Kredo Jurnalistik Tidak Berlaku Bagi Media Partisan

Oleh : Otjih Sewandarijatun, Alumnus Universitas Udayana Bali

Senin, 14/07/2014

Sebelum, menjelang dan bahkan setelah pelaksanaan Pilpres 2014 yang berjalan dengan aman dan lancar serta diyakini berbagai kalangan sudah berjalan sesuai dengan koridor demokrasi, karena kurangnya kecurangan telah melegakan kita semua sebagai anak bangsa, karena sebenarnya tidak mudah untuk menyelenggarakan Pilpres yang diikuti hampir 190 juta orang pemilih tersebut. Indonesia sekali lagi dengan keberhasilan Pilpres ini juga menunjukkan sebagai negara paling demokratis di dunia dan negara yang paling berhasil dalam mengelola perbedaan dan kemajemukan.

Padahal sebelum dan menjelang serta mungkin setelah Pilpres ini masih diwarnai dengan sejumlah media massa partisan, termasuk yang paling kasar permainannya adalah di media sosial (blogger, twitter, youtube, path dll). Media-media ini terlalu indah dan terlalu agung jika dikelompokkan sebagai media, karena mereka sebenarnya tidak mengakar dan tidak mengangkat kredo jurnalistik atau khittah jurnalistik yang diyakini berbagai kalangan jurnalis adalah untuk kepentingan publik, beberapa media partisan termasuk lembaga survei partisan mempunyai kredo politik tergantung siapa yang membayar.

Pers Harus Netral

Belakangan ini ramai dibicarakan masyarakat maupun dalam pembahasan Dewan Pers tentang dua stasiun televisi swasta yang terkesan tidak netral dalam hal pemberitaan, sehingga menyebabkan kenetralan media elektronik itu dipertanyakan. Padahal institusi media tersebut merupakan bagian dari pers sebagaimana yang dikenal dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Pers pada hakikatnya adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia, sesuai pasal 1 angka 1 UU tersebut.

Mengingat media massa sebagai bagian dari pers, harusnya mampu bersikap netral dalam melakukan pemberitaan, terlebih-lebih yang berkenaan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun kenyataannya tidak demikian ada media yang tak seimbang porsinya dalam memberitakan pasangan capres dan cawapres yang cenderung memihak pada salah satu pasangan calon, maka hal ini tentu melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Ketika kita melihat tayangan dua stasiun televisi berita yang terkesan “melunturkan” nilai-nilai independensi tersebut. Kita tentu menilai pemilik media itu memiliki kepentingan, sehingga prinsip etika jurnalisme dilanggar, padahal media harus menjaga “jarak” sehingga ia benar-benar terjaga dari sebuah kepentingan politik yang semu. Hal yang sama juga kita melihat tulisan tajuk sebuah media cetak nasional (bahasa Inggris) yang memihak capres tertentu, adalah sebuah fakta media mulai berpihak.

Di zaman sekarang, peran media banyak dipengaruhi oleh pemilik modal atau pemilik media itu sendiri. Nah, apabila pemilik modal terlibat langsung dalam politik, bahkan terang-terangan menjadi pendukung salah satu pasangan capres, maka perusahaan media termasuk wartawannya wajib pendukung capres dimaksud.

Namun, sesuai pasal 1 KEJ dijelaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang disebut dengan independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Selain menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, KEJ dan menghormati hukum serta nilai-nilai demokrasi, pers Indonesia harusnya selalu mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi dan kehati-hatian terutama pada hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, atau konflik di masyarakat serta menghindari penyebarluasan fitnah dan kebencian.

Bagaimanapun, netralitas adalah garda terdepan yang harus menjadi bagian dari pemberitaan media, sehingga dengan adanya netralitas tersebut, pertanggungjawaban media bisa menjadi jelas. Namun sebaliknya bila media sudah tidak netral, maka media tersebut bukanlah wahana yang mencerdaskan dan menjaga kode etik, tetapi media yang berpihak demi sebuah kepentingan yang bersifat sesaat, sementara menjaga netralitas pemberitaan jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan publik.

Nasib Media Partisan

Pasca Pilpres 2014, pertanyaan mendasar bagi kalangan masyarakat yang awam adalah bagaimana nasib media partisan dan lembaga survei partisan. Apakah mereka akan gulung tikar ? Mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat? Atau menjadi “common enemy”? Menarik untuk terus diikuti, disaksikan dan dianalisis.

Kita sendiri sudah mengetahui dari berbagai pemberitaan media massa, “isi hati” kalangan media massa yang tertulis dalam editorial atau tajuk rencananya, bahkan secara terang-terangan sikap media massa tertentu yang mendukung salah satu calon tertentu. Kedua pasangan diakui atau tidak sama-sama melakukan psy war, cipta opini bahkan melakukan pendidikan politik yang kurang mencerminkan peradaban budaya dan warisan bangsa sebelumnya, karena masing-masing sudah “jumawa” dan mereka lupa dengan salah satu prinsip agung yaitu “menang tanpo ngasorake”.

Yang hampir dapat dipastikan nasib media-media partisan tersebut, termasuk lembaga survei partisan akan mendapatkan sanksi sosial ataupun bahkan menjadi common enemy dan “getah politik” akibat ketidaknetralannya. Termasuk media-media partisan yang mendukung salah satu capres-cawapres yang nanti pada 22 Juli 2014 diumumkan sebagai pemenang, juga akan menjadi sorotan publik terutama terkait “kue apa yang diperoleh media-media partisan dan lembaga partisan tersebut dari capres-cawapres yang didukungnya dan kebetulan menang”, pertanyaan berikutnya adalah apakah media-media partisan tersebut akan mampu bersikap terus kritis atau malah menjadi oposisi jika “keterlibatan dan dukungannya” selama Pilpres, tidak diapresiasi atau tidak digubris oleh presiden dan wapres yang didukungnya, serta apakah publik masih patut dan layak mempercayai media-media partisan ini yang menurut penulis sudah menanggalkan prinsip-prinsip cover both sides selama dalam pemberitaan terkait dengan Pilpres. Yang pasti media partisan tersebut apakah dari kubu pasangan 1 atau pasangan 2 sebenarnya dengan sikap partisan dan keberpihakannya tersebut sudah tidak layak membesarkan dan mengagungkan bahkan mengklaim tetap mengusung atau menghormati kredo jurnalistik yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan publik. Media partisan yang mendukung pasangan no 1 atau pasangan no 2 sejatinya tidak pantas mengklaim masih memiliki kredo atau khittah jurnalistik yang indah tersebut, dan diakui atau tidak mereka telah mencemarkan kebebasan pers selama ini.***