NERACA

Jakarta - Indonesia Climate Change Center (ICCC) menyebut kesalahan pemanfaatan energi sebagai faktor yang membuat pertumbuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tiga kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi.

Koordinator Strategi Pembangunan Rendah Emisi ICCC Artissa Panjaitan mengatakan ada kesalahan penggunaan energi yang membuat tidak efisien, selain juga masalah distribusi energi yang memang bermasalah. Sehingga ada pemborosan

Pemanfaatan bahan bakar fosil untuk listrik, menurut dia, juga menjadi salah satu penyebab membengkaknya penggunaan BBM di Indonesia, sedangkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih kurang dari 10 persen dari total konsumsi BBM. 

“Meski sumber bahan bakar terbarukan sangat banyak di Indonesia, namun ia memperkirakan pemanfaatannya baru mencapai 6% pada 2014,” katanya.

Selain itu, menurut dia, pengembangan bahan bakar nabati (BBN) sangat kurang meski Indonesia memiliki peluang menjadi eksportir BBN terbesar di dunia, dan dapat bersaing dengan negara ekuator lainnya penghasil bahan bakar nabati seperti Brasil.

Pengembangan BBN di Indonesia sangat sedikit disinggung. "Hutan banyak yang dibuka tetapi hanya 1,5 persen yang digunakan untuk mengembangkan etanol," ujar dia.

Jika pemerintah lebih memilih menggenjot penggunaan batu bara untuk listrik, menurut dia, hanya akan menaikkan emisi. Oleh karena itu, seharusnya alternatif energi dapat dikembangkan dengan tenaga air.

Sebagaimana diketahui saat ini beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik telah mencapai Rp 400 triliun. Beban subsidi BBM sudah mencapai Rp 300 triliun lebih, sedangkan untuk subsidi listrik mencapai Rp 80 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Ari Soemarno menilai, dengan harga minyak mentah yang terus naik, maka ke depan beban pengeluaran dalam menyuplai kebutuhan BBM pun makin bertambah. Ditambah lagi terdepresiasinya rupiah terhadap USD berimplikasi besar dalam upaya pembelian minyak mentah dan produk BBM.

"Rupiah saja terus melemah terhadap dolar Amarika Serikat. Kemarin sudah dirubah dalam APBN-P patokan yang dipakai Rp 11.600 per US$. Sekarang saja sudah hampir tembus Rp12.000. Ini akan jadi beban ke depannya," kata Ari.

Persoalan kedua adalah krisis listrik yang bakal menghantui wilayah Indonesia. Sumber masalah dari krisis ini karena banyak program peningkatan rasio elektrifikasi tak berjalan optimal. Sejak 2006 PT PLN (Persero) menjalankan Fast Track Program (FTP) tahap I yang bakal menghasilkan tambahan kapasitas listrik sebesar 10 ribu mega watt (MW). Namun, sampai hari ini proyek itu baru 90% bisa diselesaikan.

Selain itu, FTP tahap II yang dilakukan sejak 2010, dinilai belum diketahui secara pasti kapan rampung. "Ini yang tahap dua pun tidak tahu kapan selesainya. Yang baru jalan saya lihat juga satu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)," ucapnya.

Adapun permasalahan ketiga mengenai pengelolaan sektor minyak bumi dan BBM yang lemah. Produksi dan cadangan minyak bumi terus menurun. Ditambah Indonesia masih bergantung impor BBM. "Mengenai investasi migas, kita punya potensi migas tapi tak menarik bagi investor. Kontraktor minyak sudah mengatakan bahwa sangat tidak tertarik jika eksplorasi di Indonesia karena persoalan birokrasi dan izin," tuturnya. [agus]