Logistik Mahal, Daya Saing Menurun

Sektor Perikanan

Senin, 14/07/2014

NERACA

Jakarta - Dibandingkan dengan negara Asean lain seperti Singapura, bahkan Malysia ongkos logistik Indonesia masih sangat mahal, disinyalir dengan biaya ongkos logistik yang mahal ini mengurangi daya saing produk lokal untuk berkompetisi dengan produk luar apalagi nanti pada pagelaran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 nanti.

Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah kurangnya dukungan infrastruktur, transportasi/logistik, perangkat hukum, penyediaan energi, dan pengembangan industri terpadu serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasionan. “Indonesia mempunyai potensi kekayaan ikan yang besar, yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Namun begitu, karena akses jalur disitribusinya terhambat dan biaya logistiknya mahal menjadikan produk perikanan di daerah-daerah belum semuanya terserap diseluruh wilayah nusantara,” katanya kepada Wartawan akhir pekan kemarin di kantornya Jakarta.

Padahal, pagelaran pasar bebas Asean sudah ada didepan mata, untuk itu tentu harus ada upaya pembenahan ini guna meningkatkan daya saing produk nasional. Karena jika tidak, maka pada pagelaran bebas nanti Indonesia bakal dibanjiri produk luar. “Untuk sektor perikanan Indonesia sangat kuat, hanya saja memang distribusi atau logistiknya memang harus lebih menunjang dan bisa lebih murah, agar penyebaran dari sentra-sentra produksi ikan bisa merata. Karena apa, setidaknya untuk sektor perikanan masyarakat bisa dicukupi oleh produk lokal,” ujarnya.

Oleh karenanya, ini lah PR untuk pemerintahan baru mendatang untuk menyiapkannya mengingat waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karennya dengan waktu yang terbatas maka KKP melalui Tim Pokja tengah mempersiapkan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam menghadapi MEA Sektor Kelautan dan Perikanan. Terutama melalui penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing produk, penguatan pasar dalam negeri, pengendalian impor dan peningkatan ekspor. "Rancangan Inpres dimaksud dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomin dan saat ini sedang dalam proses penandatanganan Presiden", tandasnya.

Sedangkan menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM Mochammad Maksum MachfoedzMahalnya biaya logistik, tidak adanya konektivitas antarwilayah, masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, dan perdagangan antarpulau yang tidak efisien akan menjadi titik lemah Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.

“Untuk itu, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur agar biaya logistik bisa ditekan, tercipta konektivitas antarwilayah, dan terjadi desentralisasi ekonomi. Pemerintah juga harus membangun pusat-pusat perdagangan (trade center) di kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia guna memperkuat jaringan distribusi produk-produk unggulan domestik,” katanya.

Selain itu, pemerintah mesti membuat neraca perdagangan antarpulau untuk mengukur daya saing setiap wilayah, sekaligus untuk memastikan perdagangan antarpulau lebih murah dibanding perdagangan intra ASEAN. [agus]