Kuota BBM Subsidi Tidak Bisa Ditambah

Hingga Akhir 2014

Kamis, 17/07/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah tidak bisa menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, jika kuota yang telah dikurangi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar 46 juta Kilo Liter (Kl) habis sebelum akhir tahun.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas M. Hidayat, Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan, dalam Undang-Undang APBN telah ditetapkan, pemerintah tidak bisa mengajukan penambahan kuota BBM jika kuota yang telah ditetapkan habis sebelum pergantian tahun. "Di Undang-Undang APBN-P di tulis kalau kelebihan kuota tidak dibayar pemerintah. Sekarang tidak bisa (nambah kuota). Kalau kelebihan tidak bisa," kata Hidayat, di Jakarta, Rabu (16/7).

Hidayat mengakui, keputusan tersebut sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah saat ini akan melakukan berbagai upaya untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. "Kami sadar itu sangat berat, tapi berbagai upaya akan kami lakukan untuk menjaga itu. Kami harus menjaga itu karena tidak bisa di carry over ke pemerintah," tutur Hidayat.

Namun karena pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu akan berakhir sebelum akhir tahun, maka dibutuhkan peran pemerintah yang baru untuk mengatur hal tersebut. "Itulah perlunya pengaturan kembali, kira-kira bisa lewat lagi. Tidak tahu pemerintahan baru akan punya kebijakan seperti apa ya," tuturnya.

Sedangkan menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung yakin kuota BBM subsidi tahun ini tidak akan jebol karena sudah dihitung dan ada upaya pengendalian. Selain itu, kebijakan tersebut akan diambil alih oleh pemerintahan baru, agar tetap menjaga kuota BBM tidak jebol.

"Itu kan sangat teknis artinya 46 juta tidak akan bisa dipenuhi kalau kita tidak melakukan langkah apapun. Langkah yang diambil adalah tunggu tanggal mainnya. Tunggu presiden baru tidak mungkin jebol karena sudah dihitung," kata CT

CT mengatakan untuk kuota BBM subsidi tahun 2015 tidak dirumuskan saat ini karena itu kesepakatan pemerintahan baru dengan DPR.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menambahkan pemerintah akan mengambil sikap terkait kekhawatiran tak cukupnya kebutuhan konsumsi BBM subsidi dari kuota yang ada. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kan kita bisa ngarahin kebijakan. Tapi kan ESDM sudah punya kebijakan untuk tidak melebihi itu. Tapi kan dia (Pertamina) tidak tahu kebijakan yang sudah kita ambil untuk menahan itu jebol. Mudah-mudahan tetap bisa berada pada 46 juta KL. Tinggal nanti kita pastikan di ESDM itu bisa jalan. Kalau tidak ya kita selesaikan baik-baik," paparnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro, memastikan apa yang diungkapkan Pertamina menjadi pertimbangan langkah yang pemerintah akan ambil.

Tahun ini badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi yaitu Pertamina, AKR Corporindo dan Surya Parna Niaga. Kepada 3 perusahaan tesebut, negara hanya memberikan jatah maksimal 46 juta kilo liter.

Alasan tidak cukupnya jatah BBM subsidi ini karena adanya pertumbuhan konsumsi BBM seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Tahun ini diperkirakan ada tambahan 1 juta mobil dan 7,8 juta sepeda motor.

Realisasi konsumsi BBM subsidi khususnya premium saja diperkirakan mencapai 30,20 juta kilo liter, sementara tahun ini jatah premium diturunkan 29,26 juta kilo liter.

Realisasi penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina hingga 31 Mei 2014 mencapai 18,98 juta KL atau tumbuh sekitar 0,7% dibandingkan dengan realisasi penyaluran BBM PSO pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 18,84 juta KL.

Dari total realisasi tersebut, penyaluran Premium hingga 31 Mei 2014 mencapai sekitar 12,04 juta KL dan dinilai masih relatif terkendali. Sedangkan realisasi penyaluran Solar mencapai 6,54 juta KL atau sekitar 4,3% telah melampaui prediksi penyaluran pada periode tersebut sebesar 6,27 juta KL.

Realisasi Solar tersebut tumbuh 4% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Sedangkan penyaluran minyak tanah atau kerosin mencapai 300 ribu KL lebih. [agus]