NERACA

Kampar – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pelaku usaha perikanan budidaya untuk menekan biaya produksi alias efisiensi, terutama dari sisi biaya pakan. Pasalnya, anggaran untuk pakan biasanya menelan hingga 80% dari total biaya produksi di usaha budidaya air tawar.

“Di setiap produksi ikan, harus ada efisiensi. Efisiensi paling besar ada di pakan. Pakan bisa 70%-80% biaya produksi,” ujar Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, pada saat kunjungan kerja di sentra budidaya ikan patin di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Selasa (15/7).

Pada kesempatan ini juga dilakukan panen ikan patin di Desa Koto Mesjid pada kolam Pak Ijul, dengan luas kolam 3000 m2 dengan jumlah tebar 30.000 ekor. Setelah dibudidaya selama 6 bulan dan diberi pakan sebanyak 40 ton yang merupakan produksi pakan mandiri, dapat dihasilkan 40 ton patin ukuran 0,8 kg/ekor.

Di Kampar, khususnya di sentra industri di Desa Koto Mesjid, saat ini para pembudidaya memang sudah membuat pakan sendiri untuk mengatasi harga pelet yang terus naik. “Kita lihat di sini adalah membuat pakan sendiri, dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, dukungan dari DPR, bagaimana mendistribusikan mesin-mesin pelet. Bagaimana pembudidaya bisa membuat pakan secara mandiri. Ini saya kira yang pertama adalah bagaimana mengefesienkan pakan. Meningkatkan FCR (Food Convertion Ratio-rasio berat asupan pakan dan berat ikan) ataupun menurunkan efisiensi pakan. Ini sasaran yang utama,” tandas Slamet.

Lalu yang kedua, kata Slamet, adalah kemandirian dari sektor perbenihan. “Benih di sini harus bisa mandiri. Ke depan tidak lagi, katakanlah, mengimpor benih dari Jawa ataupun dari tempat lain. Sehingga yang kita kembangkan yang kedua adalah UPR (unit pembenihan rakyat). Ini yang harus kita dorong terus, untuk mencukupi kebutuhan benih di kawasan minapolitan di Kampar ini,” kata dia.

Nah, mengenai pemasaran produk ikan patin di Kampar, baik ikan patin segar maupun olahan, Slamet tidak merisaukannya. Pemasaran tidak menjadi masalah karena selain di Riau, patin yang di panen juga dikirim ke Kepulauan Riau, Sumbar, dan Jambi. Usaha ini cukup menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pembudidaya khususnya di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kabupaten Kampar,” tukas Slamet.

Dukungan DPR

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menjelaskan, kawasan industrialisasi perikanan budidaya memang menjadi salah satu yang sedang dikembangkan antara pemerintah dan DPR. “Sekarang ini kita harus pandai-pandai mencari alternatif. Budidaya ikan ini ternyata menarik. Karena dari hasil laporan KKP, dari pendapatan nasional antara tangkap dan budidaya itu jauh lebih besar budidaya,” kata dia.

Selain itu, menurut Firman, budidaya ikan menjadi salah satu hal positif. “Karena ada sebuah riset dari lembaga internasioan yang menyampaikan bahwa Indonesia itu, gizi anak dari 130 negara, kita itu nomor 110. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Rendahnya mutu gizi kita karena rendahnya konsumsi protein kita. Rendahnya protein hewani tidak mungkin harganya terjangkau masyarakat,” sebut Firman.

Hadirnya perikanan budidaya, dikatakan Firman, sampai ke pelosok-pelosok desa untuk memperbaiki gizi anak dan untuk meningkatkan protein anak dengan sistem jemput bola. “Ini akan sangat tepat. Kalau kita lihat masyarakat juga menyampaikan, nilai ekonominya juga luar biasa. Jadi ternyata mempunyai nilai tambah luar biasa. Ke depan program ini harus dikembangkan dan diberikan alokasi anggaran. Karena sudah membudidaya di pelosok-pelosok. Mutu gizi anak akan naik dari peringkat 110,” ucapnya.

Terkait berbagai keluhan dari para pembudidaya, menurut Firman, hal itu memang selalu ada. “Oleh karena itu, program dari pemerintah ini adalah stimulus supaya managemen harus diperbaiki, tata kelola harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat ini ketergantungan dengan pemerintah. Ini stimulus. Di sini diberikan program dan berhasil, lalu dikloning dan dikembangkan di daerah lain,” tandasnya.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri budidaya ini akan dikembangkan di seluruh Indonesia, tentu dengan keterbatasan anggaran. “Ini kan nilai ekonominya tinggi dan mereka sudah sampaikan nilai keuntungannya cukup bagus, dia harus mandiri. Ke depan, mereka tidak lagi masuk bantuan sosial, tapi masuk ke perbankan. Oleh karena itu, pentingnya kelembagaan di sini, apakah itu semacam badan usaha milik desa, sehingga ada buffer stock atau penyangga harga,” ujarnya.