NERACA

Jakarta – Guna lepas dari ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah punya program konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Namun begitu, program konversi tersebut dinilai hanya jalan ditempat mengingat ketersediaan alat penunjang seperti converter kit dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang masih terbatas.

Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong Kementerian Perindustrian agar bisa memaksa Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk memasang converter kit disetiap mobil baru. Hal tersebut seperti dikatakan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis IGN Wiratmaja Puja.

Ia mengatakan dorongan itu berkaitan dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk memasang converter kit. “Pak Menteri ESDM sudah menelepon pak Hidayat (Menteri Perindustrian), supaya perindustrian memaksa agen-agen mobil baru memasang converter kit untuk duel fuel. Kami sedang susun SKB (Surat Keputusan Bersama)-nya," ungkap dia di Jakarta, Rabu, (16/7).

Wiratmaja menuturkan konversi dari BBM ke BBG di sektor transportasi menjadi pilihan yang paling ideal seiring dengan membengkaknya subsidi BBM di sektor transportasi. Terlebih pemerintah enggan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga pemerintah nantinya akan memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk converter kit. “Insentif salah satunya bebas bea masuk untuk converter kit. Kalau dibebaskan bea masuk kan bisa lebih murah. Presiden pada dasarnya sudah buat Perpres soal BBG, di Perpres Nomor 60,” tegas dia.

Menurut Wiraatmaja, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pengusaha yang akan membangun Stasiun Pengisian BBG (SPBG). “Insentif untuk SPBG, listriknya subsidi, sama dengan kereta api. Semua pengusaha SPBG akan kita kasih,” kata dia.

Wiraatmaja menambahkan, kendala pembangunan SPBG, diantaranya soal pelanggan dan margin menjual BBG yang relatif kecil, apalagi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). “Harga gas kan Rp3.100 per LSP (liter setara premium), margin SPBG itu kecil, beli gas pakai USD, sekarang USD sudah Rp12 ribu. Kita mau menaikkan harga, tetapi berapa yang sebaiknya pengusaha untung tapi rakyat juga affordable. Kendala lainnya, pemakainya belum ada," tutur dia.

Menurutnya, saat ini jumlah SPBG yang sudah beroperasi dan telah menjual BBG baru sebanyak 14 SPBG. Infrastruktur gas yang tersedia saat ini, berupa pipa open access 3.476 kilometer (km), pipa dedicated hulu 4.110 km, pipa dedicated hilir 7.987 km, pipa kepentingan sendiri 46 km. Selain itu, pipa dedicated hulu 4.110 km, LNG plant tiga unit, terminal gas terapung (Floating Storage Refuel Unit/FSRU) satu unit, SPB-CNG 14 unit, wilayah jaringan distribusi empat, jaringan gas rumah tangga 162.000 rumah tangga.

Di sisi lain, tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru di sektor energi nanti adalah masalah penurunan produksi minyak, ketergantungan impor BBM akses energi terbatas, harga energi yang belum kompetitif dan subsidi tinggi, pemanfaatan energi belum efisien serta bauran energi masih didominasi BBM. “Sedangkan energi baru terbarukan (EBT) masih rendah, peningkatan nilai tambah, ketidaktersediaan kilang, ketidaktersediaan buffer stock, illegal mining, infrastruktur tidak merata, subsidi tidak tepat sasaran, koordinasi antar instansi, dan perizinan,” kata dia.

Pemasangan Diundur

Sebelumnya, rencana pemasangan converter kit, untuk angkutan umum oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Perindustrian, kembali diundur. Mentri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pihaknya menunda pemasangan konverter kit karena adanya pemotongan anggaran di tiap kementerian akibat perubahan APBN 2014. “(Converter kit) belum disebarkan karena anggarannya tadi mau dicabut tapi di kuartal tiga tahun ini mau dikembalikan lagi,” tegasnya.

Namun, Hidayat optimistis penyebaran konverter kit bisa dilakukan tahun ini. “Kalau anggarannya ga jadi ditunda, program konverter kit akan dimulai tahun ini,” ujarnya. Sebelumnya, seperti yang dikutip dari laman resmi Kementrian Perindustrian, Menperin mendapat tugas untuk menyebarkan konverter kit sejak tahun lalu. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk konverter kit mencapai Rp250 miliar. Rencananya Kemenperin akan membagikan 14ribu konverter kit untuk kendaraan umum, taksi. Selain itu direncanakan mobil dinas pemerintah juga akan menggunakan konverter kit.

Dirjen Industri Unggul Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmadi mengatakan bila program konverter kit yang dilakukan pemerintah untuk kendaraan umum berhasil, kemungkinan besar industri akan berlomba-lomba untuk masuk ke bisnis tersebut untuk kendaraan pribadi. Adapun saat ini sudah ada investasi dari Jepang yang memproduksi konverter kit di dalam negeri.

Namun sayang, konverter kit tersebut belum bisa terserap di dalam negeri lantaran tidak ada permintaan. “Jadi itu diekspor ke Thailand, di sini membuat konverter kit, tetapi belum ada tabung silindernya sehingga masih harus impor. Produksinya dimulai 2 bulan lalu, yang pasti ini sudah kemajuan, industri sudah potong kompas mendahului yang proyek pemerintah untuk kendaraan umum,” ucapnya.