Konsumsi BBM Subsidi Tembus 22,9 Juta KL

Semester I-2014

Rabu, 16/07/2014

NERACA

Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mencatat, konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi selama semester pertama 2014 mencapai 22,9 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Andy N Sommeng di Jakarta, Senin mengatakan volume konsumsi tersebut sekitar 49,8% dari kuota APBN Perubahan 2014 yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter. "Kami akan lakukan upaya-upaya pengawasan agar kuota BBM sesuai target sebesar 46 juta kiloliter," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa.

Menurut dia, realisasi konsumsi BBM subsidi selama enam bulan pertama 2014 tersebut terdiri atas premium 14,44 juta kiloliter, minyak tanah 0,46 juta kiloliter, dan solar sebesar delapan juta kiloliter. Sejumlah upaya pengendalian yang dilakukan antara lain pengurangan mulut keran (nozzle) BBM subsidi di SPBU kota-kota besar.

Pengurangan "nozzle" akan dimulai di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain. Langkah pengendalian lainnya adalah pembatasan kendaraan truk dan bus wisata tidak memakai solar subsidi serta taksi mewah tidak memakai premium bersubsidi.

BPH Migas akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pengendalian pemakaian BBM subsidi tersebut.Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro juga pernah mengatakan, pemerintah akan melakukan pengendalian pemakaian BBM subsidi. Menurut dia, angka 46 juta kiloliter merupakan kesepakatan dengan DPR, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan melalui pengendalian pemakaiannya.

Presiden terpilih akan dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya adalah besarnya alokasi subsidi energi yang totalnya mencapai Rp 400 triliun baik subsidi listrik maupun subsidi BBM di 2014. Sehingga presiden yang baru harus berani menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban negara.

"Saran saya untuk presiden yang baru, pertama naikkan harga BBM subsidi, perkecil disparitas harga antara yang subsidi dengan non subsidi sehingga penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi tidak terjadi lagi," kata Andy.

Dengan kenaikan BBM subsidi itu, dampak positifnya adalah pemerintah bisa menghemat anggaran negara, namun masyarakat miskin harus diberi kompensasi. "Kompensasinya kan bisa dalam bentuk biaya angkutan umum yang lebih murah, karena tiketnya disubsidi pemerintah, subsidi tiket kereta api, pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Andy menambahkan lagi, saran yang lebih penting lagi, pemerintahan dan DPR yang baru bisa membentuk satu badan atau menggabungkan BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam satu wadah. "Seperti OJK yang merupakan badan otoritas perbankan, atau badan otoritas pelaksana/pengatur energi yang mengurusi sektor hulu-hilir migas, ngurusi listrik dari hulu-hilir," ucapnya.

Dia mengungkapkan, lembaga tersebut dapat mengatur agar kegiatan usaha dari hulu-hilir berjalan lancar, proyek pembangkit PLN bisa selesai sesuai jadwal, dan mencegah terjadinya monopoli di satu sektor energi.

"Bagaimana pipa gas bisa digunakan oleh siapa saja, bagaimana transmisi listrik bisa dimanfaatkan bersama, yang saat ini monopoli alami. Badan seperti ini sudah ada sejak lama di Turki, di Singapura dan banyak negara di Eropa dan dampaknya besar, terjadi efisiensi, pemanfaatan energi yang lebih tepat," paparnya.

Pada kesempatan sebelumnya, awal bulan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, mengaku optimistis dapat mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya menjelang Lebaran. Salah satu caranya adalah mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi ketika Lebaran 2014 dan Tahun Baru 2015. "Lebaran dan Tahun Baru, saya mengimbau masyarakat janganlah masih meminta (BBM) yang bersubsidi. Belilah yang nonsubsidi," kata Wacik.

Dalam APBN-P 2014, jatah BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter. Jumlah tersebut turun 2 juta kiloliter dari APBN 2014 yang kuota BBM bersubsidinya diketok 48 juta kiloliter. Wacik pun optimistis bisa menjaga kuota tersebut agar tidak jebol. "Feeling saya bisa, kalau kita bekerja keras cegah kebocoran dan menjaga penggunaan BBM bersubsidi ramai-ramai," ujarnya.

Sementara menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada Ramadhan-Idul Fitri tahun ini diperkirakan meningkat. Arus mudik dan arus balik memicu tingginya aktivitas transportasi sehingga konsumsi BBM pun melonjak. Meski demikian, PT Pertamina (Persero) menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir adanya kelangkaan. Perusahaan pelat merah tersebut akan menjaga pasokan di atas 18 hari. "Yang penting bahwa stok itu kita pastikan di atas 18 hari untuk menjaga pasokan kepada masyarakat aman. Kita harapkan masyarakat tak perlu khawatir," ujarnya.

Ali menyebutkan konsumsi untuk premium rata-rata nasional per hari adalah 80 ribu kiloliter. Pada periode puasa hingga lebaran, kenaikan konsumsi akan mencapai 10%. Sementara untuk solar justru berbeda. Konsumsinya malah turun sampai 5% dari rata-rata-rata nasional yang 42 ribu kiloliter per hari. Ini karena biasanya satu minggu sebelum dan setelah lebaran, tidak ada aktivitas di beberapa sektor ekonomi seperti pertambangan, alat-alat berat, hingga manufaktur. "Banyak truk seminggu sebelum dan setelah lebaran, angkutan berat, itu nggak boleh beroperasi. Pabrik pertambangan juga tutup karena pegawainya libur," tutupnya.