Pemerintah Baru Harus Sumbat Rembesan Gula Rafinasi

Perkuat Sektor Pangan Berbasis Kekuatan Industri Lokal

Rabu, 16/07/2014

NERACA

Jakarta – Siapapun presiden terpilih, baik Prabowo Subianto atau Joko Widodo diharapkan bisa memberi angin segar terhadap perbaikan kondisi industri gula di Indonesia. Pelaku industri gula nasional menaruh harapan besar pada presiden terpilih untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Inti dari harapan itu adalah penguatan industri gula nasional, terutama terkait dengan ketahanan pangan dalam negeri.

Selaku pemimpin industri gula nasional berpelat merah, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro sangat berharap adanya komitmen terhadap janji kampanye untuk memperkuat pangan nasional, termasuk produk gula. Dia berharap Jokowi atau Prabowo bisa mengimplementasikan perlindungan petani dan produk yang dihasilkan seperti gula. Hal itu diungkapkan Ismet kepada pers dalam sebuah kesempatan pekan lalu.

Secara teknis, presiden terpilih harus mampu memberantas praktik nakal permainan gula rafinasi (gula industri) atau gula kristal putih (GKP/gula konsumsi rumah tangga). Karena, gula rafinasi harusnya hanya untuk industri, namun faktanya dijual bebas atau merembes hingga ke pasar-pasar konsumen. Akibatnya harga gula tebu (GKP) hasil produksi dari tebu petani, menjadi anjlok.

Hal lain yang juga penting, menurut saran Ismed, adalah pembangunan pabrik gula dan pembukaan lahan tebu baru. Lebih-lebih, pasokan gula nasional masih sangat tergantung pada pabrik gula yang berlokasi di Pulau Jawa. Sementara kondisi pabrik sudah semakin uzur alias menua sudah berumur seratus tahun lebih. Area perkebunan tebu milik petani dan perseroan juga semakin menyempit.

Dalam hitungan Ismed, setidaknya, diperlukan pembangunan 20 pabrik gula baru dengan kebutuhan lahan sebanyak 600.000 hektar untuk memperkuat industri gula nasional. "Kebutuhan kita 20 pabrik yang kita bangun dengan kapasitas minimal 6.000 TCD. Berarti kalau kita harus bangun 20 pabrik kali 30.000 hektar. Itu kita butuh 600.000 hektar," kata Ismed.

Memang, pemerintah pusat beberapa tahun lalu telah memiliki rencana membangun puluhan Pabrik Gula (PG) baru dalam rangka mengejar swasembada gula. Akan tetapi, faktanya untuk membangun pabrik gula baru tidak mudah alias banyak hambatan yang tidak gampang diatasi.

Sementara terkait daya saing industri gula nasional dalam kancah regional, sebelumnya, industri gula Indonesia disebut masih belum siap dengan datangnya hajatan terbesar di ASEAN. Pasalnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015, produk dari ASEAN bebas keluar masuk ke seluruh negara ASEAN.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur mengatakan bahwa industri gula Indonesia belum siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN tersebut. "Industri gula saat ini masih banyak masalah. Bagaimana mau menghadapi produk-produk impor apabila industri dalam negeri masih banyak masalah. Seperti gula rafinasi yang rembes, impor raw sugar untuk perbatasan tapi tidak sampai ke perbatasan dan masalah Harga Patokan Petani (HPP) gula yang masih rendah,” ungkap Natsir.

Sementara itu, Tenaga Ahli dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Yadi Yusriadi mengatakan daya saing industri gula nasional masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Di lihat dari sisi harga, menurut Yadi, harga gula di Indonesia masih terbilang mahal sementara harga gula di negara ASEAN lainnya masih terbilang murah.

Guna mempersiapkan industri gula menghadapi MEA 2015, Yadi meminta agar pemerintah memiliki kebijakan untuk merivitalisasi industri gula secara keseluruhan baik di pabrik maupun di kebun. "Membuat budidayanya lebih baik lagi dan bikin varietas yang unggul. Kalau saja itu semua sudah benar maka nantinya akan membuat HPP menjadi turun. Kalau HPP turun maka secara harga, produk nasional bisa bersaing di tingkat dunia," ucapnya.

Tidak hanya di industri gula semata yang belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN, namun menurut Ketua Asosiasi Hortikultura dan Kedelai Indonesia Benny Kusbini, sektor pangan Indonesia belum siap menghadapi pasar bebas. Untuk urusan kedaulatan pangan saja Indonesia masih sangat labil, dan tergantung impor dari negara-negara tetangga. "Kita harus hati-hati. Kalau melihat kondisi sekarang, saya melihatnya kita hanya akan menjadi penonton," kata dia.

Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono menyebut industri gula nasional saat ini sulit untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, khususnya dengan Thailand. Menurut dia, Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand. Thailand kini menjadi salah satu eksportir gula dunia, sedangkan Indonesia masih menjadi importer.

Dari data Ikagi, Thailand mampu memproduksi gula 10,61 juta ton per tahun, sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi 2,55 juta ton per tahun. "Thailand mampu mengekspor gula ke berbagai negara sebanyak delapan juta ton per tahun, yang 30% di antaranya diekspor ke Indonesia," ujar Subiyono.

Seperti diketahui, konsumsi gula di Indonesia sekitar tiga juta ton per tahun, sedangkan produksi gula nasional hanya berkisar 2,5-2,7 juta ton per tahun sehingga masih mengimpor 300-500 ribu ton. Padahal, kata Subiyono, jumlah pabrik gula Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan pabrik gula Thailand. Indonesia memiliki 62 pabrik gula, sedangkan Thailand hanya memiliki 50 pabrik gula.