Politis Hambat Konsolidasi Bank

PERBANKAN INDONESIA TERTINGGAL JAUH MALAYSIA

Selasa, 15/07/2014

Jakarta - Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menilai perbankan nasional ketinggalan dua langkah dari negeri jiran, terutama dalam menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA) 2015. Ini terjadi karena perbankan Malaysia konsisten terus-menerus memperkuat dan membesarkan industri perbankannya sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997 hingga saat ini.

NERACA

Pernyataan Sigit itu menanggapi pengumuman pasca merger yang dilakukan tiga bank asal Malaysia yaitu CIMB, RHB Capital, dan Malaysia Building Society. Dalam pengumumannya, ketiga bank tersebut sepakat melakukan mega merger yang akan melahirkan bank keempat terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, CIMB Group amerupakan bank kedua terbesar Malaysia di bawah Maybank. Namun dengan langkah mega merger, CIMB otomatis menjadi bank terbesar.

Dalam pengumumannya akhir pekan lalu, CIMB menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Sentral Malaysia. Keputusan mega merger tersebut dilakukan guna membantu pemerintah Malaysia mewujudkan visinya mentransformasikan perekonomian Malaysia menjadi negara maju pada 2020 dengan target menggandakan pendapatan per kapita penduduknya dalam enam tahun ke depan menjadi US$ 15 ribu.

Bahkan menurut sumber perbankan lainnya, bank hasil mega merger tersebut akan memiliki total aset sebesar 614 miliar ringgit (US$183,1 miliar) atau setara Rp 2.123,96 triliun, mengalahkan aset Maybank sebesar 578 miliar ringgit.

"Malaysia membuktikan mereka mampu melakukan konsolidasi perbankan pada saat krisis Asia dan di saat normal seperti sekarang. Tapi di Indonesia, ambil contoh saja rencana akuisisi antarbank BUMN beberapa waktu lalu, bagaimana semua orang begitu ributnya, padahal itu merupakan bagian dari konsolidasi perbankan. Konsolidasi antar bank BUMN saja tidak berjalan," kata Sigit kepada pers di Jakarta, pekan ini.

Sigit menilai, dalam jangka pendek, mega merger yang dilakukan ketiga bank Malaysia itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Indonesia. Namun dalam jangka panjang hal tersebut mendukung pertumbuhan non organik. "Merger dalam dunia perbankan adalah pilihan rasional. Regulator memberikan insentif bagi yang melakukan konsolidasi. Sejak dulu Malaysia konsisten mengurangi jumlah bank mereka. Inilah salah satu strategi mereka menghadapi pasar bebas ASEAN," katanya.

Sigit berharap, pemerintahan terpilih nanti bisa melaksanakan konsolidasi perbankan yang sudah merupakan kebutuhan mendesak. Untuk itu, Perbanas akan mengusulkan cetak biru perbankan.

Menurut Sigit, cetak biru perbankan diperlukan sebagai arah pengembangan perbankan nasional ke depannya. Dalam rancangan itu, karakteristik masing-masing bank akan dijabarkan lebih lanjut dan cetak biru itu akan mengikat seluruh multi-stakeholder seperti OJK, pemerintah, BUMN, dan DPR, sehingga selain setiap pihak terlibat, jika terjadi pergantian pemerintahan, kebijakan ini tak perlu berganti. "Pasar bebas ASEAN sudah di depan mata, kita harus segera melakukan konsolidasi perbankan. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia saja sekarang baru masuk urutan ke delapan di ASEAN, " ujarnya.

Daya Saing

Pengamat perbankan yang juga Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, konsolidasi perbankan nasional melalui konsep Arsitektur Perbankan Nasional (API) belum berhasil karena banyaka hambatan yang terjadi, semisalnya saja di bank BUMN dimana terdapat hambatan politisnya seperti nilai birokrasi yang tinggi dan bank swasta adanya hambatan bisnis dan manejemen. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat daya saing industri perbankan nasional dengan dukungan permodalan yang kuat.

“Memang agak sulit untuk melakukan konsolidasi dan merger terhadap bank-bank di Indonesia, namun saya setuju dengan adanya konsolidasi dan merger ini untuk terjadinya efisiensi perbankan yang kuta. Kemudian saya juga mengusulkan konsolidasi dan merger ini lebih tepat diarahkan kepada bank-bank yang buruk dalam hal manajemen risiko serta prinsip good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan bank,” ujarnya.

Menurut dia, industri perbankan Indonesia memang membutuhkan permodalan yang kuat dan memang diperlukan konsolidasi perbankan. Program konsolidasi atas perbankan nasional ini agar perbankan nasional dalam posisi kuat apalagi menjelang diberlakukannya MEA 2015 mendatang.

“Konsolidasi membuat industri perbankan lebih sehat dan kuat. Semisalkan saja, jumlah bank di Indonesia terdapat 100 buah dan bisa saja dipangkas menjadi 10 bank sehingga terjadi efisiensi perbankan,” ujar Anthony.

Dia mengatakan, konsolidasi perbankan ini agar tercipta penguatan perbankan yang diperlukan untuk memenangi persaingan dengan bank-bank asing. Oleh karenanya, bank BUMN nasional jangan sampai kalah bersaing dengan bank-bank asing.

“Pemerintah harus melakukan kebijakan yang tepat dalam penguatan konsolidasi perbankan nasional mulai dari sekarang. Kebijakan tersebut menjadi mutlak dalam menghadapi MEA. Jika tidak Indonesia mempersiapkan mulai dari sekarang, imbasnya akan terasa pada saat MEA nanti,” tambah Anthony.

Menurut pengamat perbankan yang juga komisaris independen Bank Mandiri Aviliani, kesiapan menghadapi MEA 2015 industri perbankan di Indonesia memang belum bisa 100 persen, namun begitu menghadapi itu harus siap, terutama untuk bisa siap dan kompetitif dengan perbankan ASEAN lainnya memerlukan tambahan modal yang tidak sedikit. "Siap nggak siap harus siap, untuk bisa siap menghadapi tentu saja harus ada penambahan modal yang kuat,," katanya kepada Neraca, Senin (14/7)

Meski begitu, Aviliani memperkirakan bakal ada persaingan antar bank di MEA 2015 nanti diperkirakan akan berlangsung ketat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko perbankan di dalam negeri perlu memiliki modal yang cukup. "Secara kesiapan negara lain seperti Singapura, bahkan Malysia sudah sangat siap menghadapi MEA, tapi memang Indonesia belum semuanya," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar menilai bahwa Arsitektur Perbankan Indonesia (API) belum dijalankan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Salah satu rencana dalam API adalah menciptakan perbankan yang simpel, kuat dan bermodal besar. Menurut dia, hal itu sulit untuk dilakukan mengingat BI tidak memberikan dan menyiapkan insentif bagi perbankan yang ingin digabungkan ataupun menyiapkan punishment bagi perbankan yang tidak mengikuti dari arsitektur perbankan Indonesia.

Dia menilai API belum sepenuhnya berjalan lantaran BI tidak bertindak tegas. “Ini juga menjadi tugas untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena saat ini pengendalian perbankan ada di OJK. Maka dari itu, OJK perlu fokus dalam menciptakan perbankan Indonesia yang berdaya saing seperti yang dilakukan Malaysia. Misalnya saja seluruh bank BUMN digabung jadi satu, maka saya rasa akan menguasai karena ke empat bank BUMN tersebut menguasai 30% saham perbankan,” tuturnya kemarin.

Lebih jauh lagi, Harry Azhar berharap agar perbankan khususnya bank BUMN untuk tidak hanya sekedar mengambil keuntungan semata namun juga lebih menjadi agent of development. “BI kan tidak bisa memaksa bank swasta untuk melakukan merger. Ini seharusnya menjadi kesempatan untuk bank BUMN untuk bisa menyaingi Malaysia,” pungkasnya.

Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih mengatakan, API yang dicanangkan oleh BI sejak 2004 memang belum sepenuhnya gagal. Tapi memang harus ada identifikasi terkait dengan progres yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan untuk pemetaan untuk keberlanjutannya dari program ini. "Gagal belum, tapi memang butuh pengerjaan yang serius dari pemerintah," kata dia.

Karena apa, untuk menghadapi MEA 2015 nanti dan untuk perbankan pada tahun 2020 perlu upaya dari pemerintah guna mampu menciptakan bank besar, kuat dan permodalan besar. Disini yang mempunyai peluang itu adalah BUMN, tapi memang dari aset maupun permodalan pun satu bank saja tidak cukup harus ada merger antar bank untuk bersatu sehingga kuat. "Disinilah pentingnya peran pemerintah yaitu BUMN agar dapat menciptakan satu bank uang kuat," ujarnya. agus/bari/mohar