologi dalam berbudidaya agar mampu menggenjot produksi leibih tinggi.  Dan tahun 2014 ini, ditargetkan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya sekitar 20 juta ton. “Target itu kemungkinan besar tercapai, dan pemimpin mendatang tentunya mampu bisa lebih besar targetnya dari ini jika bisa mampu menyelesaikan PR-PR yang masih mengganjal saat ini,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebijakto menambahkan untuk target perikananbudidaya tahun 2014 ini sebesar 16 juta ton, dan sampai dengan saat ini target yang dicapai baru sekitar 40% mengingingat awal tahun kemarin terjadinya bencana banjir sehingga banyak yang gagal panen. “Target produksi yakin sekali dapat tercapai masih ada sisa waktu smester II untuk mengejar target itu,” katanya.

Karena apa, saat ini saja banyak disentra-sentra budidaya yang sedang panen raya. Karen setelah adanya banjir awal tahun kemarin para petambak kembali menanam ikan kembali dan sekarang sudah mulai panen. “Disentra-sentra budidaya saat ini sedang banyak yang panen raya ini karena kemarin gagal panen karena bencana banjir. Maka dari itu, target itu dapat terkejar sekarang,” ujarnya.

Adapun untuk ke depan, prioritas dari pembangunan pengembangan perikanan budidaya menurutnya, selain udang yang memang menjadi primadona ekspor komoditas lain seperti lele, bandeng, ikan nila, ikan emas, Ikan patin jangan sampai ditinggalkan karena komoditas itulah yang komoditas andalan untuk pemenuhan dalam negeri. “Komoditas itulah yang akan terus dikembangan sekarang dan kedepan,” ucapnya.

Oleh karenanya, untuk pemimpin atau presiden mendatang, menurut Slamet jika ingin menjadikan perikanan menjadi ketahan pangan dan andalan ekspor maka langkah yang harus ditempuh adalah pada penguatan produksi di perikanan budidaya terutama dengan menggunakan tekhnologi tinggi, karena apa untuk mencapai ketahanan pangan dan ekspor kita besar untuk penambahan devisa negara tentu saja produksi harus lebih tinggi. “Kalau mengandalkan tangkapan tidak bisa diproyeksi karena tergantung dengan cuaca. Maka dari itu, jika pemimpin mendatang ingin produksi produksi yang lebih besar, maka digenjot melalui budidaya,” tegasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…