Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden baru saja kita lakukan bersama pada 9 Juli 2014. Saat ini KPU tengah menghitung dan merekapitulasi hasil pemungutan suara secara berjenjang dari TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Provinsi dan nasional. Direncanakan pada 22 Juli 2014, KPU akan mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih untuk masa bakti 2014-2019. Selanjutnya KPU memberikan kesempatan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan direncanakan pada 12 Agustus, MK akan memutuskan proses gugatan ini.

Bagi siapapun yang akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2014-2019 akan menghadapi banyak sekali tantangan di bidang perekonomian. Baik tantangan yang bersumber dari dunia internasional maupun tantangan yang bersumber dari perekonomian domestik. Mengingat perekonomian nasional semakin terintegrasi dengan perekonomian global maka tren dan perkembangan ekonomi dunia perlu diwaspadai dan segera dirumuskan policy-responses.

Penghentian stimulus moneter di Amerika Serikat pada 2015, efektifnya Masyarakat Komunitas ASEAN di akhir 2015, perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi negara penghasil pangan dunia dan instabilitas regional yang menaikkan risiko volatilitas harga minyak mentah dunia merupakan beberapa aspek yang perlu terus diantisipasi.

Sementara itu dari sisi domestik sejumlah agenda ekonomi yang mendesak perlu dirumuskan kebijakan antara lain menjaga kesehatan fiskal. Hal ini membutuhkan solusi dari kebijakan subsidi BBM untuk menghindarkan dari bencana fiskal di akhir tahun 2014 dan 2015. Subsidi BBM dan energi secara umum akan menjadi tantangan penting dari sisi pengelolaan fiskal di Indonesia.

Menyelesaikan hal ini juga tidak mudah mengingat setiap kali menaikkan harga BBM bersubsidi berakibat langsung pada meningkatnya angka inflasi, kemiskinan dan pengangguran. Sehingga mengurangi besaran subsidi BBM perlu diimbangi dengan kebijakan lain untuk mencegah inflasi, kemiskinan dan pengangguran menjadi tidak tak terkendali. Masih dari sisi fiskal, pemerintahan baru juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pendapatan utamanya dari sector perpajakan.

Selain itu juga, tantangan yang bersifat permanen seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi dan industrialisasi, pemanfaatan teknologi, dan reformasi birokrasi harus tetap dilakukan. Agenda lain yang secara spesifik diamanatkan oleh UU seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta pengaturan pelaksanaan UU Desa perlu mendapatkan perhatian khusus. Di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sosial kemasyarakatan juga perlu terus ditingkatkan. Selain itu juga, pemerintahan baru juga masih harus melaksanakan program-program prioritas yang menjadi tema selama kampanye Pilpres. Publik dan masyarakat tentunya sangat menanti realisasi janji-janji politik yang telah disampaikan selama electoral-campaign.