Salah Sasaran, BBM Subsidi Harus Naik

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati meyakini isu subsidi energi akan terus menghantui pemerintahan baru. Oleh sebab itu, presiden terpilih nanti perlu segera melansir kebijakan buat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Karena menurut Anny yang memang bertanggung jawab mengelola APBN menunjukkan besarnya beban pemerintah setiap tahun menanggung dana subsidi energi, termasuk di dalamnya tarif listrik. Untuk 2014, belanja negara menalangi harga premium dan solar menyentuh angka Rp 246,5 triliun. Duit sebesar itu mubazir lantaran salah sasaran.

"Karena kami telah melakukan review ternyata subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang yang mampu," ujarnya selepas menghadiri Bedah Buku 'Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia' di Jakarta, Selasa (15/7).

Wamenkeu menuturkan, solusi paling baik dari pengurangan subsidi ini bukan mencabut sepenuhnya. Melainkan menjalankan skema subsidi tetap (fix subsidy) per liter. Kendati demikian, kenaikan harga jual yang tidak populer bagi masyarakat tetap bisa jadi pilihan.

"Bisa juga dengan menaikkan harga BBM subsidi. Kalau ini bisa dilakukan, maka bisa meningkatkan ruang fiskal dan tekanan yang terjadi," kata Anny.

Lebih jauh lagi, wamenkeu percaya menaikkan harga jual dapat memberi dampak positif ke beberapa hal. Misalnya, berkurangnya kemacetan, karena orang butuh biaya lebih untuk bepergian dengan kendaraan pribadi. "Jadi ada rasa untuk mendidik lebih disiplin. Coba kalau harganya murah, itu ngocor terus," cetusnya.

Pesan serupa pada presiden baru, sebelumnya juga sudah disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Menurut menkeu, siapapun capresnya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar melampaui 6 persen. Sebab, hanya dengan demikian pembukaan lapangan kerja dapat lebih maksimal.

Cara mendorong pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, dan dia melihat kedua kubu punya program-program unggulan. Masalahnya, dana yang tersedia di APBN saat ini tidak akan cukup untuk mewujudkan janji Prabowo atau Jokowi, kecuali subsidi BBM dikurangi lewat subsidi tetap.

Chatib menjelaskan, subsidi tetap artinya besaran subsidi per liter premium dan solar dalam APBN dipatok tetap sepanjang tahun anggaran. Ambil contoh, pemerintah memberi batas maksimum subsidi Rp 2.000 per liter dikalikan kuota 50 juta kiloliter, maka belanja energi per tahun hanya menjadi Rp 100 triliun.

"Kalau pemerintahan baru mau lakukan ini bagus sekali, karena beban fiskalnya sudah dipatok. Ini akan beda dengan sekarang, yang mana subsidi kita mencapai Rp 230 triliun," kata Chatib.

Berdasarkan rapat Pemerintah dan DPR dalam APBN Perubahan 2014, di Badan Anggaran DPR menyepakati subsidi Bahan Bakar Minyak sebesar Rp246,49 triliun. Anggaran tersebut naik Rp35,79 triliun dari APBN 2014 yang sebesar Rp210,73 triliun. Sebelumnya anggaran yang diajukan dalam RAPBN-P mencapai Rp284,96 triliun, karenacarry oversubsidi BBM yang dialihkan tercatat Rp46,26 triliun.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung mengungkapkan, kesepakatan itu dibuat dengan catatan pemerintah bisa memastikan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kilo liter, lebih rendah dari target APBN 2014 sebesar 48 juta kilo liter. [agus]

BERITA TERKAIT

Komisi IX: BPOM Harus Optimalkan Fungsi Ketahanan Masyarakat

Komisi IX: BPOM Harus Optimalkan Fungsi Ketahanan Masyarakat NERACA Jakarta - Mengawasi ribuan produk obat, kosmetik dan makanan yang beredar…

DPR: Kemenhub Harus Tingkatkan Pengawasan ASDP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau,…

BI Sebut Ada Capital Inflow Rp6 Triliun - Bunga Acuan Naik

      NERACA   Jakarta - Modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara sebesar Rp6 triliun setelah imbal hasil…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…