NERACA

Kupang – Menyusul kesuksesan Bank Jabar dan Bank Jatim yang sudah go public atau mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi insipirasi bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD NTT) untuk melakukan hal yang sama go public di pasar modal guna meningkatkan likuiditas dan transparansi dengan prinsip Good Corporate Governance.

Bahkan Direktur Utama Bank NTT, Daniel Tagu Dedo mengklaim, BPD NTT sudah memenuhi syarat masuk bursa atau "go public" namun belum ada restu dari para pemegang saham karena sejumlah alasan,”Alasan itu antara lain apabila bank ini masuk ke pasar modal, dikhawatirkan akan dikuasai oleh pemodal yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa saja tidak tumbuh agresif, tetapi malah tidak sehat dan bahkan bisa bangkrut,"ujarnya di Kupang, kemarin.

Dia menuturkan, salah satu syarat untuk go public adalah memiliki modal inti sebesar Rp1 triliun hingga Rp5 triliun atau masuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) II. Bank milik pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) itu saat ini masuk dalam kategori BUKU II sehingga sudah waktunya masuk ke pasar modal agar mandiri dan dapat leluasa mencari dana untuk menambah modal.

Berdasarkan data per Juni 2013, dari 26 bank pembangunan daerah (BPD) yang ada, baru setengahnya yang memiliki modal inti di atas Rp1 triliun. Sisanya, 13 BPD lagi masih berupaya mengejarnya. Penambahan modal menjadi Rp1 triliun akan membuat BPD masuk ke dalam bank kategori BUKU II,”Dengan masuk ke BUKU II akan membuat BPD lebih leluasa dalam bergerak,"ungkapnya.

Penambahan modal itu sejalan dengan anjuran Bank Indonesia yang menekankan bahwa BPD harus menambah modalnya lantaran persaingan yang akan dihadapi BPD tak hanya di lingkup nasional tetapi juga kawasan regional seiring dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mendorong pihak perbankan untuk melakukan penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO). Khususnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen pernah bilang, kondisi pasar yang saat ini cukup baik merupakan momentum tepat bagi perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di lantai bursa. “Tahun ini adalah tahun yang pas untuk BPD IPO.”tegasnya.

Dengan melakukan pencatatan saham, menurut Hoesen, bank-bank daerah dapat memperoleh tambahan modal dan meningkatkan kinerjanya ke depan. Meskipun demikian, hal itu diakui Hoesen, bukan perkara mudah. Pasalnya, bank pembangunan daerah harus mendapat izin dari pemerintah daerah selaku pemegang saham sehingga dapat memakan waktu yang panjang.

Hingga saat ini, pihaknya mencatat baru dua bank daerah yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa, yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR) dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM). “Prosesnya perizinannya panjang, jadi sampai saat ini saja tambah belum banyak BPD yang mencatatkan sahamnya di Bursa, maka ada baiknya semua itu harus disiapkan dulu,” jelasnya. (ant/bani)