Kerawanan Selepas Pilpres

Oleh Yohanes Wawengkang, Peneliti Muda Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jumat, 18/07/2014

Suasana politik Pilpres 2014 dirasakan penuh dengan eforia, sebuah panggung nasional yang pelakunya bukan saja kedua capres dan cawapres, tetapi seluruh tim sukses kedua kubu, simpatisan-simpatisan yang fanatic, para pengamat, dan parta tukang survai yang semuanya menggunakan media baik elektronik maupun cetak, apakah itu media public atau media social yang berdampak bagi pembentukan opini publik.

Menarik ketika panggung politik itu mempertontonkan bermacam karakter, topeng dan lakon sandiwara yang terkadang bagi sebagian orang menjadi mual menyaksikannya, namun bagi sebagian yang lain semakin terpancing dan reaktif atau bahkan berubah agresif, yang meninggalkan rasionalitas menuju fanatisme buta, dari prilaku etik menjadi picik.

Begitu dahsyatnya panggung politik pilpres 2014 sehingga sebagian kita alpa bahwa bangsa ini sedang berjuang mencari pemimpin yang benar-benar mampu membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dalam suasana kedamaian dan keharmonisan.

Pasca Pemilu Presiden 9 Juli kemarin, berbagai analisis tentang rawan konflik pasca pemilihan Presiden menyeruak ke permukaan, terlebih setelah hasil hitung cepat perolehan suara menjadi polemik. Semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin muncul harusdieliminir oleh aparat keamanan dengan didukung sikap pro aktif masyarakat yang tidak mudah terpancing.

Konflik bisa muncul karena ketidakpuasan kubu Calon Presiden (Capres) yang kalah terhadap hasil Pilpres. Diakui memang persaingan Pilpres 2014 sangat keras dan rawan terjadi konflik.

Salah satu agenda nasional terpenting pasca pilpres adalah dicapainya sebuah rekonsiliasi. Maksud rekonsiliasi di sini adalah memulihkan hubungan menjadi kembali normal antara kedua pasang kandidat, tim sukses, simpatisan dan masyarakat luas setelah proses politik yang membelah masyarakat beberapa bulan terakhir. Semua perseteruan, konflik, pertikaian harus diselesaikan dalam sebuah rekonsiliasi nasional.

Rekonsiliasi harus dilakukan dengan menimbang masa kampanye yang telah dilalui telah dipenuhi oleh polemik dan perseteruan antara dua pendukung kandidat. Bahkan dalam debat kandidat presiden yang dilaksanakan oleh KPU, suasana panas sangat begitu terasa. Pada tataran akar rumput, di sebagian tempat kampanye diwarnai dengan kekerasan. Fitnah dan umpatan yang sangat keras juga dengan mudah juga ditemui di media massa dan media sosial.

Jiwa besar dari kedua pasangan kandidat presiden dan wakil presiden merupakan kunci utama tercapainya rekonsiliasi nasional. Pihak yang kalah harus dengan berbesar hati menerima kekalahan mereka. Sementara itu, pihak yang menang tidak boleh menyombongkan diri, dan berusaha untuk mengajak kubu lawan untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan.

Perang Quick Count

Peneliti sekaligus pengamat masalah sosial dan politik asal Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat, Made Tony Supriatma, mengaku melihat ada gejala yang dapat menyulut konflik di akar rumput dari salah satu Capres. Alumnus Fisip UGM dan Cornell University yang tinggal di Clifton, New Jersey AS ini menjelaskan, gejala itu terlihat setelah salah satu stasiun televisi menyiarkan hasil hitung cepat yang berbeda dari mayoritas lembaga survei.

Joko Widodo (Jokowi) telah memenangkan pemilihan presiden 9 Juli di Indonesia berdasarkan hasil sementara hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Jika penghitungan suara dan tabulasi proses formal KPU berjalan lancar, maka ia akan dilantik sebagai presiden baru pada 20 Oktober mendatang.

Sebagian masyarakat Indonesia yakin akan kemenangan Jokowi meskipun belum ada pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan cepat terjadi ketika sebuah lembaga survei menempatkan pekerja lapangannya dalam sampel TPS. Jika TPS sampel yang dipilih baik dan tepatserta cukup besar jumlahnya dan jumlah ini dikelola dengan benar, penghitungan dapat memprediksi hasil akhir penghitungan formal dalam margin error yang sangat kecil.

Pada hari pemungutan suara, beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup, delapan lembaga survei merilis bahwa Jokowi telah memenangkan pemilu. Sebagian besar delapan lembaga survei ini diakui kredibiltasnya karena integritas, profesionalisme, dan keterampilan teknis dalam survei metodologi . Atas dasar hasil hitung cepat ini , Jokowi telah mengklaim kemenangan dalam pemilu dan meminta pendukungnya untuk memonitor penghitungan suara formal dalam dua minggu ke depan. Namun, pada saat yang sama, empat organisasi menghasilkan penghitungan cepat yang menunjukkan kemenangan Prabowo Subianto, meskipun dengan margin sempit.

Letak permasalahan perbedaan hasil hitung cepat dan saling klaim kemenangan bukan bukan dilembaga survei yang mengeluarkannya. Namun hal ini adalah salah satu strategi yang bisa dibuat oleh kedua kubu Capres, untuk memanipulasi Pemilu. Telah kita lihat bahwa sejakmasa kampanye berbagai survei elektabilitas dan kampanye hitam saling serang antar kedua pasang calon.

Selama satu dekade terakhir berbagai lembaga survey yang sangat katanya profesional, bersedia untuk menyesuaikan hasil survei agar sesuai dengan pesanan klien, an bahkan parahnya bersedia memalsukan hasil survei sama sekali.

Mengapa lembaga-lembaga survei memanipulasi hasil hitung cepat? Pemungutan suara telah dilakukan, sehingga tidak dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Oleh karena itu tujuannya jelas: untuk mngulur waktu dan menciptakan kebingungan publik tentang hasil pemilu, sembari mempersiapkan startegi untuk memperoleh kemenangan dalam real count versi KPU.

Hal ini bisa dilakukan oleh kedua Capres yang bertanding. Pertama masing-masing calon akan menunggu pengumuman resmi KPU kemudian mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Maisng-masing tim sukses akan mencari pelanggaran teknis maupun administrasi dalam perhitungan real dari tinngkat TPS hingga Nasional. Bila ini terjadi maka yang akan muncul adalahpemindahansuara kepada salah satu calon.

Kerawanan lain yang dapat dilakukan oleh kedua kubu Capres adalah manipulasi penghitungan suara dan proses tabulasi formal. Hal ini melihat beberapa fakta dalam Pemilu legislatif yang marak diwarnai jual beli surat suara. Kedua Capres dapat menyuap panitia Pemilu di setiap tingkatandari TPS, desa, kecamatan, kabupaten dan kemudian tingkat provinsi yang menggeser jumlah suara ke calon lain, atau memanfaatkan surat suara sisa bagi pemilih yang tidak datang ke TPS.

Masing-masing timses dan pendukung hendaknya mampu menahan dan mengendalikan diri agar tidak memancing pertentangan yang tajam yang kemudian akan menjadi bibit konflik. Selain itu, lembaga-lembaga yang berkompetenpun, yang berhubungan dengan penyelenggaraa Pilpres langsung atau tidak langsung diharapkan menciptakan suasana kondusif dalam profesionalitas kerja yang objektif dan penuh rasa tanggang jawab.

Tidak ada orang waras di negara ini yang menghendaki situasi chaos gara-gara pemilu. Untuk meredam potensi konflik horizontal, profesionalitas aparat keamanan, khususnya polisi dan intelijen, sangat diharapkan. Keberpihakan oknum aparat pada salah satu kandidat bukan saja menciderai demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan nasional.***