Penjualan Semen Indonesia Tidak Terpengaruh - Dampak Pemangkasan Anggaran

NERACA

Jakarta – Kebijakan pemerintah dan DPR yang memangkas anggaran pengembangan infrastruktur hingga Rp 17,7 triliun menjadi Rp 122,3 triliun dari sebelumnya Rp 140 triliun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 untuk diundangkan, tentunya memberikan dampak yang berarti bagi perusahaan konstruksi yang mengandalkan proyek pemerintah dan juga hal yang sama perusahaan sement.

Namun bagi perusahaan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) pemangkasan anggaran tersebut diyakini tidak memberikan dampak berarti bagi penjualan perseroan. Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, Dwi Soetjipto mengatakan, penjualan perseroan tidak terlalu terpengaruh dengan pemangkasan anggaran infrastruktur tersebut. Pasalnya, porsi penjualan swasta lebih besar daripada pemerintahan,”Ya tapi kan peran swasta porsinya lebih besar dari pemerintah. Kalau di infrastruktur itu mungkin swasta dua kali lebih dari anggaran pemerintah. Apalagi kalau di properti kan lebih banyak swasta," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Dwi menyebutkan, sebanyak 80% kebutuhan semen di Indonesia diserap untuk sektor properti. Sementara 20% baru diserap infrastruktur pemerintahan,”Jadi, kalau 20% berkurang dikit. Asal orang itu punya keyakinan untuk berinvestasi, propertinya yang 80% itu akan tumbuh dengan baik," ungkapnya.

Selain itu, kata Dwi, perseroan memastikan tidak akan melakukan lindung nilai (hedging) sebagaimana instruksi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengimbau kepada perusahaan berpelat merah untuk melakukan lindung nilai (hedging) demi mengurangi dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS,”Kita tidak melakukan hedging seperti yang diinstruksikan pemerintah. Alasannya, perseroan telah melakukan natural hedging yang berbeda dengan pemerintah,”tuturnya.

Dia menambahkan, pada dasarnya hedging yang disarankan pemerintah tepat untuk menanggulangi kerugian akibat pelemahan rupiah. Namun dia menyarankan, sedianya hal itu diserahkan kepada manajemen masing-masing. Karena setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda,”Belum (hedging), karena kita pinjaman semua dalam rupiah kecuali restrukturisasi yang di Vietnam. Restrukturisasi di Vietnam ini dalam dolar. Namun kita punya natural hedging itu tadi, karena dari Vietnam ada pendapatan ekspor," pungkasnya.

Adapun hingga saat ini, BUMN yang sudah melakukan hedging antara lain adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) serta BUMN yang aktivitas bisnisnya banyak memakai valuta asing telah melakukan hedging. (bani)

BERITA TERKAIT

KERJASMA BNI - VAMOS INDONESIA

Menteri BUMN RI Rini M Soemarno (tengah), Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kedua kanan) dan Founder Yayasan Vamos Indonesia Fanny…

Payoneer Dukung UMKM di Indonesia dan Dunia

Hadirnya financial technology (fintech) memberikan banyak peluang bagi bisnis untuk berkembang secara global karena adanya kemudahan, seperti transaksi lintas negara…

Indonesia Eximbank Kerjasama Pembiayaan Ekspor ke Afrika

      NERACA   Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Bidik Dana di Pasar Rp 2 Triliun - Lagi, Jasa Marga Bakal Terbitkan Obligasi

NERACA Jakarta – Sukses menggalan dana di pasar lewat program dana investasi infrastruktur (Dinfra), memacu PT Jasa Marga (Persero) Tbk…

Bangun Plant Baru - Wika Beton Tambah Capex Jadi Rp 779 Miliar

NERACA Jakarta – Rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan memberikan dampak terhadap potensi proyek infrastruktur. Maka memanfaatkan hal tersebut,…

Perluas Pasar, FWD Life Gandeng K-Link

Dalam rangka perluas penetrasi pasar asuransi, PT FWD Life Indonesia (FWD Life) sebagai salah satu pelopor asuransi jiwa digital di…