Jakarta – Di tengah ancaman risiko global maupun domestik, Bank Indonesia tetap fokus melanjutkan kebijakan stabilisasi dengan menjaga tingkat inflasi yang moderat untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Sementara kementerian lain dan pemerintah daerah dituntut terus melakukan program kebijakan struktural yang mampu meningkakan kapasitas, produktivitas dan daya saing.

NERACA

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengakui kondisi ekonomi global yang masih lemah serta penuh ketidakpastian, dan belum optimalnya upaya meningkatkan kapasitas (supply) produksi di dalam negeri mengakibatkan perekonomian nasonal saat ini rentan terhadap risiko baik eksternal maupun domestik.

Risiko tersebut terutama berasal dari normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS (The Fed),  risiko membesarnya defisit transaksi berjalan (current account), peningkatan inflasi, risiko fiskal terkait upaya penghematan APBN serta risiko peningkatan utang luar negeri swasta.

“Apabila tidak dikelola dengan baik, berbagai risiko itu dapat memicu instabilitas dan ekonomi tumbuh lebih melambat,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/7).

Kebijakan pemerintah membuka kran impor komoditas pangan sering ditafsirkan untuk mengatasi kelangkaan suplai pangan di dalam negeri yang sekaligus mengerem laju inflasi. Namun di sisi lain tekanan terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia makin melebar. Defisit neraca perdagangan Juni 2014 diperkirakan hingga US$300 juta, lebih tinggi dari sebulan sebelumnya (Mei) yang mencatat surplus US$69,9 juta.

Menurut Agus, apabila perencanaan impor komoditas dilakukan dengan baik dan benar, maka kebutuhan impor pangan dalam jangka panjang tidak mempengaruhi inflasi. Asalkan kementerian lain dan pemerintah daerah konsisten melakukan kebijakan struktural yang terarah secara komprehensif.

Tidak hanya itu. Impor yang terus menguat seiring dengan lonjakan kebutuhan kelas menengah yang belum dapat dipenuhi produksi dalam negeri, pada akhirnya menekan inflasi ke level rendah. Namun hal ini memberi tekanan terhadap neraca transaksi berjalan yang semakin kuat seiring ekspor sumber daya alam juga terpuruk akibat harga komoditas global menurun tajam.

Memacu kembali pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dalam kondisi ruang peningkatan produksi yang terbatas, menurut dia, akan menekan inflasi, memicu impor bahan baku dan BBM, sehingga semakin memperlebar defisit transaksi berjalan.

Selain itu, meningkatnya kembali impor migas akan mendorong pembelian devisa sehingga menekan rupiah lebih melemah, yang pada gilirannya memicu imported inflation. Karena itu, keputusan BI mempertahankan level BI Rate konsisten 7,5% sebagai upaya untuk mendorong inflasi menuju sasaran 3%-5% pada 2015, mengendalikan defisit current account yang sustainable serta memastikan kondisi ekonomi dengan struktur yang lebih berimbang dan sehat.

Agus memprediksi defisit transaksi berjalan pada akhir 2014 masih sekitar US$28 miliar, sedikit lebih rendah dari 2013 US$29,121 miliar. “Ini akibat dalam 11 kuartal terakhir neraca transaksi berjalan mengalami defisit,” ujarnya.

Adapun penyebab makin melebarnya defisit current account itu, karena struktural ekspor yang mengandalkan sumber daya alam (SDA) rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Padahal kontribusi ekspor yang berbasis SDA terhadap total ekspor nonmigas bahkan justru meningkat dari 52% (2005) menjadi 64% pada 2013.

“Permasalahan tersebut makin mengemuka karena upaya meningkatkan peran ekspor non SDA melalui peningkatan investasi langsung belum optimal selama ini,” ujar Agus.  

Sikap Pemerintah

Menurut guru besar UGM Prof Sri Adiningsih, salah satu cara yang bisa dimanfaatkan adalah dengan memaksimalkan peran kantor perwakilan BI di daerah melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID) “TPID dapat berperan dalam optimalisasi tugas dan fungsi pengendali inflasi daerah juga optimalisasi fungsi intermediasi ke sektor produktif di daerah. Selain itu, bersama Pemda setempat mampu menjadi faktor penggerak produktivitas ekonomi daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang menaikkan beberapa harga seperti tarif dasar listrik (TDL), tarif tol  dan rencana kenaikan harga gas elpiji 12 kg sehingga mempengaruhi laju inflasi. Untuk itu, Sri menyarankan agar pemerintah dan BI selain menjaga keyakinan pasar, juga harus menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di tahun pemilu ini. “Sampai kini kita masih selalu impor untuk mencukupi kebutuhan, tentu saja berpengaruh (terhadap inflasi) kalau nilai rupiah makin melemah,” ujarnya, kemarin.  

Sri memperkirakan inflasi tahun ini tidak akan setinggi tahun lalu yang mencapai 8,38%. Hal itu disebabkan kecenderungan pemerintah yang mengambil kebijakan yang populis seperti tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). “Meski Pertamina ada rencana naikkan harga elpiji perlahan, Tentu saja pelemahan rupiah ada dampaknya, tapi saya kira tidak setinggi tahun lalu,” jelasnya.

Dia meminta pemerintah benar-benar memperhatikan produksi dan distribusi pangan. Pasalnya, pangan memiliki bobot terbesar dalam komponen penyumbang inflasi. “Perlu adanya pembenahan infrastruktur yang masih jelek dan pengendalian harga pangan jika ingin inflasi menurun,” pungkasnya.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan kebijakan ekonomi yang ada sekarang sudah salah kaprah. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan industri selama ini yang hanya bergantung kepada sumber daya alam (SDA). 

“Beberapa tahun lalu, perdagangan Indonesia memang kuat dengan hanya mengandalkan SDA, tapi beberapa tahun terakhir harga komoditas dunia menurun, jadinya terlihat lemahnya ekspor Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan fundamental industri di indonesia tidak kuat, sehingga defisit perdagangan Indonesia sudah struktural. Ini tidak bisa diubah apablia tidak adanya kebijakan baru dalam pembangunan industri dan ekonomi.

“Dahulu sempat dicetuskan hilirisasi, tapi hal tersebut tidak mudah. Kalaupun hilirisasi berjalan, pasarnya siapa?,” ujar Anthony.

Anthony menambahkan untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah, alangkah baiknya apabila barang yang selama ini di impor, bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.”Hal itu juga tergantung oleh kebijakan fiskal, bagaimana investor mau berinvestasi di sini, apakah kebijakan perpajakan sudah  kompetitif dan infrastruktur sudah baik?,” lanjut dia.

Dia juga mengungkapkan Bank Indonesia (BI) harus bisa mengendalikan inflasi dengan menjaga keseimbangan pasokan barang di pasar. Hal ini dilakukan supaya permintaan tidak serta merta tinggi yang menyebabkan inflasi, misalnya BI bisa mengontrol suku bunga acuannya.  

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan, merujuk data yang dikeluarkan oleh BI sampai dengan Juni 2014 inflasi masih di level 6.70% ini masih sangat tinggi oleh karenanya butuh upaya pengendalian dari pemerintah.

Salah satu upaya pengendalian itu perlu adanya perubahan mindset secara revolusioner birokrat Indonesia agar inflasi benar-benar dikendalikan secara komprehensif,. “Selama ini sistem pengendalian inflasinya  parsial, oleh karenanya saya sangat setuju jika dibutuhkan perubahan. Sebagai langkah mengubah mindset dalam mengendalikan inflasi,” ujarnya.

Selain itu, sambung Eugenia tingginya inflasi yang tidak terkendali disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan, dimana konsumen yaitu masyarakat Indonesia selalu berlebihan contoh membeli baju, sepatu, selalu yang bermerk. Makanya pola ini juga harus bisa dirubah oleh seluruh elemen masyarakat. “Bukan hanya dari mind set pemerintah saja, tapi masyarakat juga polanya harus dirubah,” imbuhnya.

Untuk dapat mencapai itu, tentu saja ada pada penguatan produk lokal, sektor riil bisa tumbuh pesat dengan sokongan kebijakan dari pemerintah serta pemenuhan infrastruktur yang memadai. Sehingga produk lokal bisa berdaya saing, dengan harga yang kompetitif. “Untuk merubah mind set tentu saja harus ada upaya yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya adalah produk-produk dalam negeri yang berdaya saing dengan harga murah sehingga daya beli masyarakat tinggi dan pasokan memadai sehingga mampu menekan laju inflasi,” ujarnya. agus/bari/mohar