NERACA

Jakarta – Polemik perbedaan hasil hitungan cepat pada pemilu presiden kemarin, diyakini para pelaku pasar dan termasuk industri pertambangan tidak akan memberikan dampak signifikan. Hal ini dikarenakan, pelaku pasar sudah menyakini bila pemilu sudah berjalan aman dan kondusif.

Corporate Secretary PT Mitrabara Adiperdana Tbk, Chandra Lautan mengatakan, dampak pilpres tidak pengaruhi bisnis pertambangan dan hal ini dibuktikan, perusahaan masih tetap mencatatkan saham perdana di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI),”Tidak akan berdampak pada kinerja perusahaan, siapapun yang naik sebagai presiden terpilih nanti," ungkapnya di Jakarta, Kamis (10/7).

Dia menjelaskan, pernyataan ini sungguh beralasan karena seluruh aktivitas perusahaan dilakukan dalam mata uang asing."Karena penjualan kita semua dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS). Cost kita juga, belanja kita. Itu semua dalam bentuk dolar AS. Jadi tidak akan terpengaruh besar,”ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal aturan perusahaan tambang yang belum untung bisa untuk listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum juga rampung pembahasannya. Itu artinya, perusahan tambang yang belum mengantungi untung hasil eksplorasi dipastikan tidak bisa mencatatkan saham perdananya di pasar modal melalui initial public offering (IPO).

Direktur BEI, Hoesen pernah mengatakan, peraturan untuk listing bagi perusahaan tambang belum selesai pembahasannya,”Minta maaf belum selesai kenyataannya. Guidance masih dibuat bagian peraturan,"paparnya.

Dijelaskan, alasanya, pihak BEI bersama dengan OJK masih mengkaji aturan tersebut."Yang kendala guainde pencatatan saham pada pengkajian proyeksinya. Semoga secepatnya. Kalau dah gini ngomong lagi nanti bosan kasih target," tandasnya.

Menurut Hoesen, bagi perusahaan tambang yang baru menjalankan usaha tambang, biasanya belum memiliki reveneu. Hal tersebutlah yang menadi kendala,”Sekarang tambang historikal finance yang di peraturan, akan beroperasi yang akan berpendapatan harus ada bisnis plan. Itu yang prospetkif ke depan," tambahnya.

Asal tahu saja, pihak BEI menjanjikan aturan kemudahaan perusahaan sektor pertambangan untuk melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) akan rampung tahun ini. Hoesen pernah bilang, pembahasan perihal peraturan IPO perusahaan tambang telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hoesen mengungkapkan, untuk merampungkan peraturan bursa untuk perusahaan tambang yang IPO memang tidak mudah. Pasalnya, sebelum disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan ini didiskusikan dengan pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sebagai departemen yang membawahi perusahaan tambang.

Kata Hoesen, pihaknya juga diskusi dengan pelakunya seperti IAGI, Perhapi, “Tidak hanya itu, kita ngbrol banyak dengan pelaku industrinya. Intinya kesulitannya karena prosedur izinnya, kan ini harus di sinkronkan, ada izin di tingkat dua seperti pemda, tingkat pusat bagaimana. Yang penting pelan-pelan, kita juga belajar. Ini ada kemajuan, dulu peraturannya masih di gawang kita, sekarang sudah digawang lawan, tinggal eksekusi saja," tuturnya. (bani)