Buktikan Jika BIN dan Kopassus Tidak Netral dalam Pilpres

Oleh: Dyah Catherine Diana, Peneliti Muda dan Pemerhati Masalah Strategis Indonesia

Selasa, 15/07/2014

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, diinfokan mengadakan pertemuan dengan elemen tentara untuk mendistribusikan uang kemenangan pada 9 Juli nanti. Hal itu diungkapkan pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens saat diskusi di Jakarta, Jumat (4/7). "Dari info yang saya terima ada pertemuan antara timses (tim sukses) Prabowo-Hatta dengan Kopassus dan BIN (Badan Intelijen Negara) di sekitar Mako (markas komando) Cijantung untuk distribusi dana dan intimidasi menjelang Pilpres 9 Juli nanti," ujar Boni, tanpa membeberkan asal info tersebut. Boni menuturkan, masuknya unsur aparat negara tersebut di salah satu kubu Capres atas perintah incumbent (petahana) yang mendukung salah satu kandidat Capres. "Tetapi, saya tidak bisa sebut nama (tokoh yang menginstruksikan)," ungkap Boni. Dirinya berpendapat, langkah sinergi antara Kopassus dan BIN untuk mewujudkan survei-survei bayaran yang akhir-akhir ini muncul. "Yang membuat data bahwa elektabilitas Prabowo-Hatta di atas Jokowi-Jusuf Kalla," tuturnya. Atas dasar itulah, Boni menarik kesimpulan bahwa ini merupakan langkah kecurangan yang pernah dilakukan Gloria Macapagal Arroyo salah satu kandidat capres di Filipina pada tahun 2001-2010 (sumber : http://skalanews.com/berita/detail/183471/Boni-Hargen-Sebar-Isu-Prabowo-Hatta-Bayar-Kopassus-dan-BIN)

Menjelang Pilpres ini memang seakan-akan kita mendapatkan bahwa komponen bangsa ini sedang mengalami fase “keterbelahan”, karena di kalangan tokoh agama Islam ataupun non Islam juga mengalami perbedaan pilihan terhadap figur capres, media massa juga semakin banyak yang tidak netral dan sembrono dalam memberitakan sebuah berita tanpa crosscheck dan recheck, sehingga melanggar kode etik jurnalistik yang disusun 29 lembaga pers pada tahun 2006, kalangan mahasiswa dan aktivis juga terbelah, pengamatpun juga terbelah, lembaga survei juga banyak yang menggadaikan hasil surveinya dan memihak, bahkan aparat negara disebut-sebut juga “tidak netral” dalam menghadapi Pilpres 2014.

Dari adanya fase “keterbelahan” tersebut, sehingga banyak kalangan di masyarakat yang menyangsikan atau meragukan Pilpres 2014 akan berlangsung secara damai dan lancar, walaupun salah satu capres sudah memberikan jaminan bahwa Pilpres akan berjalan dengan damai jika tidak dipanas-panasi (mungkin pernyataannya untuk menambah pencitraan menjelang Pilpres).

Bahkan mantan Kepala BIN Prof AM Hendropriyono mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang, Badan Intelijen Negara (BIN) diminta agar dapat meramal atau memprediksi potensi masalah yang akan terjadi, terkait peta politik di Indonesia. Para intelijen di Indonesia harus mengikuti perkembangan situasi politik menjelang Pilpres 2014, untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan bangsa. "Intel kita harus mengikuti perkembangan sampai berujung pada ramalan, bahwasannya apa yang akan terjadi nanti tidak membahayakan keselamatan kita," kata Hendropriyono belum lama ini.

Namun demikian Hendropriyono mengakui, bahwa untuk bisa meramalkan potensi masalah yang akan terjadi kedepannya, memang tidak dapat dilakukan begitu saja, tapi butuh biaya yang lebih. "Untuk dapat meramal secara cepat dan tepat, tentu ada ongkosnya," katanya.

Harus Dibuktikan

Kembali ke pernyataan Boni Hargen yang terkesan “menuduh” Kopassus dan BIN telah dibayar oleh Prabowo dan Hatta Radjasa jelas sebuah pernyataan yang tendensius, jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh aktivis asal NTT yang juga mengajar di FISIP Universitas Indonesia.

Mengutip pernyataan Boni yang menuturkan, masuknya unsur aparat negara tersebut di salah satu kubu Capres atas perintah incumbent (petahana) yang mendukung salah satu kandidat Capres, dalam pemberitaan tersebut jelas merupakan “kesalahan analisis politik”. Penulis dan pembaca berita tersebut pasti menangkap kesan bahwa yang dimaksud dengan petahana atau incumbent tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang memang telah menerima pasangan Prabowo-Hatta pada 4 Juli 2014 serta memberikan dukungan Partai Demokrat kepada pasangan tersebut.

“Kesalahan analisis politik” yang dimaksud penulis adalah Boni Hargen tidak menerjemahkan dukungan tersebut diberikan SBY kepada Prabowo-Hatta dalam kapasitas sebagai petahana atau incumbent atau sebagai Presiden, namun SBY sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat, dan sikap SBY yang akhirnya menjatuhkan pilihan atau dukungan politiknya ke Prabowo atau Hatta, karena mungkin SBY sudah menilai bahwa “kepentingan politiknya” akan aman dan diperjuangkan atau selaras dengan capres-cawapres nomor urut 1 tersebut. Indikatornya, selama pelaksanaan debat capres dan cawapres, pasangan nomor urut 1 tersebut tidak pernah “menyerang atau menyalahkan” kebijakan yang telah diambil selama kepemimpinan Presiden SBY, dan juga Boni Hargen kemungkinan lupa bahwa selama SBY memerintah, PDIP dengan perintah Megawati Soekarnoputri juga sudah menegaskan garis politiknya untuk menjadi “oposisi” selama 10 tahun, sehingga wajar jika SBY menjatuhkan pilihan ke Prabowo-Hatta sebagai penerapan prinsip “resiprokal”.

Menurut penulis, pihak BIN dan Kopassus yang dinilai Boni Hargen telah dibayar Prabowo-Hatta jika akhirnya menuntut atau mendesak Boni Hargen membuktikan penilaiannya adalah wajar, karena pernyataan Boni Hargen memang cukup menohok antara lain dengan menyebutkan ada pertemuan antara timses (tim sukses) Prabowo-Hatta dengan Kopassus dan BIN (Badan Intelijen Negara) di sekitar Mako (markas komando) Cijantung untuk distribusi dana dan intimidasi menjelang Pilpres 9 Juli nanti dan langkah sinergi antara Kopassus dan BIN untuk mewujudkan survei-survei bayaran yang akhir-akhir ini muncul. Pernyataan ini jelas harus dapat dibuktikan Boni Hargen, jika nanti BIN dan Kopassus misalnya menuntutnya, karena pernyataan ini dapat menurunkan citra kedua lembaga negara yang sangat prestisius tersebut.

Membaca kepada pemberitaan beberapa media massa, penulis sangat yakin jika aparat keamanan (TNI dan Polri) dan aparat intelijen khususnya BIN akan netral dalam Pilpres, karena sudah terlalu sering dikemukakan Kepala BIN, Marciano Norman. Dan, menurut penulis sendiri, jika BIN tidak netral dalam Pilpres 2014 akan merugikan masa depannya, karena siapapun yang menjadi pemenang Pilpres akan menjadi “end user” bagi lembaga intelijen yang disegani di dalam dan luar negeri tersebut.

Sementara itu, pelajaran bagi media masa dalam pemberitaan ini adalah kedepankan dalam pembuatan berita cara-cara yang profesional, melakukan check and recheck terhadap berita, cover both side, penulisan berita berdasarkan stylebook yang telah ditetapkan redaksi, mengedepankan kode etik jurnalistik dan tidak sekedar “cepat-cepatan” membuat berita, namun akhirnya bermasalah atau menciptakan masalah, karena sekali lagi media massa yang tidak netral dalam tahun politik ini diprediksi penulis juga akan mendapatkan “getah politik”nya. Jadi, waspada dan hati-hatilah.***