NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program yang diusung oleh salah satu Calon Presiden (Capres) soal konektivitas yaitu jalan tol laut perlu didukung. Namun begitu, Kadin menyatakan bahwa program tersebut membutuhkan sarana pendukung seperti kapal dengan kapasitas menengah 5.000 day weight ton (DWT) yang diperkirakan kebutuhannya mencapai 500 unit. Hal tersebut seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Natsir Mansyur di Jakarta, Senin (14/7).

Natsir mengatakan bahwa pihaknya mendukung program tersebut karena berperan penting dan berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi di daerah. “Namun program tersebut butuh pendukung seperti kapal yang mencapai 500 unit yang terdiri dari kapal migas, curah/bulk, pangan, perkebunan, ternak, cargo serta pelabuhan dengan masing-masing kapal berkapasitas 5.000 DWT. Disamping itu kapal-kapal yang melayari perairan Indonesia relatif tua, usianya di atas 15 tahun sehingga pengoperasiannya kurang efisien sehingga diperlukan peremajaan,” ungkapnya.

Kadin menilai bahwa konektivitas nasional berbasis maritim base untuk menunjang pergerakan dan pertumbuhan ekonomi daerah belum berjalan. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak kepada tidak efisiennya ekonomi nasional. Natsir juga menyebutkan, dampak-dampaknya antara lain angkutan barang dari pulau ke pulau mahal, daya saing lemah, tingginya biaya logistik, INPRES No.26/2013 tentang Sistem Logistik Nasional (Sislognas) berjalan lambat. “Indonesia sebagai negara kepulauan perlu diperkuat konektivitas berbasis maritim yang ditunjang dengan sarana kapal yang melayari laut jarak pendek menghubungkan satu pulau dengan pulau lain (short sea shipping),” ungkap Natsir.

Pihaknya berharap untuk menunjang program tol laut dapat dijadikan sebagai konektivitas berbasis maritim untuk melayari jarak pendek (short sea shipping). Dalam hal ini pihaknya menghimbau agar Kementrian terkait perlu lebih serius, karena program tersebut dapat menghidupkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, menjadi lebih efisien serta memantapkan persiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Butuh Subsidi

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Lana Soelistianingsih menyatakan setuju dengan proyek tol laut yang digagas salah satu calon presiden. Namun, kata dia, pemerintah harus memberikan subsidi untuk operasional kapal-kapal yang melintas. “Kapal harus tetap jalan sesuai jadwal walaupun kapasitas barang yang diangkut belum penuh atau bahkan kosong. Nah, ini biayanya kan sangat besar. Jadi, harus ada subsidi pemerintah,” katanya.

Dia menjelaskan saat ini banyak kapal-kapal yang tidak berlayar ke daerah tujuan karena menunggu kapasitas barang yang diangkutnya penuh. Akibatnya, distribusi barang menjadi terlambat ke daerah-daerah dan harga barang menjadi semakin mahal. “Akhirnya semen yang di sini murah, di Papua bisa Rp 1 juta,” ujarnya.

Meskipun biaya operasional kapal lebih mahal bila berlayar dengan kapasitas seadanya, dibanding bila harus ngetem, menurut Lana, kapal harus tetap berlayar. Tujuannya agar konsumen di pelosok daerah tidak menunggu terlalu lama pasokan yang semakin terbatas. “Makanya harus ada subsidi,” urainya.

Lana berpendapat ada beberapa lokasi yang juga harus diterapkan jalur ganda kereta api. Di antaranya menghubungkan antara Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan dan Banjarmasin ke Pontianak. “Bisa digunakan untuk jalur barang juga. Bisa jadi potensi menaikkan wisatawan asing dan domestik karena jalur tersebut menyajikan pemandangan yang indah,” ujar alumnus Universitas Indonesia itu.

Sementara itu, salah satu tim sukses Capres yang menggelontorkan ide tol laut, Faisal Basri mengatakan yang akan membangun tol laut termasuk realistis. Lantaran Indonesia sebagian besar merupakan wilayah kelautan. “Yang perlu dibangun itu pendulum nusantara, bukan tol jalan,” ujar Faisal.

Tol laut, lanjut Faisal, dinilai dapat mempermudah jalur distribusi antar pulau di Indonesia. Saat ini, harga barang atau hasil pertanian dalam negeri lebih mahal dibandingkan dari negara lain. Dia mencontohkan, dari survei yang saya lakukannya, harga Jeruk Medan sekitar Rp. 3.490 per 100 gram, tapi Jeruk Mandarin harganya Rp 3.290 per 100 gram. “Harga jeruk Medan dikirim menuju Jakarta jauh lebih mahal daripada jeruk yang di impor dari Tiongkok,” ucapnya.

Lebih mahalnya jeruk dalam negeri dinilai Faisal lantaran harus menempuh jalur distribusi yang cukup panjang. “Kenapa mahal karena perjalanan panjang, pakai truk, pakai jalan yang rusak. Kalau Jeruk Mandarin pakai kapal,” katanya.

Faisal menegaskan untuk mempermudah distribusi, perlu adanya infrastruktur kelautan yang dikembangkan pemerintahan selanjutnya. Hal ini pun akan berdampak pada kesetaraan harga di semua pulau di Jawa. “Caranya adalah dengan membangun tol laut ala Jokowi yang konsepnya sama dengan pendulum nusantara,” katanya.

Pendulum Nusantara merupakan program nasional untuk menekan biaya angkutan logistik antar pulau. Program ini, tidak hanya berhenti pada sistem angkutan, melainkan modernisasi pelabuhan dan lainnya. Dasar pemikirannya, terbangunnya skala ekonomi dalam pengangkutan laut.