Pemerintah Diminta Hentikan Ekspor Gas Murah

Pasok Kebutuhan Domestik

Selasa, 15/07/2014

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk menghentikan ekspor gas murah ke beberapa negara. Hal itu perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas bagi dalam negeri karena sejauh ini kebutuhan di dalam negeri semakin meningkat. Pasalnya, lebih dari 40% produksi gas bumi Indonesia diekspor ke luar negeri mulai dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok. Salah satu penyebabnya tidak ada infrastruktur gas, sehingga gas tidak terserap dalam negeri.

Hal tersebut seperti dikatakan Ketua Tim Energi Primer Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Jumadi Abda menilai bahwa ekspor gas yang dihargai dengan murah tersebut telah menelan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. “Kami minta agar Kementerian ESDM tidak mengekspor gas alam murah lagi ke luar negeri karena merugikan negara ratusan triliun per tahun,” ujar Jumadi di Jakarta, Senin (14/7).

Ia menuturkan, Kementerian ESDM telah mengklaim sumber gas bumi dalam negeri akan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, kata dia, pada kenyataannya hingga kini pihaknya belum menerima surat pernyataan yang berisi mengenai produksi gas di Blok IDD Selat Makasar dan Blok Mahakam tidak akan dijual lagi ke asing.

Selain itu, Jumadis menyayangkan langkah pemerintah yang telah melakukan renegosiasi harga jual gas Tangguh ke Fujian, China terbilang masih rendah ketimbang harga internasional. Renegosiasi yang berhasil dilakukan pemerintah menjdi US$8,65 per mmbtu atau sekitat Rp3.500 per liter stara premium dari sebelumnya US$3,3 per mmbtu. Sedangkan harga gas internasional telah mencapai kisaran US$15 per mmbtu. “Masih sangat murah, padahal Domestik masih membutuhkan gas alam murah tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jika PLN bisa memenuhi seluruh kebutuahn gas bagi pembangkit listrik, maka perusahaan pelat merah itu akan menghemat biaya operasional sebesar Rp110 triliun per tahun. Bahkan listrik tidak perlu subsidi sehingga menyebabkan tarif listrik menjadi naik. “Pemerintah juga akan menghemat keuangan Negara sekitar Rp250 per tahun dari subsidi listrik. Dan masyarakat akan dapat penghematan hingga Rp137 triliun per tahun dari energi murah,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin eskpor gas dengan harga murah kembali terjadi, khususnya setelah Indonesia memiliki presiden yang baru.

“Presiden yang baru harus dorong pembangunan infrastruktur gas, karena ini penting, pertama kita punya banyak gas, harganya murah tapi kita justru masih pakai BBM (bahan bakar minyak) impor BBM nambah terus subsidi membengkak, kita punya gas banyak tapi banyak diekspor karena infrastrukturnya nggak ada salah satunya tidak ada pipa gas,” ucapnya.

Fanshurullah mencontohkan, banyak proyek pipa gas yang molor pembangunannya, sehingga tidak jadi-jadi, seperti proyek pipa gas Kalimantan Jawa. Proyek BP Tangguh train 1 dan II yang pada 2002 terpaksa diekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat karena tidak adanya infrastruktur gas pada saat itu. “Makanya butuh presiden yang berani dan tegas, kalau proyek tidak selesai cabut izinnya ganti dengan perusahaan lain,” katanya.

Saat ini ada 7 proyek gas bumi yang masih dalam progres, yakni proyek pipa Arun-Belawan yang ditangani PT Pertagas, proyek pipa Tegal Gede-Muara Tawar-Muara Karang digarap PT Pertagas, Gresik-Semarang PT Pertagas, proyek Porong-PLTG Grati Jawa TImur digarap PT Pertagas, Cirebon-Semarang digarap PT Rekayasa Industri, Duri-Dumai digarap PT PGN (Persero), Kepodang-Tambak Lorok digarap PT Kalimantan Jawa Gas.

“Jika proyek-proyek ini cepat selesai, tentunya pemanfaatan gas bumi akan makin banyak, daerah yang dilalui jalur pipa juga bisa dijadikan gas kota, di mana perumahan warganya bisa menggunakan gas, industri tercukupi kebutuhan gasnya, ada SPBG sehingga mudah dapat suplai gas, dan banyak lagi,” ungkapnya.

Lakukan Renegosiasi

Sebelumnya, pemerintah telah berhasil menaikkan harga gas ekspor dari Tangguh, Papua ke Fujian, Tiongkok dari US$ 3,3 per MMBTU menjadi US$ 8 per MMBTU. Namun Indonesia masih mengekspor gas dengan harga US$ 4,1 per MMBTU.

Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, keberhasilan merenegosiasi kontrak gas ke Fujian dari US$ 3,3 per MMBTU menjadi US$ 8 per MMBTU ini akan menjadi acuan, untuk merenegosiasi kontrak gas ekspor yang lain. “Hasil renegosiasi ini luar biasa, akan menjadi trigger (pemicu) kontrak-kontrak yang lain yang harganya sudah nggak masuk akal,” ucap Jero.

Jero mengatakan, saat ini tim renegosiasi kontrak gas ke Korea selatan yang berasal dari blok Tangguh, sama dengan gas yang memasok ke Fujian. “Tim sudah bekerja untuk ke Korea (Selatan), dan renegosiasi sudah dalam tahap akhir, dua minggu lagi kita akan umumkan kembali,” ucapnya.

Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja menambahkan, ekspor gas ke Korea dibeli oleh K-Power dan Posco. “Harga gasnya sekarang ini masih US$ 4,1 per MMBTU, memang dalam kontrak tidak tertulis adanya renegosiasi, namun kita akan bilang Fujian saja sudah naik masak nggak boleh. Saya tidak bisa beritahu berapa angka kenaikan harga gasnya, kalau bocor nanti susah saya negosiasi, kontrak penjualan gasnya juga hingga 2034 dengan pasokan masing-masing 8 kargo,” tutupnya.