NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN guna kesiapan menghadapi liberalisasi Asia Tenggara pada 2015.

"Tim Pokja Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA terdiri atas seluruh unit kerja lingkup KKP dengan pembagian tugas sebagai koordinator pada masing-masing bidang tertentu," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Kamis.

Sjarief menjelaskan pembentukan Tim Pokja Cetak Biru MEA itu, mengingat Indonesia memerlukan penguatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar di ASEAN dalam menghadapi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara.

Ia mengatakan negara anggota ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Malaysia dinilai sudah sangat agresif dalam mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang MEA 2015. Sjarief menjelaskan tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah kurangnya dukungan infrastruktur, transportasi atau logistik, perangkat hukum, penyediaan energi, dan pengembangan industri terpadu.

Untuk itu, KKP melalui Tim Pokja sedang mempersiapkan rancangan Instruksi Presiden tentang peningkatan daya saing nasional dalam menghadapi MEA Sektor Kelautan dan Perikanan. "Rancangan inpres dimaksud dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan saat ini sedang dalam proses penandatanganan Presiden," katanya.

Selanjutnya, Tim Pokja juga akan menyusun "roadmap" MEA 2015 sektor kelautan dan perikanan serta akan menyusun buku panduan MEA 2015. Buku itu, ujar dia, akan dijadikan bahan sosialisasi MEA 2015 kepada seluruh pemangku kepentingan.

"Termasuk ke beberapa daerah yang paling rentan terhadap dampak MEA 2015. Penyusunan 'roadmap' dan buku panduan MEA 2015 tersebut memuat program kerja prioritas dan regulasi yang diperlukan untuk mengakselerasi persiapan sektor kelautan dan perikanan," ujarnya.

Terkait dengan MEA, sebelumnya, KKP menyebut, standar produk perikanan menjadi garda terdepan untuk melindungi produk-produk perikanan dalam negeri dan menjadi pendorong daya saing produk perikanan Indonesia baik di pasar dalam negeri, pasar regional (ASEAN) dan internasional. Saat ini standar produk perikanan yang dimiliki berjumlah 160 SNI produk perikanan dan sudah harmonis dengan standar Codex.

Selain itu, Sjarief Widjaja menuturkan sebagian besar para pembudidaya ikan nasional masih tradisional dengan memakai konsep kerja konvensional. Padahal pelaksanaan pasar bebas dalam MEA 2015 sudah di depan mata. Oleh karena itu, ke depan KKP mendorong para pembudidaya ikan ini berbadan hukum.

“Pada pagelaran MEA 2015 nanti banyak investor asing yang masuk di sektor perikanan terutama budidaya. Oleh karenanya untuk meningkatkan daya saing para pembudidaya harus berbadan hukum, karena jika tidak akan kalah bersaing dengan investor asing,” katanya saat membuka acara pembukaan Indoaqua 2014 yang mengangkat tema “Aquaculture for Business and Food Security” di Jakarta belum lama ini.

Menurut Sjarief, selama ini arah kebijakan pemerintah lebih pada penyelesaian tekhnologi, produksi, dan benih maka fokus kita kedepan adalah pada sisi bisnis. Dalam artian para pembudidaya bukan hanya mengurusi produksi saja, tapi mereka juga harus bisa dari sisi bisnisnya. “Permasalahan tekhologi, produksi, dan benih sudah bisa diatasi, kini kami fokuskan untuk ke arah korporasinya,” imbuhnya.