NERACA

Jakarta  - Pemerintah mendatang diminta mengembalikan fungsi Perum Perumnas sesuai khitahnya, yakni sebagai public housing provider bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo dan Ketua Kehormatan Asosiasi Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi.  "Jadi mengembalikan kembali fungsinya sebagai penyedia rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah," kata Eddy Ganefo di Jakarta, Rabu, (16/7).

Eddy yakin Perumnas akan menjadi perusahaan terkemuka meskipun hanya fokus menggarap pasar masyarakat berpendapatan rendah.

Sedangkan, Ketua Kehormatan Asosiasi Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi berharap Perumnas lebih profesional dan produktif dalam membangun rumah rakyat bersubsidi.

Lukman mengatakan, regulasi pemerintah sebenar sudah lebih dari cukup untuk memudahkan Perumnas fokus membangun rumah rakyat bersubsidi.

Lukman mengatakan, keberadaan Perumnas sebagai BUMN berbentuk Perum sangat memungkinkan untuk beroperasi lebih fleksibel, dibandingkan usulan sebagai badan/ lembaga perumahan  yang justru membuatnya kurang lincah.

Menurut saya Perumnas perlu fokus pada Perumahan Rakyat bersubsidi yg saat ini tingkat produksinya secara menurun tajam.  "Saya yakin Perumnas bisa berkontribusi lebih besar secara nasional," ujar dia

Hal senada juga dikemukakan pengamat perumahan Ali Tranghanda yang mengatakan, Perumnas seharusnya dapat lebih berkontribusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah.

Untuk itu, kata Ali, pemerintah harus bisa menjadikan Perumnas sebagai badan perumahan yang otonom seperti diamanatkan UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ali menilai, Perumnas seharusnya menjadi badan di luar BUMN agar dapat lebih fokus dalam membangun rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Sebagai public housing provider, Perumnas tidak berorientasi mencari keuntungan besar, namun harus didukung penuh oleh pemerintah, baik permodalan maupun untuk membiayai pembangunan rumah.

Ali menjelaskan, sumber dana pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah tersebut dapat diambil dari dana tabungan perumahan (Tapera). "Tabungan ini nantinya berfungsi sebagai pembiayaan dan sekaligus sebagai subsidi agar harga rumah dapat terjangkau," jelas dia.

Ali mengatakan, kehadiran Perumnas nantinya harus terpisah dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan cukup ditetapkan melalui Inpres.  "Dengan demikian Kementerian nantinya akan berfungsi sebagai regulator, sedangkan Perumnas sebagai eksekutornya," jelas Ali.

 Sebelumnya, Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, kemampuan Perumnas membangun rumah rata-rata sekitar 10.000 unit per tahun, namun dengan dukungan pemerintah melalui pendanaan dan tambahan lahan diharapkan bisa 100.000 unit pada 2015 mendatang.

Perumnas yang tadinya dikenal sebagai perintis pembangunan rusunawa di sejumlah kota besar di Indonesia, kini diharuskan untuk hanya menggarap proyek hunian yang mendatangkan keuntungan. Akibat perubahan itu, pembangunan rusunawa tidak lagi bisa dilakukan, sehingga fokus Perumnas dalam menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendahpun mulai berkurang, kata Himawan.

 Padahal, lanjut Himawan, peran Perumnas yang selama ini berpihak pada masyarakat menengah ke bawah justru mampu menonjolkan peran BUMN yang sesungguhnya sebagai penggerak sektor papan. Akibatnya, terjadilah efek pembangunan yang berkelanjutan di sekitar proyek-proyek yang ada. Selama ini kami berkomitmen untuk membuka kawasan baru, mengembangkan perumahan-perumahan yang selaras dengan pro poor, pro job, pro growth, tegas Himawan.

Peran Perumnas dapat lebih dimaksimalkan jika ada dukungan penuh dari pemerintah seperti halnya di negara-negara berkembang. Di Singapura, Jepang, maupun Thailand, sektor perumahan yang sifatnya public housing mendapatkan intervensi dari pemerintah setempat dengan dukungan ketersediaan lahan dan permodalan.

Selain memaksimalkan empower dari pemerintah, tentunya peran tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, pembangunan perumahan diyakini juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dari sektor industri, konstruksi, hingga transportasi, yang jika hal ini bisa dimaksimalkan maka akan manimbulkan multiplier yang berkelanjutan. [agus]