Imbas Quick Count Berbeda - Saham VIVA dan MNC Akhirnya Anjlok

NERACA

Jakarta –Menampilkan hasil perhitungan cepat atau quick count pada pemilu presiden (Pilpres) yang berbeda dengan lembaga survei lainnya, rupanya memberikan dampak berarti bagi bisnis televise grup Bakrie dan MNC Group. Pasalnya, secara kebetulan atau tidak saham kedua perseroan tersebut anjlok di pasar modal.

Tercatat dalam data perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham perusahaan-perusahaan tersebut pun terkena koreksi, meski di tengah euforia Jokowi Effect yang melambungkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga dua persen. Sebut saja, TvOne berada di bawah perusahaan PT Visi Media Asia Tbk (VIVA). Saham VIVA sampai sesi pertama anjlok 4,85% atau setara 13 poin ke level Rp 225 per lembar.
Sementara ANTV berada di bawah PT Intermedia Capital Tbk (MDIA). Saham MDIA stagnan karena sama sekali tidak ada yang beli maupun jual. Sedangkan ketiga stasiun televisi yang disebutkan terakhir berada di bawah PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN). Saham MNCN terpangkas 85 poin (3,11%) ke level Rp 2.645.

Menurut Sekretaris Umum Forum Komunikasi Certified Securities Analyst (FK CSA), Reza Priyambada, penurunan tersebut disebabkan persepsi pelaku pasar atas perbedaan data yang disajikan oleh para stasiun televisi tersebut, “Menghadirkan tampilan hitungan cepat yang berbeda dengan yang lainnya, menjadi kekhawatiran akan mempengaruhi bisnisnya ke depan,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Kata Reza, secara fundamental perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalami masalah dan berkinerja cukup baik."Secara fundamental tidak masalah. Pertumbuhan VIVA tahun lalu lumayan, apalagi tahun ini dengan piala dunia seharusnya pendapatan iklannya bisa naik," ujarnya.

Dirinya juga menyayangkan, bisnisn media yang digarap MNC Group dan Bakrie ini terganggung akibat kepentingan politik dari pemilik perusahaan. Sementara analis dari Universal Broker, Satrio Utomo menambahkan, penayangan hasil quick count yang berbeda itu merupakan pertaruhan bisnis yang berisiko tinggi bagi perusahaan media,”Benar atau salahnya (hasil quick count) kan kita belum tahu, yang kita tahu adalah milik mereka berbeda. Ini hanya masalah integritas saja, sebagai perusahaan media kan jualannya kepercayaan,”tandasnya.

Dia menambahkan, yang dipertaruhkan para media tersebut di sini adalah integritas. Jika terbukti salah, maka kredibilitas dan harga sahamnya sudah pasti akan jatuh. Tapi di sisi lain, jika mereka benar dan Prabowo jadi Presiden RI, maka keuntungan yang didapat mereka akan jauh lebih besar.

Sebagai perusahaan publik, para stasiun televisi ini dinilai tidak melanggar aturan dan undang-undang dengan memasang data berbeda. Jika ternyata salah, maka sanksinya adalah kehilangan kredibiltas dan jumlah penonton,”Tidak ada sanksi dari BEI, paling sahamnya turun saja. Ini strategi bisnis saja," ujarnya. (bani)

 

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…