NERACA

Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mengejar target realisasi program dalam 100 hari terakhir sebelum aktifnya pemerintahan baru.

Menanggapi instruksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, jajarannya bersama seluruh kementerian yang ada dalam koordinasinya akan menyelesaikan berbagai persoalan yang diinstruksikan presiden. 

"Kita sendiri dari Kemenko Perekonomian dengan menteri di bawahnya, enggak usah nunggu 100 hari seperti yang diminta Presiden. Kita sudah punya panduan," tutur CT ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (14/7).

"Misalnya Presiden bicara listrik, kita persiapkan. Presiden bicara SKK Migas, kita sudah persiapkan, jadi semuanya sudah masuk di dalam plan kita," sambungnya.

Dia mengatakan, salah satu agenda yang paling mendesak untuk segera dituntaskan adalah persoalan listrik. Pihaknya, jelas CT, telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan 16 proyek infrastruktur sebelum pemerintahan sekarang lengser. 

Agenda tersebut di antaranya adalah pembangunan pembangkit listrik mulut tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan, jaringan transmisi lintar Sumatera, kabel listrik bawah laut dan transmisi di Sumatera-Jawa, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu, dan PLTU Takalar.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan yang sedang berjalan.

Menurut dia, mengingat terbatasnya waktu, APBN-P 2014 tidak berlaku bagi proyek baru atau new inisiatif.

"APBN-P 2014 lebih banyak digunakan untuk proyek-proyek yang sudah berjalan," katanya.

Chatib mengatakan, beberapa contoh proyek yang sedang berjalan adalah belanja modal Kementerian Lembaga (K/L) seperti pembelian komputer, perawatan gedung, pembayaran gaji, belanja sosial, dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Proyek baru tegas Menkeu, akan dibahas oleh pemerintahan mendatang setelah presiden terpilih. "Pemerintahan baru juga mempunyai kewenangan menambah proyek yang akan dibiayai APBN selanjutnya," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk program 100 hari akhir masa jabatannya. SBY mengatakan selain menuntaskan sejumlah kebijakan pemerintah, program tersebut juga berisi program prioritas yang menunjang masa transisi jabatan Presiden. Dengan begitu, ia berharap Presiden mendatang lebih mudah melanjutkan sejumlah kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang ia pimpin.

"Saya mengajak mari kita tuntaskan pekerjaan kita di 100 hari terakhir ini. Kepala Bappenas dan Kepala UKP4 saya tugasi dalam 3 hari ini untuk menyiapkan apa saja agenda dan pekerjaan rumah kita. Agenda dan pekerjaan rumah para menteri dan anggota kabinet yang harus dirampungkan. Pilih yang paling penting," ujar SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meminta Menteri dari partai politik untuk tidak lagi mengurusi partai politik masing-masing. Menurutnya saat ini sudah saatnya menteri tersebut fokus bekerja di akhir masa jabatannya. Masa Pemerintahan SBY sendiri selesai 20 Oktober 2014 mendatang. [agus]